Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-111 tahun 2019 dengan tema Bangkit Untuk Bersatu di halaman depan Balai Kota Malang, Senin (20/5/2019).
Suasana para ASN Pemkot Malang dalam upacara Harkitnas di depan Balai Kota Malang
Dalam sambutan Menteri Komunikasi dan Infomatika (Kominfo) RI yang dibacakan oleh Suatiaji mengatakan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional dimaknai dari teks Sumpah Palapa, di mana Gajah Mada tidak akan menghentikan puasanya sebelum menyatukan nusantara.
Seperti halnya sekarang, kata Sutaiji, yang sedang berada dalam situasi pasca pesta demokrasi yang telah menguras energi dan emosi sebagian besar masyarakat Indonesia. Ia mengaspirasikan pilihan yang berbeda-beda dalam Pemilu, namun semua pilihan pasti diniatkan untuk kebaikan bangsa.
“Oleh sebab itu, tak ada maslahatnya jika dipertajam dan justru mengoyak persatuan sosial kita,” kata Sutiaji.
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ditandai dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo 20 Mei 1908. Dalam kondisi kemajemukan bahasa, suku, agama, kebudayaan, di tengkah bentang geografis yang merupakan salah satu yang paling ekstrem di dunia.
“Kita membuktikan bahwa mampu menjaga persatuan sampai detik ini. Oleh sebab itu, tak diragukan lagi bahwa kita pasti akan mampu segera kembali bersatu dari kerenggangan perbedaan pendapat, dari keterbelakangan sosial, dengan memikirkan kepentingan yang lebih luas bagi anak cucu bangsa ini, yaitu persatuan Indonesia,” lanjutnya.
Lebih berkesan peringatan Harkitnas kali ini juga dilangsungkan dalam suasana bulan Ramadan. Bagi umat muslim, bulan suci ini menuntun untuk mengejar pahala dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah SWT seperti permusuhan dan kebencian, apalagi penyebaran kebohongan dan fitnah.
Hingga pada akhirnya, pada ujung bulan Ramadan nanti bisa seperti Mahapatih Gajah Mada, mengakhiri puasa dengan hati dan lingkungan yang bersih berkat hubungan yang kembali fitri dengan saudara-saudara di sekitar.
Usai upacara Harkitnas kali ini juga dilakukan penyerahan penghargaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, yaitu:
1. Festival Karya tari sebagai penyaji terbaik yang diperoleh Sanggar Ngalam Beksa
2. Kakang Mbakyu Cilik Diacara Raka Raki Cilik Jawa Timur 2019;
Gerald Ramadhan Yusuf (Pemenang Raka Cilik Jawa Timur 2019,
Priawan Daniel Mahendra (Wakil 2 Raka Cilik Jawa Timue 2019),
Ratu Bellatrix Yuwono (Wakil 2 Raki Cilik Jawa Timur 2019),
Danish El Biruni (Finalis Raka Cilik Jawa Timue 2019),
Archie Aksan Bintang Pratama (Finalis Raka Cilik Jawa Timur 2019),
Astrella Zervinda Nunciata (Finalis Raki Cilik Jawa Timur 2019).
Serta pemenang Penyelenggaraan Otonomi Award Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2019, yakni;
1. Pemenang Kecamatan dan TP PKK : Kecamatan Blimbing
2. Pemenang Kelurahan;
Pemenang 1: Kelurahan dan TP PKK Kelurahan Tulusrejo
Pemenang 2: Kelurahan dan TP PKK Kelurahan Dinoyo
Pemenang 3: Kelurahan dan TP PKK Kelurahan Ciptomulyo
Pemenang Harapan I: Kelurahan dan TP PKK Kelurahan Penanggungan
Pemenang Harapan 2: Kelurahan dan TP PKK Kelurahan Kotalama
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengatakan Kota Malang akan dijadikan motor penggerak ekonomi di kawasan Jawa Timur bagian selatan. Hal ini dikarenakan Kota Malang terlebih kawasan Malang Raya pada umumnya memiliki berbagai potensi dari wisata, ekonomi kreatif hingga bidang pendidikan.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emi Dardak (lima dari kanan) saat membuka Festival Ramadan Jawa Timur di Taman Krida Budaya Sabtu (18/5/2019) malam
Pernyataan itu ditegaskan Emi Dardak saat membuka Festival Ramadan Jawa Timur di Taman Krida Budaya Sabtu (18/5/2019) malam. Dijelaskan, dengan diresmikannya jalan Tol Malang-Pandaan, maka infrastruktur jalan dari Surabaya ke Malang tidak menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, lanjut Emil Dardak, upaya menjadikan Surabaya dan Malang menjadi koridor Industri 4.0 secara nasional akan bisa terealisasi dengan baik.
“Karena itu untuk membangun ekonomi di wilayah selatan bisa dimulai dari Malang Raya, khususnya dari Kota Malang,” kata Emil Dardak.
Mantan Bupati Trenggalek itu mengatakan, saat ini ia berbagi tugas dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam membangun daerah. “Kebetulan untuk kawasan selatan saya diberi amanah. Karena itu nanti saya akan sering ke Malang untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bisa berjalan dengan baik,” tukasnya.
Saat ini, kata Emil Dardak, jalur lingkar selatan yang menghubungkan Kabupaten Malang kawasan Pantai Balaikambang ke Blitar sudah beroperasi. Sehingga nanti diharapkan ke depan Malang Raya dan Yogyakarta bisa menjadi koridor pembangunan ekonomi.
“Saya berharap dengan adanya koneksitas yang baik ini, Kota Malang bisa menjadi penggerak ekonomi khususnya di kawasan selatan,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang Drs. H. Suatiaji menyambut baik rencana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat untuk pembangunan sektor ekonomi di kawasan selatan.
“Pemkot Malang memang saat ini sedang fokus mengembangkan potensi ekonomi dan wisata. Beberapa program kami sudah mengarah kepada pengembangan tersebut,” kata Sutiaji.
Ia berharap, adanya koneksitas ini, Kota Malang mampu menjadi penggerak motor penggerak pembangunan khususnya ekonomi di kawasan selatan sebagaimana yang diharapkan.
Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah 2020 yang dihelat di Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Sutiaji didampingi Sekretaris Daerah Kota Malang, Drs. Wasto, SH., MH, Asisten Administrasi Umum dr. Supranoto, M.Kes, Kepala BPKAD Ir. Satpo Prapto Santoso,M.Si dan Kabag Humas Muhammad Nur Widianto, S.Sos.
Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji foto bersama Sekretaris Daerah Kota Malang saat menghadiri Musrenbangnas 2019 yang digelar di Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis (9/5/2019)
Disampaikan Sutiaji, ada isu-isu strategis yang diperbincangkan dan akan dirumuskan sebagai guidance (panduan) bagi pelaksanaan pembangunan tahun 2020. Pola top down dan bottom up yang dipadukan diharapkan mampu mengawinkan dan mengharmonisasikan arah pembangunan di antara pusat dan daerah.
“Bagi Kota Malang ini entry point yang sangat strategis, karena Kota Malang menjadi bagian penting dalam pergerakan dan pertumbuhan pembangunan serta perekonomian di Jawa Timur. Jelas kita (Kota Malang) tidak ingin hanya menonton dan atau berpuas diri dengan label kota dengan peran strategis tersebut. Dan sesuai pesan yang disampaikan Presiden untuk daerah, maka Kota Malang memiliki peran penting dalam penguatan industri ekonomi kreatif,” demikian diutarakan Sutiaji di sela-sela penyelenggaraan Musrenbangnas 2019.
Wali Kota Malang melihat komunitas pelaku ekonomi kreatif di Kota Malang sangat potensial. “Seperti komunitas Startup Singo Edan (Stasion) Malang. Komunitas ini setiap tahun mampu menghimpun ratusan startup. Sesuai dengan tantangan yang diberikan Presiden Jokowi kepada daerah agar daerah tidak terjebak pada pengembangan ketrampilan konvensional, maka generasi muda kreatif Kota Malang yang di antaranya terhimpun di Stasion telah melangkah dan merambah dunia Fintech, Design Principles, Automated Test dan Animation for Industries. Itu menandakan bahwa gairah masyarakat Kota Malang sangat tinggi terhadap industri digital, “urainya.
Presiden RI Joko Widodo saat membuka Musrenbangnas 2019 menegaskan bahwa dalam pengembangan pendidikan, daerah jangan berkutat pada pendekatan konvensional. “Masak dari tahun ke tahun, dari dulu hingga sekarang di SMK jurusannya pembangunan, sipil. Iya (gak apa apa) harusnya sudah diperbanyak dan dikuatkan untuk jurusan digital, merambah teknologi Fintech, Design Principle, Artificial Inteligence, Virtual Reality, dan yang lainnya. Kalau tidak kita siapkan sedini mungkin, ya kita tertinggal,” kata Presiden Jokowi.
Dengan didampingi Wapres Jusuf Kalla, Presiden Jokowi menekankan tiga hal yang harus dilakukan agar Indonesia mampu menjadi negara besar. Yakni yang pertama pemerataan pembangunan infrastruktur, kedua yakni reformasi birokrasi, dan ketiga adalah pembangunan sumber daya aparatur.
“Saya tegaskan tanpa pembangunan infrastruktur dan tidak kita lakukan, maka kita tidak bisa loncat jauh. Karenanya Pemerintah gencar membangun jalan-jalan tol, airport, koneksitas antar daerah, menghubungkan jalan besar dengan jalan kecil, menyambungkan dengan kawasan industri, kawasan wisata dan kawasan UMKM. Itu semua akan menjadi penggerak kuat pertunbuhan ekonomi,” jelas Presiden ke-7 RI tersebut.
Di bidang reformasi birokrasi, Presiden mendorong untuk dilakukan penyederhanaan kelembagaan, pemangkasan alur perizinan, pembubaran dan atau peleburan BUMN (BUMD untuk daerah) yang tidak efisien dan membebani, mendorong investasi melalui kemudahan izin.
“Bayangkan untuk perizinan investasi, saat tahun pertama memimpin, ada 259 izin dan pasti ruwet, serta prosesnya bisa bertahun tahun. Sekarang dari 259 sudah jadi 58 izin, dan itu bagi saya juga masih kebanyakan. Bila perlu cukup 5 perizinan,” ujar Presiden Jokowi.
Langkah pangkas perizinan tersebut dilakukan karena Indonesia masih defisit neraca perdagangan, yang artinya ekspor dan investasi belum optimal.
Sedangkan di bidang pembangunan SDM, selain fokus penguatan pendidikan link match, secara khusus menekankan kepada jajaran Dinas Pendidikan (daerah) untuk tidak terjebak anggaran rutin harus ada inovasi program. Di bidang kesehatan, masalah stunting dan gizi buruk menjadi sorotan. Mengakhiri arahan, Presiden RI berkesempatan menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya ratusan petugas Pemilu 2019 kala menjalankan tugasnya.
Melalui Hari Keluarga Nasional, Bangkitkan Keluarga Indonesia Membangun Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
Melalui Hari Keluarga Nasional, Bangkitkan Keluarga Indonesia Membangun Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
JAKARTA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Rabu (14/6), Forum Tematik Bakohumas sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan sebagai upaya terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap pentingnya keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, tanggal 29 Juni telah ditetapkan sebagai Hari Keluarga Nasional (Harganas) melalui Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Hari Keluarga Nasional.
HARGANAS: Saat Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty menyerahkan cenderamata di acara Hari Keluarga Nasional, Rabu (14/6).
“Penyelenggaraan peringatan Harganas setiap bertujuan untuk meningkatkan peran serta pemerintah, pemerintah daerah, mitra kerja, dan swasta tentang pentingnya penerapan 8 Fungsi Keluarga dan pembentukan karakter sejak dini untuk mewujudkan pelembagaan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, di antaranya adalah Fungsi Agama, Fungsi Sosial Budaya, Fungsi Cinta Kasih, Fungsi Perlindungan, Fungsi Reproduksi, Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, Fungsi Ekonomi, dan Fungsi Lingkungan,” jelas Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty.
Peringatan Harganas XXIV Tahun 2017 mengambil tema “Dengan Hari Keluarga Nasional Kita Bangun Karakter Bangsa melalui Keluarga yang Berketahanan”. Sementara pesan intinya adalah Keluarga Berketahanan, Indonesia Mandiri dan Sejahtera. Acara puncak peringatan Harganas XXIV Tingkat Nasional Tahun 2017 akan diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 2017 di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
Acara ini direncanakan akan dihadiri oleh Presiden RI dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta para menteri Kabinet Kerja, gubernur, bupati, dan walikota. Acara puncak peringatan Harganas XXIV Tahun 2017 akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seperti aksi GenRe (Generasi Berencana), seminar, olahraga/jalan sehat, bakti sosial, pameran dan gelar dagang dengan melibatkan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung, pasar rakyat, festival kuliner, dan pagelaran seni budaya.
Selain itu, akan diselenggarakan pula pemberian tanda penghargaan kepada para kepala daerah, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan tenaga profesional yang dinilai telah berjasa dalam pelaksanaan Program KKBPK, lanjut Surya. Peringatan Hari Keluarga Nasional didorong untuk dilakukan dengan 4 Pendekatan Ketahanan Keluarga dengan harapan keluarga-keluarga Indonesia akan menjadi semakin dekat dan dapat mempererat tali silahturahmi satu sama lain. Keempat pendekatan dimaksud adalah sebagai berikut:
Keluarga Berkumpul
Keluarga berkumpul, meluangkan waktu tanpa gangguan gawai, televisi, atau alat eletronik lainnya. Berkumpul dengan keluarga dapat dilakukan pada momen-momen seperti Hari Keluarga Nasional, hari raya, atau akhir pekan. Selanjutnya, keluarga berkumpul diharapkan dapat menjadi agenda keluarga sehari-hari, misalnya meluangkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga selama 20 menit setiap hari dengan makan malam bersama;
Keluarga Berinteraksi
Semua anggota keluarga meluangkan waktu berkumpul untuk bercengkrama dan bertukar pengalaman dengan komunikasi yang lebih berkualitas. Interaksi tidak hanya dilakukan dengan atau antaranggota keluarga inti tetapi juga dengan atau antaranggota keluarga besar, sanak saudara, serta tetangga melalui misalnya acara arisan keluarga, pengajian, reuni, dan lain-lain;
Keluarga Berdaya
Keluarga yang berdaya akan dapat mengandalkan segala potensi yang ada dalam dirinya, baik berupa keterampilan, olah pikir, maupun pengetahuan, sehingga dapat melakukan pengasuhan anak yang lebih baik, melaksanakan 8 Fungsi Keluarga, meningkatkan pendapatan keluarga, serta mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan hidup;
Keluarga Peduli dan Berbagi
Keluarga yang lebih beruntung harus memiliki kepedulian dan keinginan untuk berbagi dan menolong orang lain. Kegiatan ini dapat diwujudkan dalam bentuk gotong royong antarwarga, perbaikan rumah, menolong tetangga yang sedang sakit, menjadi orang tua asuh, serta memberikan bantuan modal usaha bagi keluarga prasejahtera.
Salah satu program prioritas BKKBN, yaitu pembentukan, pengembangan, dan intensifikasi Kampung KB. Pembentukan Kampung KB merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo agar manfaat Program KKBPK dapat lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama yang berada di wilayah miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil, dan wilayah nelayan di seluruh tanah air.
Program KKBPK harus lebih fokus kepada masyarakat kurang mampu dan tidak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan. Sasaran Kampung KB utamanya adalah penduduk yang tinggal di wilayah miskin, padat penduduk, kurang memiliki akses kesehatan, terpencil, pesisir, kumuh dan kesertaan ber-KB nya masih rendah. Karena itu, adanya Kampung KB diharapkan akan membuat Program KB bergema kembali dan dapat menjangkau masyarakat, terutama yang berada di desa-desa, dusun-dusun, dan kampung-kampung di seluruh Indonesia.
Sejak dicanangkan oleh Presiden Jokowi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada 14 Januari 2016, berdasarkan Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kampung KB Triwulan IV Tahun 2016, Kampung KB telah dicanangkan di 487 dari 514 kabupaten dan kota (95 persen) di seluruh Indonesia. Pada tahun 2017 ini, target pencanangan dan pembentukan Kampung KB adalah 1 Kampung KB di setiap kecamatan di seluruh Indonesia.
”Kampung KB merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan Program KKBPK kepada masyarakat dalam mengaktualisasikan 8 Fungsi Keluarga dan membangun karakter bangsa melalui perwujudan keluarga kecil bahagia sejahtera. Dalam hal ini, maka pengembangan Kampung KB akan mendekatkan pembangunan kepada masyarakat, dan, yang lebih penting, mendekatkan kita kepada unit terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga,” imbuh Surya.
Fokus perhatian pada satu kampung akan memudahkan dalam melakukan intervensi terhadap keluarga-keluarga yang ada di lokus Kampung KB. Penerapan 8 Fungsi Keluarga akan membantu keluarga dalam membentuk individu anggota keluarga yang berkualitas dan berkarakter. Selanjutnya, kumpulan individu anggota keluarga tadi akan membentuk keluarga yang berkualitas. Pada akhirnya, kumpulan keluarga yang berkualitas akan membangun bangsa Indonesia yang berkarakter.
Hal ini memberikan gambaran betapa besarnya pengaruh keberhasilan program Kampung KB bagi bangsa dan negara Indonesia. Karena itu, diperlukan perhatian dan dukungan komitmen yang besar terhadap Kampung KB bagi kemaslahatan masyarakat. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kampung KB harus dapat diimplementasikan sebagai salah satu kegiatan inovatif di lini lapangan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dengan intervensi dari berbagai kegiatan lintas sektor (lintas K/L).
Kampung KB tidak akan diisi dengan kegiatan-kegiatan Program KKBPK saja, tetapi juga harus diintervensi berbagai kegiatan prioritas sektor lain (misalnya sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, perkebunan, dan peternakan, kelautan dan perikanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat) yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lokasi Kampung KB. Berbagai kegiatan prioritas yang dilaksanakan di Kampung KB tersebut harus melibatkan seluruh mitra kerja dan para pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat di lokasi Kampung KB itu sendiri.
Dalam kesempatan ini pula, BKKBN akan melakukan Peresmian Sertifikasi Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, disingkat Penyuluh KKBPK. Istilah Penyuluh KKBPK digunakan untuk menyebut Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), baik masing-masing maupun bersama-sama.
Penggunaan istilah Penyuluh KKBPK ini didasari fakta bahwa PKB dan PLKB sama-sama memiliki tugas melakukan penyuluhan, penggerakan, dan inisiasi perubahan sebagai agen perubahan di masyarakat. Sementara itu, penyelenggaraan sertifikasi Penyuluh KKBPK merupakan upaya untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada sub-urusan (4) Matriks I N.
Sertifikasi Penyuluh KKBPK diselenggarakan oleh BKKBN selaku instansi pembina jabatan fungsional Penyuluh KKBPK. Penyelenggaraan sertifikasi Penyuluh KKBPK diatur dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 710).
Berdasarkan Perka BKKBN Nomor 5 Tahun 2017 ini, sertifikasi Penyuluh KKBPK adalah proses penilaian dan penetapan atas jenis dan tingkat kompetensi yang dikuasai oleh Penyuluh KKBPK berdasarkan hasil uji kompetensi dengan mengacu kepada standar kompetensi. Adapun standar kompetensi yang dimaksud mengacu kepada Peraturan Kepala BKKBN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 384). Standar Kompetensi Penyuluh KKBPK terdiri atas kompetensi teknis (19 unit), kompetensi manajerial (13 unit), dan kompetensi sosial kultural (2 unit).
Sertifikasi Penyuluh KKBPK berbeda dengan sertifikasi profesi lainnya yang lebih dahulu diselenggarakan, misalnya sertifikasi guru, yang dikaitkan dengan penambahan tunjangan guru. Sertifikasi Penyuluh KKBPK diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tenaga lini lapangan Program KKBPK yang kompeten, berintegritas, dan profesional.
Dalam hal ini, maka sertifikasi adalah upaya untuk memastikan bahwa penyuluhan dan penggerakan Program KKBPK dilaksanakan oleh Penyuluh KKBPK yang profesional. BKKBN akan dapat menyediakan Penyuluh KKBPK yang kompeten dan profesional untuk didayagunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kabupaten dan kota.
Sekaitan dengan itu, hasil sertifikasi Penyuluh KKBPK tidak dirancang dengan kategori Lulus atau Tidak Lulus, melainkan lebih ke arah pemetaan kompetensi dengan kategori di Atas Standar, Sesuai Standar, atau Perlu Tindak Lanjut Pengembangan. Karena itu, manfaat dari diselenggarakannya sertifikasi Penyuluh KKBPK adalah tersedianya data riil kompetensi seluruh Penyuluh KKBPK sehingga dapat dipetakan.
Hasil pemetaan kompetensi ini selanjutnya akan dijadikan dasar bagi perencanaan pengembangan karier dan peningkatan kompetensi Penyuluh KKBPK. Pada tahun 2017 ini, sertifikasi Penyuluh KKBPK menggunakan uji kompetensi berbasis online dengan sistem Computer-Asissted Test (CAT). Dengan diresmikannya sertifikasi Penyuluh KKBPK hari ini, maka sertifikasi Penyuluh KKBPK telah dimulai. Penyuluh KKBPK akan dapat mengakses Aplikasi Sertifikasi Penyuluh KKBPK secara online hingga bulan Desember 2017.
“Sebelum mengakhiri sambutan ini, atas nama BKKBN, saya mohon dukungan Bakohumas melalui humas kementerian/lembaga untuk menyebarkan informasi Program KKBPK kepada seluruh lapisan masyarakat. Semoga Forum Tematik Bakohumas ini akan tercatat dalam sejarah perjuangan kita mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera,” tutup Surya. (BKKBN)
