Klojen, MC – Hingga saat ini, pelayanan publik di Jawa Timur masih menjadi yang terbaik di Indonesia. Meski demikian, lembaga pemerintah maupun non pemerintah selaku pihak yang memberikan pelayanan tidak boleh lengah atau terlena dengan predikat itu.

Setiap harinya pengaduan dari masyarakat selalu ada dan bervariasi. Terkait ini, sebagai lembaga penyedia layanan publik harus bisa mencermati apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Lembaga harus berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Demikian yang disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Pemprov Jatim, Ir. Dodong Martiar Mediantoko,M.Si dalam acara lokakarya Pelayanan Publik Yang Inovatif dan Pengawasan Masyarakat di Universitas Brawijaya Malang, Kamis (06/10).

Kedepan, kata dia, birokrasi di Indonesia akan menjadi atau menuju birokrasi yang pro rakyat. Birokrasi tersebut merupakan birokrasi yang tanggap, responsif dan peka terhadap keinginan masyarakat. “Oleh sebab itu, lembaga penyedia dan atau pemberi layanan publik dituntut bisa meningkatkan kinerjanya guna mewujudkan semua itu,” urai Ir. Dodong Martiar Mediantoko,M.Si.

“Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Jatim adalah salah satu sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, saran, kritik serta informasi apapun yang ada di lingkungannya. Masyarakat kita sudah semakin pintar dan kritis, sehingga bukan hal mustahil jika hal ini diimbangi dengan kualitas kerja lembaga/ instansi pemberi pelayanan publik,” tambahnya.

Untuk lokakarya kali ini, diikuti pula oleh lembaga non pemerintah sehingga dengan diadakannya gelaran ini tidak hanya pemerintah saja yang bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. “Lembaga non pemerintah juga harus mempunyai peranan besar dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal,” pungkasnya di akhir acara. (say/may)