Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Verifikasi Usulan Rencana Pembangunan Tahun 2023 di Hotel Ijen Suites, Rabu (23/2/2022).

Usulan yang diverifikasi secara partisipatif tersebut merupakan hasil dari proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sebanyak 832 usulan. Sementara dari pokok pikiran (pokir) DPRD mencapai 356 usulan.

Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji mengapresiasi peran seluruh masyarakat dalam proses musrenbang dan anggota DPRD yang telah menelurkan pokok pemikirannya. Proses verifikasi yang digelar hari ini bersama berbagai pemangku kepentingan, menurutnya sangat penting agar kendala pada saat pembangunan dilaksanakan di tahun 2023 dapat diminimalisir.

“Dari sisi anggaran Insha Allah Kota Malang termasuk satu dari empat daerah di Jawa Timur yang dinilai segera menuju kemandirian fiskal dengan kekuatan pendapatan asli daerah (PAD). Apa yang belum tercapai dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), karena 2023 ini akhir periode perencanaan ini yang kita kuatkan. Tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” urai Sutiaji.

Wali Kota Sutiaji lantas menekankan enam arahan penting demi terwujudnya hal tersebut. Seperti melakukan verifikasi secara mendetail dan menyelaraskan usulan musrenbang dan pokir DPRD dengan rencana kerja pembangunan daerah (RPKD).

“Ada empat agenda strategis 2023, yaitu infrastruktur penunjang aksesibilitas (jalan, jembatan, penerangan jalan umum atau PJU), penanganan banjir, pendukung pencegahan stunting (air bersih, sanitasi, dan kawasan kumuh), dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dan aset,” papar Sutiaji.

Orang nomor satu di Pemkot Malang juga meminta jajarannya memperhatikan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses pengadaan barang/jasa, meningkatkan kualitas perencanaan, pembangunan dan pengawasan pekerjaan dan mengakomodir masukan tematik.

“Yang tak kalah penting adalah perlunya mendorong infrastruktur responsif kelompok rentan dan gender serta memperkuat komunikasi pembangunan di era disrupsi digital saat ini”, imbuhnya.

Gayung bersambut, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengapresiasi kinerja Pemkot Malang. Menurutnya partisipasi masyarakat yang berhasil menjaga kinerja pendapatan daerah di tengah pandemi yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan.

“Kinerja anggaran Kota Malang pada grade A, artinya sehat. Meskipun tentu harus kita sadari bersama ada keterbatasan kemampuan anggaran untuk memenuhi seluruh prioritas. Di sinilah seninya alokasi anggaran,” terang I Made.

Sementara itu, Kepala DPUPRPKP Kota Malang Ir. Diah Ayu Kusumadewi, MT menyampaikan verifikasi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, meningkatkan tertib administrasi dan memenuhi target yang telah ditentukan.

“Semua usulan akan kami verifikasi sesuai arahan bapak wali kota agar prioritas dan eksekusinya nanti bisa tepat sasaran,” urai Diah.

Turut hadir pada acara ini, para anggota DPRD Kota Malang, perangkat daerah, camat, lurah, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dari seluruh kelurahan di Kota Malang. (ndu/ram)

Di tengah cuaca ekstrim dan untuk meminimalisir risiko bencana, maka kehadiran Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sangat dibutuhkan. Di sisi lain, peran tim tangguh bencana di tingkat desa/kelurahan sangat besar dan menjadi garda terdepan bagi kabupaten/kota, khususnya di Jawa Timur.

Hal itu yang disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang Drs. Alie Mulyanto usai membuka acara pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang diselenggarakan BPBD Jawa Timur di aula Kantor Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Rabu (16/2/2022).

Menurut pria berkacamata itu saat dihubungi via ponselnya, dari 57 kelurahan di Kota Malang hingga saat ini sudah 44 kelurahan yang mempunyai tim tangguh dan tanggap bencana. “Tahun lalu Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun menjadi kelurahan tangguh bencana di bawah binaan BPBD Jawa Timur,” imbuhnya.

Ditambahkan Alie, tahun ini yang terpilih Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru. Pihaknya berharap nantinya kelurahan lain akan menyusul untuk menjadi binaan berikutnya. “Kota Malang termasuk daerah rawan bencana, seperti banjir dan angin kencang, sehingga keberadaan kelurahan tangguh ini sangat signifikan,” jelasnya.

Lebih lanjut Allie mengatakan, bahwa risiko bencana itu ada dua, yaitu menyangkut jiwa dan material. Sedangkan jenis bencana ada tiga, yaitu bencana alam, nonalam, dan sosial. “Dari pembinaan ini, maka kesiapsiagaan tim tangguh bencana akan lebih baik lagi, sehingga risiko bencana dapat ditekan,” urainya.

Berdasarkan arahan dan masukan dari BPBD Jawa Timur, dikatakan Alie, setiap kelurahan juga harus melakukan pemetaan terjadinya risiko bencana. Kemudian penguatan sumber daya manusia serta bagaimana meminimalisir dan mengatasi sebuah bencana.

Sementara itu, Lurah Tasikmadu Adhi Kristanto, S.Pd., M.AP mengatakan, saat ini BPBD Jawa Timur masih memberikan pembekalan bagi tim tangguh bencana yang ia bentuk. “Pembekalan mulai 16-22 Februari 2022. Saya mengapresiasi karena Kelurahan Tasikmadu menjadi kelurahan tangguh binaan BPBD Jawa Timur,” ungkapnya.

Di wilayah Kelurahan Tasikmadu, kata Adhi, sebenarnya minim terjadi bencana, khususnya banjir karena letak geografisnya di dataran agak tinggi. Namun dia tidak memungkiri jika di wilayahnya pernah terjadi angin kencang dan meluapnya air saat hujan deras dari drainase.

Di wilayah Tasikmadu, kata dia, ada sekitar 20 perumahan dan para tenaga pengamanan di tiap perumahan tersebut mempunyai kepedulian saat terjadi bencana. Berawal dari hal tersebut mereka bersatu hingga terbentuk tim tanggap bencana dengan nama Tanara.

“Saat ini Tanara di bawah koordinasi tim tanggap bencana kelurahan. Salah satu faktor pertimbangan bagi BPBD Jawa Timur untuk memberikan pembinaan sepertinya karena hal tersebut,” pungkas Adhi. (say/ram)

Operasional Malang Creative Center (MCC) mengintegrasikan konsep bangunan ramah lingkungan menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Malang Creative Center (MCC) di Ruang Sidang, Balai Kota Malang, Rabu (16/2/2022).

Salah satu faktornya adalah desain baru yang kini sedang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang memiliki lebih banyak ruang terbuka dibanding desain awal. Imbasnya sirkulasi dan pencahayaan alami dapat lebih dimaksimalkan ketimbang penggunaan air conditioner (AC).

Hal tersebut diungkapkan Haris Wibisono, arsitek muda dari Kota Malang yang turut aktif menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan MCC bersama berbagai pegiat ekonomi kreatif lain. “Dengan desain baru ini, kita hitung potensi penghematan listrik per tahun bisa sampai 200 ribu watt per tahun. Jadi yang ada di zona-zona tertentu nanti tidak perlu pakai AC,” papar Haris.

Hal ini tentu sangat membantu dalam hal efisiensi biaya operasional MCC yang terus dipersiapkan pengelolaannya. Sementara Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang didapuk sebagai instansi perumus konsep pengelolaan terus berproses, seiring pembangunan fisik yang ditarget rampung tahun 2022 ini.

Sementara itu, Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji menekankan bahwa perspektif lain di luar manfaat utama MCC sebagai creative hub (pusat kreatif) pengembangan ekonomi kreatif sangat menarik dan bisa menjadi ‘jualan’. Semuanya tentu demi kemanfaatan MCC bagi pemerintah dan masyarakat Kota Malang.

“Saya rasa ini memperkuat keunikan MCC. Perspektif kita, terus kita kuatkan bahwa MCC adalah lebih dari sekadar bangunan fisik, tapi ada proses, ada peran, ada budaya kolaborasi yang ingin dibangun di sana,” tegas Sutiaji. (ndu/ram)

Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji memberikan arahan secara virtual pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 Kecamatan Lowokwaru, Rabu (9/2/2022). Pada musrenbang ini, terdapat 826 usulan masyarakat baik pembangunan fisik dan nonfisik.

Sutiaji menyampaikan terima kasih kepada warga Kecamatan Lowokwaru yang selama ini telah aktif memberikan dukungan dan masukan berupa usulan pembangunan Kota Malang. Sehingga dengan berbagai usulan itu, Kecamatan Lowokwaru bisa menjalankan musrenbang.

“Pembangunan infrastruktur memang masih menjadi prioritas utama untuk dituntaskan tahun 2023, termasuk juga untuk mengatasi banjir di Lowokwaru,” jelas Sutiaji.

Oleh karena itu, Sutiaji meminta kepada pihak terkait agar menajamkan program prioritas di Kecamatan Lowokwaru. Sehingga masyarakat bisa menikmati hasil dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

“Selain pembangunan infrastruktur fisik, pemerintah juga memperhatikan pembangunan nonfisik. Misalnya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang nantinya akan membawa dampak luas,” terang Sutiaji.

Sementara itu, Camat Lowokwaru Joao Maria Gomes de Carvalho, S.IP mengatakan, total usulan pembangunan fisik dan nonfisik di Kecamatan Lowokwaru 826 usulan. Dari jumlah tersebut, penangan banjir masih menjadi salah satu prioritas agar bisa tuntas di tahun 2023.

“Terjadinya banjir di wilayah Lowokwaru selalu berdampak pada kurang lebih 150 rumah di kawasan Tulusrejo dan Lowokwaru,” kata Joao.

Selain banjir, untuk infrastruktur yang banyak masuk tentang pelebaran jalan di beberapa titik wilayah yang menjadi pusat kemacetan. Salah satu titik kemacetan yang harus diperhatikan adalah di kawasan Jalan Borobudur. (cah/ram)