Mar 25

BLP Gelar Pentingnya Seminar Manajemen Kontrak

Badan Layanan Pengadaan (BLP) barang dan jasa Pemkot Malang menggelar Seminar Manajemen Kontrak Bagi Pejabat Penandatangan Kontrak di lingkungan Pemkot Malang, Rabu (20/03/2019) di Hotel Atria. Gelaran ini, diikuti oleh semua pejabat pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran di semua OPD dan BUMD.

Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji saat membuka acara seminar manajemen kontrak dan menyampaikan berbagai pesan terkait pengadaan barang dan jasa di Hotel Atria, Rabu (20/03/2019).

Kenapa pejabat penandatangan kontrak? Ini istilah baru dan pada prinsipnya penandatangan kontrak itu ada pada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. Dari para pejabat tersebut dapat dilakukan kepada pejabat pengguna anggaran dan atau dapat dilimpahkan kepada KPA atau PPA.

Demikiann yang disampaikan Kepala BLP Pemkot Malang, Drs. R. Widjaja Saleh Putra usai acara seminar tersebut. Menurutnya, hal ini sangat penting, karena dalam konteks ini yang menentukan pengendaliannya, bagaimana perencanaan pengadaan bisa terlaksana dengan baik, agar terwujud penyedia yang sesuai dan mampu melaksanakan sesuai dengan kontrak dengan berkualitas, kuantitas, tempat dan waktu sebagaimana yang ditetapkan pada kontrak.

“Dengan demikian, nantinya tidak terjadi permasalahan hukum di belakang hari, karena pengadaan barang dan jasa ini erat sekali hubungannya dengan penggunaan anggaran negara. Sehingga peran dari penandatangan kontrak ini sangat penting sekali dalam hal pengendalian kontrak,” imbuh Widjaja.

Ditambahkan dia, selama ini perlu selalu ada pemahaman-pemahaman yang lebih tepat lagi, karena hal ini berkaitan dengan hukum perdata dan jangan menjadi tindak pidana karena ketidak tahuan masing-masing pihak penandatangan kontrak.

“Soal ada kendala sudah pasti, karena masih ada pejabat pembuat kontrak yang hanya main copy paste, tidak memahami isi kontrak, kurang memahami posisi masing-masing apa yang harus dilakukan dan dibuat,” sambung Widjaja.

Maka dari itu, kata dia, para pejabat ini harus sering melakukan koordinasi dan konsultasi, terutama pada saat akan dimulainya rancangan kontrak dibuat, dan jangan pada saat kontrak dibuat.

“Artinya, sebelum dilakukan penandatangan kontrak, harus dipahami benar terkait item-item apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak, apa saja yang bisa dilakukan perubahan dan sebagainya,” pungkas Widjaja.

 

Mar 13

Kemkominfo Sulap Ibu Rumah Tangga Jadi Produktif

Kementerian Komunikasi dan Informatika menggandeng Google dalam memberi pelatihan e-Commerce kepada sejumlah ibu rumah tangga di kota Malang, pada Selasa (12/03/2019).

Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo, Eka Handayani memaparkan pentingnya belajar dan memasuki serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, Selasa (12/03/2019).

Dari pelatihan yang digelar di Ngalam Command Center (NCC) Dinas Kominfo Kota Malang ini, kaum hawa yang tadinya konsumtif nantinya akan dirubah pola pikirnya menjadi produktif. Konkritnya, dengan memanfaatkan semua bakat dan potensinya, seperti menjadi pelaku UMKM baru yang dapat mengenal serta memasarkan produknya di berbagai jejaring sosial media.

Hal itu yang disampaikan Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo, Eka Handayani di sela-sela pelatihan. Tahun lalu, kata dia, Kementerian Kominfo yang juga menggandeng Google telah memberikan pelatihan khusus bagi 200  ibu rumah tangga di Jawa Timur.

“Dan dari pelatihan dalam  bidang teknologi informasi ini, 10 persennya menjadi pelaku UMKM tangguh  dan mandiri,” ujarnya.

Tahun ini, lanjut Eka, sebanyak 200 ibu rumah tangga di Kota Malang, Jember, Madiun, Magetan dan Banyuwangi akan disasar. “Bersama Google, kami memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi para ibu rumah tangga ini,” imbuhnya.

Kaum hawa yang sebelumnya konsumtif, lanjut dia, nantinya akan disulap menjadi produktif, ketika sudah mengenal kemajuan teknologi informasi. Para ibu rumah tangga ini diajari berbagai cara untuk mempromosikan dan menjual berbagai produk yang akan ditawarkan, seperti membuat akun di google bisnis.

Menurut Eka, saat ini pemasaran dan penjualan produk via daring sangat menjanjikan, sehingga bagi yang tidak mengenal kemajuan teknologi, maka akan tersingkir dari perdagangan global yang semakin pesat.

“Selain kualitas produk, yang tak kalah penting adalah pelayanan bagi konsumen, sehingga akan terjadi reseller secara berkesinambungan,” urainya.

“Dari pelatihan ini, para ibu rumah tangga yang belum memiliki usaha, maka akan terpicu untuk memulai usaha meski dalam skala kecil. Namun bagi yang sudah menjadi pelaku UMKM, maka akan turut memperluas jangkauan pemasaran dan juga penjualan produk, yang pada akhirnya akan turut mendongkrak omzet penjualannya,” pungkas Eka.

Mar 09

Wali Kota Malang Serahkan SK Pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2018

 

Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji memberikan pembekalan dan menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Kota Malang di Gedung Student Center Pertamina SMKN 2 Malang, Jl. Veteran 17 Kota Malang, Jumat (8/3/2019).

Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji menyerahkan SK pada CPNS Kota Malang

Hadir dalam  kegiatan ini Sekretaris Daerah Kota Malang, Kepala BKD Kota Malang, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Malang, serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Dalam sambutannya, Sutiaji memberikan ucapan selamat kepada 279 CPNS yang telah berhasil lulus dari beberapa tahap seleksi setelah bersaing dengan ribuan orang.

“Saudara-saudara yang telah diterima patut bersyukur dan berterima kasih kepada Pemkot Malang atas kepercayaan yang telah diberikan untuk menjalankan kewajiban sebagai abdi masyarakat,” ucap Sutiaji.

Sutiaji juga berpesan agar CPNS yang telah diangkat untuk terus meningkatkan pengetahuan, wawasan, kepribadian dan etika selaku Aparatur Sipil Negara.

“Karena suatu keberhasilan sangat tergantung pada kemauan dan kemampuan saudara untuk mengoptimalkan tugas-tugas yang diberikan,” tegasnya.

Menurut Wali Kota Malang yang hobi bermain bulu tangkis itu, para CPNS harus mampu menunjukkan komitmen dan tanggung jawab moral atas konsekuensi pengangkatan menjadi CPNS di Pemerintah Kota Malang.

“Terlebih, di luar sana banyak sekali masyarakat yang bercita-cita berada pada posisi saudara. Namun tidak semua orang memperoleh kesempatan tersebut, sehingga wujudkanlah rasa syukur saudara dalam bentuk semangat dan kinerja terbaik,” tambah Sutiaji.

Ditambahkannya, ASN saat ini harus memiliki pemikiran-pemikiran yang kreatif, progresif dan inovatif, karena ke depan tantangan pekerjaan tidak makin mudah sehingga membutuhkan kompetensi, integritas dan profesionalitas.

Dari 3.700 orang yang mendaftar, hanya 279 orang yang diterima dan lulus seleksi yang terbagi menjadi 237 orang tenaga guru, 37 orang tenaga kesehatan dan lima orang tenaga teknis.

 

Mar 07

Wagub Jatim Sebut Masih Cari Format Program Sekolah Gratis

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak sejauh ini masih mengkaji lebih jauh terkait format sekolah gratis, karena hingga saat ini masih ada usulah dari sejumlah sekolah yang berencana akan menarik sumbangan atau dana partisipasi dari wali murid.

Para mahasiswa foto selfi bersama Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak di Universitas Muhammadiyah Malang, Rabu (06/03/2019).

Pasalnya, jangan sampai sekolah gratis yang tertuang dalam program Jatim Cerdas terjadi berbagai pelanggaran dan dapat memberatkan para wali murid.

Setelah dilantik menjadi Gubernur Jawa Timur beberapa waktu lalu, Khofifah Indar Parawansa dan wakilnya, Emil Elistianto Dardak menggulirkan program Nawa Bhakti Satya. Dalam program tersebut, pada poin bhakti kedua tersirat ‘Jatim Cerdas dan Sehat’ yang memfokuskan pada pendidikan dan kesehatan gratis bagi kalangan tertentu.

Seperti halnya untuk sekolah gratis yang sejauh ini masih belum maksimal pelaksanaannya karena masih ada indikasi pungutan dengan alasan peningkatan kualitas pendidikan. Di sisi lain, terkait hal tersebut, dana operasinal dari daerah dan nasional masih belum signifikan penggunaannya.

Beberapa hal itu yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak pada Rabu (06/03/2019) siang usai memberi kuliah tamu di Universitas Muhmmadiyah Malang. Menurutnya, pihak Pemprov Jawa Timur saat ini masih mengkaji dan mencari format yang tepat untuk memaksimalkan sekolah gratis ini.

Menurut Emil, dari hasil kunjungannya ke sejumlah sekolah masih ada usulan dari lembaga untuk melakukan pemungutan dana dari wali murid, untuk peningkatan kualitas pendidikan.

“Meski itu sifatnya sukarela, namun pihak sekolah tetap harus berhati-hati dan jangan sampai terjadi penyimpangan, yang pada akhirnya akan menjadi masalah baru bagi sekolah,” tegasnya.

Saat ini, kata dia, pihak Pemprov Jatim masih menggali masukan dan juga menelaah kajian hukum terkait sekolah gratis ini. Sehingga tidak terjadi pelanggaran dan kualitas pendidikan semakin baik nantinya. Emil pun berencana akan meminta masukan dari para praktisi hukum dan pendidikan agar program ini berjalan dengan baik.

Post sebelumnya «