Arsip Tag: Pelayanan Publik

BERITA NASIONAL, INFORMASI UMUM

Inovasi ASN Kunci Peningkatan Pelayanan Publik

Tinggalkan komentar
Inovasi ASN Kunci Peningkatan Pelayanan Publik

Inovasi ASN Kunci Peningkatan Pelayanan Publik

 

Jakarta, MC – Ketika berbicara tentang pemberantasan praktik korupsi dan pungutan liar (pungli), peningkatan kualitas pelayanan publik, memenangkan kompetisi global dengan pelayanan publik yang prima, maka sesungguhnya anggota KORPRI berada di garis depan perjuangan. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika menjadi pembina upacara Peringatan Hari KORPRI ke-45 di lapangan Monas, Jakarta, Selasa (29/11).

Presiden Joko Widodo ketika menjadi pembina upacara Peringatan Hari KORPRI ke-45 di lapangan Monas, Jakarta, Selasa (29/11)
Presiden Joko Widodo ketika menjadi pembina upacara Peringatan Hari KORPRI ke-45 di lapangan Monas, Jakarta, Selasa (29/11)

Oleh karenanya, agar dapat memberikan pelayanan yang prima, inovasi-inovasi dalam pelayanan publik mutlak diperlukan. Terhadap segala hambatan yang berpotensi dapat mengurangi efektivitas laju pembangunan nasional juga diminta untuk turut dihilangkan.

“Teruslah melakukan inovasi-inovasi agar pelayanan publik bisa makin murah, makin cepat, dan makin baik. Hilangkan berbagai kendala yang dapat mengurangi produktivitas dan menghambat akselerasi laju pembangunan nasional,” tegasnya.

Mengawali sambutannya, Presiden mengapresiasi tema peringatan Hari KORPRI ke-45 kali ini, yakni “Bersama KORPRI Meneguhkan Netralitas dan Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara”. Tema tersebut dinilai Kepala Negara tepat diaplikasikan jelang gelaran Pilkada Serentak 2017.

“Ingatlah bahwa pengabdian anggota KORPRI bukanlah kepada kepentingan kelompok maupun individu. Melainkan pengabdian anggota KORPRI hanyalah kepada negara, bangsa, dan rakyat,” tegasnya.

Selain itu, agar dapat menjadi bangsa pemenang di era kompetisi ini, Presiden juga meminta para ASN untuk meninggalkan pola-pola lama. Mental dan kedisiplinan merupakan hal yang disinggungnya secara khusus.

“Rakyat membutuhkan anggota KORPRI yang disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi kerja. Segera tinggalkan pola pikir masa lalu seperti ego sektoral, mental priayi, mental penguasa, dan mental koruptif, yang hanya terpaku pada formalitas belaka,” ucap Presiden.

Mengakhiri sambutannya, sembari memberikan semangat dan dorongan kepada para ASN dalam menjalankan tugasnya, Presiden turut meresmikan toko online KORPRI dan KORPRI Expo Tahun 2016.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Toko Online KORPRI dan KORPRI ExpoTahun 2016. Semoga bermanfaat bagi seluruh pegawai ASN. Dirgahayu Korps Pegawai Republik Indonesia ke-45. KORPRI Maju Terus!” tutupnya.

Usai acara, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk meninjau stand toko online KORPRI yang berada di sekitar lokasi acara. Dalam peninjauan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden sempat ditanyakan oleh para jurnalis mengenai disinggungnya netralitas ASN dalam arahannya. Presiden kemudian menjawabnya bahwa arahan tersebut hanya untuk kembali mengingatkan seputar tugas para ASN yang harus prima dalam memberikan pelayanan kepada publik.

“Ya mengingatkan saja, mengingatkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil kita, kepada jajaran KORPRI kita, dalam Pilkada ini. Itu memang sudah aturannya, harus netral. Kalau tidak ya juga ada ketentuan hukumnya. Mengingatkan saja supaya seluruh anggota KORPRI tidak melupakan itu. Itu saja,” jawabnya.

Lebih lanjut, Presiden juga mengungkapkan bahwa di usianya yang ke-45 ini masih perlu dibangun sistem baru yang akan menjadikan pelayanan kepada publik menjadi semakin baik. Meski demikian, diakuinya bahwa pekerjaan tersebut merupakan sebuah pekerjaan yang membutuhkan proses dan waktu.

“Ini sebuah proses yang panjang. Menggabung-gabungkan dari seluruh kementerian, provinsi, kabupaten/kota. Ini sebuah pekerjaan panjang,” imbuhnya.

Jakarta, 29 November 2016
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

BERITA MALANG RAYA

Kota Malang Jadi Salah Satu Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Tinggalkan komentar
Kota Malang Jadi Salah Satu Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kota Malang Jadi Salah Satu Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik

 

Klojen, MC – Menjadi sebuah kebanggaan bagi Kota Malang, karena telah dipercaya oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menjadi salah satu dari 58 Kabupaten atau Kota lainnya di Indonesia sebagai role model penyelenggaraan pelayanan publik.

Kota Malang dibawah kepemimpinan H. Moch Anton dan Drs. Sutiaji - foto: halomalang.com
Kota Malang dibawah kepemimpinan H. Moch Anton dan Drs. Sutiaji – foto: halomalang.com

Hal itu tertuang dalam SK Menpan dan RB Nomor 191 Tahun 2016 tentang penetapan 59 Kabupaten/Kota sebagai role model penyelenggaraan pelayanan publik.

Penetapan Kota Malang sebagai role model penyelenggaraan pelayanan publik didasarkan pada hasil survei kepuasan masyarakat, pengelolaan pengaduan pelayanan publik, serta inovasi pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kota Malang.

Menurut Kepala Bagian Humas Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, S. Sos., Pemkot Malang akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada. “Kesemuanya itu, semata-mata bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik pada warga Kota Malang,” tambahnya pada hari Sabtu (15/10)

“Satu lagi yang menjadi kebanggaan yaitu Kota Malang menjadi satu dari lima Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang terpilih selain Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Banyuwangi,” jelasnya lagi.

“Ke depan, Kementerian PANRB akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap unit penyelenggara pelayanan publik pada 59 Kabupaten/Kota ini secara berkala, untuk menilai sejauh mana kondisi pelayanan publik yang dilaksanakan di daerah tersebut,” ujar Kabag Humas Kota Malang itu. (say/may)

 

BERITA MALANG RAYA

USAID Akan Terus Kawal Pelayanan Publik

Tinggalkan komentar
USAID Akan Terus Kawal Pelayanan Publik

USAID Akan Terus Kawal Pelayanan Publik

Klojen, MC – Sejak tahun 1999 aturan tentang pelayanan publik di Indonesia sudah cukup baik, karena sudah menerapkan sistem desentralisasi. Dalam aturan tersebut, pelayanan publik sudah mendekatkan diri kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Perwakilan dari USAID, Ketty Kadarwati, dalam acara lokakarya pelayanan publik yang inovatif dan pengawasan masyarakat di Universitas Brawijaya Malang, Kamis (06/10)
Perwakilan dari USAID, Ketty Kadarwati, dalam acara lokakarya pelayanan publik yang inovatif dan pengawasan masyarakat di Universitas Brawijaya Malang, Kamis (06/10)

Meski demikian, namun pada kenyataannya hal itu tidak berlaku 100 persen dan hanya beberapa kepala daerah yang konsen dan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ini menjadi pekerjaan dan tanggung jawab semua instansi yang ada di bawah naungan pemerintah daerah.

Maka dari itu, lembaga pemberi atau penyedia pelayanan publik ini, kedepan harus bisa lebih maksimal lagi, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Sumber daya manusia pun turut menentukan kualitas pelayanan publik yang lebih baik lagi.

Hal itu yang disampaikan oleh perwakilan dari USAID, Ketty Kadarwati, dalam acara lokakarya pelayanan publik yang inovatif dan pengawasan masyarakat di Universitas Brawijaya Malang, Kamis (06/10).

Terkait hal itulah, United States Agency for International Development (USAID) akan memberikan perhatian khusus dan akan mengawal tentang pelayanan publik ini, agar semua lembaga bisa memberikan pelayanannya yang lebih optimal lagi kepada masyarakat dalam berbagai aspek.

Dari beberapa sarana yang ada di lembaga pemerintahan, khususnya di Jawa Timur, Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) yang disiapkan oleh Pemprov Jatim bisa diakses dan digunakan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan maupun saran serta informasi terkait pelayaanan. (say/may)

BERITA MALANG RAYA

Berpredikat Pelayanan Publik Terbaik, Jatim Harus Tetap Prima

Tinggalkan komentar
Berpredikat Pelayanan Publik Terbaik, Jatim Harus Tetap Prima

Berpredikat Pelayanan Publik Terbaik, Jatim Harus Tetap Prima

Klojen, MC – Hingga saat ini, pelayanan publik di Jawa Timur masih menjadi yang terbaik di Indonesia. Meski demikian, lembaga pemerintah maupun non pemerintah selaku pihak yang memberikan pelayanan tidak boleh lengah atau terlena dengan predikat itu.

Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Pemprov Jatim, Ir. Dodong Martiar Mediantoko,M.Si dalam acara lokakarya Pelayanan Publik Yang Inovatif dan Pengawasan Masyarakat di Universitas Brawijaya Malang, Kamis (06/10)
Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Pemprov Jatim, Ir. Dodong Martiar Mediantoko,M.Si dalam acara lokakarya Pelayanan Publik Yang Inovatif dan Pengawasan Masyarakat di Universitas Brawijaya Malang, Kamis (06/10)

Setiap harinya pengaduan dari masyarakat selalu ada dan bervariasi. Terkait ini, sebagai lembaga penyedia layanan publik harus bisa mencermati apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Lembaga harus berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Demikian yang disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Pemprov Jatim, Ir. Dodong Martiar Mediantoko,M.Si dalam acara lokakarya Pelayanan Publik Yang Inovatif dan Pengawasan Masyarakat di Universitas Brawijaya Malang, Kamis (06/10).

Kedepan, kata dia, birokrasi di Indonesia akan menjadi atau menuju birokrasi yang pro rakyat. Birokrasi tersebut merupakan birokrasi yang tanggap, responsif dan peka terhadap keinginan masyarakat. “Oleh sebab itu, lembaga penyedia dan atau pemberi layanan publik dituntut bisa meningkatkan kinerjanya guna mewujudkan semua itu,” urai Ir. Dodong Martiar Mediantoko,M.Si.

“Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Jatim adalah salah satu sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, saran, kritik serta informasi apapun yang ada di lingkungannya. Masyarakat kita sudah semakin pintar dan kritis, sehingga bukan hal mustahil jika hal ini diimbangi dengan kualitas kerja lembaga/ instansi pemberi pelayanan publik,” tambahnya.

Untuk lokakarya kali ini, diikuti pula oleh lembaga non pemerintah sehingga dengan diadakannya gelaran ini tidak hanya pemerintah saja yang bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. “Lembaga non pemerintah juga harus mempunyai peranan besar dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal,” pungkasnya di akhir acara. (say/may)