Arsip Bulanan: Juli 2023

BERITA MALANG RAYA

Pemkot Malang Laksanakan Empat Tema RB Tematik

Sebagai bentuk pendampingan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam implementasi Reformasi Birokrasi sebagaimana dasar hukum terbaru, Inspektorat Kota Malang menggelar Kegiatan Penguatan Kapasitas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 di Hotel Savana Kota Malang, Rabu (26/7/2023).

Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji saat ditemui usai memberikan arahan mengungkapkan bahwa instrumen pelaksanaan reformasi birokrasi terus menerus bertambah, dan kegiatan ini adalah tindak lanjut dari catatan-catatan tahun kemarin. “Alhamdulillah kita sudah meraih predikat SAKIP BB dan RB-nya BB,” jelas Wali Kota Malang.

Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut menjelaskan bahwa kehadiran jajaran eksekutif mulai dari Wali Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang, Sekda Kota Malang, Asisten dan perangkat daerah serta sekretaris ini karena di kegiatan ini dibangun komitmen. “Nantinya Sekretaris tinggal menjalankan komitmen dari para pimpinan, yang diharapkan. Ini yang diharapkan,” beber Wali Kota Malang.

Disebutkannya, saat ini Pemerintah Kota Malang masuk tahap kedua menyusun Rencana Aksi Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi, baik untuk RB General maupun RB Tematik. “Pemkot Malang pun memilih untuk melaksanakan keseluruhan tema RB Tematik itu, yakni tentang kemiskinan ekstrem, digitalisasi pelayanan, masalah penurunan angka stunting, dan keempat tumbuhnya investasi di daerah,” jelasnya.

Wali Kota Malang pun mengingatkan bahwa harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dihadirkan pemerintah semakin tinggi dari waktu-waktu. “Mindset masyarakat saat ini akan pelayanan publik ekspektasinya luar biasa. Oleh karena itulah kita harus berkomitmen untuk lebih baik dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” pesannya.

Sementara itu Inspektur Kota Malang Drs. Mulyono, M.Si mengatakan bahwa Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dengan melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk penguatan materi dan pemahaman atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023. Dan yang kedua, untuk pendampingan teknis dalam pemenuhan dan pelaksanaan tahapan RB sesuai Surat Kementerian PAN RB perihal Tindak Lanjut Instansi Pemerintah atas Perubahan Road Map RB 2020-2024,” jelasnya.

Kegiatan ini diikuti 28 Perangkat Daerah yang terdiri dari Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris Perangkat Daerah dan Pejabat Fungsional/Administrasi yang membidangi RB pada masing-masing Perangkat Daerah dan menghadirkan dua narasumber yakni Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Kunwas Wilayah II serta Tim Inspektorat Daerah Kota Malang.

BERITA MALANG RAYA

Wali Kota Malang Sampaikan Penjelasan KUA-PPAS APBD 2024

Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji menyampaikan penjelasan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna di Ruang Paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (26/7/2023).

Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan bahwa KUA-PPAS untuk APBD Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). KUA-PPAS tahun 2024 yang dirumuskan adalah untuk mendorong tercapainya target pembangunan secara optimal. Pria berkacamata ini menyebut beberapa isu pembangunan seperti pengurangan dan pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas layanan kesehatan, dan revitalisasi industri.

Lebih lanjut Wali Kota Malang menuturkan bahwa Pemkot Malang mengusung tema RKPD 2024 yakni ‘Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Daya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Adaptif’. “Tema itu telah sejalan dengan kebijakan rencana kerja pemerintah tahun 2024 dan rencana kerja pemerintah daerah provinsi Jawa Timur 2024,” ujarnya.

Dalam KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2024, Sutiaji mengatakan perolehan pendapatan daerah ditargetkan senilai Rp2.428.685.849.050,00. Angka tersebut itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar RP1.226.378.336.360,00 dan pendapatan transfer sebesar Rp1.202.307.512.690,00.

“PAD terdiri dari pajak daerah sebesar Rp1.050.006.300.000,00. Lalu retribusi daerah sebesar Rp48.017.518.750,00, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp30.842.842.034,00 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp97.511.675.576,00,” urainya.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.586.747.770.095,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp2.310.296.214.311 00 dan belanja modal sebesar Rp266.714.324.790,00. Sedangkan anggaran untuk belanja tidak terduga sebesar Rp9.737.230.994,00.

“Dari alokasi pendapatan dan belanja terdapat defisit anggaran sebesar Rp158.061.921.045,00. Untuk menutup defisit tersebut maka tahun 2024 dialokasikan penerimaan pembiayaan yang terdiri dari SILPA tahun sebelumnya Rp177.161.921.045,00 dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari penyertaan modal daerah sebesar Rp.19.100.000.000,00,” sebutnya.

Sutiaji memaparkan beberapa strategi untuk mencapai target PAD tahun 2024, yakni mengembangkan peran dan fungsi perangkat daerah penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan. Selanjutnya mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah, serta mengembangkan kinerja pendapatan melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Selain itu, penguatan UMKM juga terus dilakukan.

“Mendorong pemasaran produk-produk asli Kota Malang untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan industri maupun UMKM di Kota Malang,” imbuhnya.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Pemerintah melakukan perubahan prinsip pendanaan dari ‘Money Follow Function menjadi Money Follow Program’. Dengan demikian program dan kegiatan strategis yang merupakan prioritas akan dapat menggunakan anggaran ini.

Sutiaji menuturkan, prioritas pembangunan Kota Malang tahun 2024 adalah mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif. Selain itu, peningkatan kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera juga menjadi prioritas dalam pembangunan Kota Malang. Pembangunan juga diarahkan untuk mendorong revolusi mental dan pembangunan budaya masyarakat serta percepatan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian yang beririsan dengan prioritas nasional dan penyelesaian masalah prioritas kota.

“Selanjutnya adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” pungkasnya.

BERITA MALANG RAYA

Wali Kota Malang: Kenaikan Pangkat ASN Jangan Ada Keterlambatan

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI merupakan aplikasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan data ASN secara nasional, meliputi seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah. Dari hal ini maka pelayanan dari institusi pemerintah daerah akan dibandingkan dengan daerah lain dan bahkan negara lain, sehingga kinerja pemerintah daerah sebagai institusi pelayanan publik harus terus ditingkatkan.

Hal itu disampaikan Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji saat memberikan pengarahan dalam Kegiatan Workshop Percepatan Usul Kenaikan Pangkat Berbasis SIASN di Lingkungan Pemerintah Kota Malang tahun 2023 di Hotel Savana, Rabu (26/7/2023).

Terkait proses kenaikan pangkat tersebut, orang nomor satu di Pemkot Malang itu meminta agar tidak ada lagi keterlambatan dan ketidaklengkapan dokumen. “Sekarang semua sudah berbasis IT, sehingga jika tidak cepat akan menghambat prosesnya,” pesan Wali Kota Sutiaji.

Dari kondisi ini, pria berkacamata itu mengimbau agar berbagai info dari pusat harus terintegrasi dan dilaksanakan dengan baik. “Kemandirian harus terus dikuatkan, transparansi dan akuntabilitas harus dikedepankan,” tutur pria berkacamata tersebut.

Lebih lanjut Wali Kota Malang menyampaikan jika ekspektasi masyarakat terhadap ASN saat ini sangat besar. Stigma masyarakat saat ini, ASN sebagai pelayan masyarakat dan mengabdi kepada negara harus melayani masyarakat sebagai pemilik saham negara ini.

“Masyarakat pun beranggapan jika ASN mengerti semua problematika di negara dan ketika meminta apapun maka harus bisa menjawab dan memanjakan rakyat. Ekspektasi masyarakat dari hari ke hari semakin tinggi. Maka kompetensi, keilmuan dan kapasitas ASN harus terus ditingkatkan,” urai Sutiaji.

Yang tak kalah penting, Sutiaji menekankan pola pikir ASN harus berubah karena mereka dibayar oleh rakyat. ASN harus berfikir ilmiah, cerdas dan mempunyai keterampilan di berbagai bidang. “Untuk menjawab itu semua, dibutuhkan kolaborasi, sinergi dan saling mengisi, serta jangan merasa paling dipentingkan. Pada dasarnya, mengabdi kepada negara berarti mengabdi pada diri sendiri,” pungkas Sutiaji.

BERITA MALANG RAYA

Antisipasi Dampak El Nino, Presiden Jokowi Instruksikan Perbanyak Pasar Murah

Mengantisipasi fenomena El Nino yang dampaknya secara umum adalah kondisi kering dan berkurangnya curah hujan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk sering menggelar Pasar Rakyat. Ini ditekankannya mengingat El Nino juga berdampak pada gangguan pangan dan juga Kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Pasar Rakyat di Lapangan Rampal Kota Malang, Senin (24/7/2023). Tampak hadir mendampingi pada kesempatan ini Menteri BUMN Erick Tohir, Meteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Malang Sutiaji.

Kehadiran orang nomor satu di Indonesia ini bersama Menteri BUMN, Menhan dan Wali Kota Malang ini pun mendapat sambutan antusias warga masyarakat. Ribuan orang memadati kegiatan yang juga dirangkaikan dengan penerimaan bantuan paket sembako ini.

Presiden Jokowi mengungkapkan Pasar Rakyat merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi dan ketersediaan pangan. Terutama untuk menghadapi potensi El Nino yang mengakibatkan kekeringan yang diperkirakan puncaknya terjadi di bulan Agustus 2023.

“Saya telah memerintahkan kepada BUMN, juga Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk mengadakan pasar murah sebanyak-banyaknya,” kata Presiden Jokowi, Senin (24/7/2023).

Presiden Jokowi menyampaikan harapannya agar pihak terkait dapat secepatnya mengambil langkah untuk mengantisipasi fenomena El Nino. Termasuk pemberian bantuan sembako kalau bisa diperkuat, sebab kini sedang menghadapi iklim yang menurutnya dapat berdampak pada gangguan kesehatan dan juga pangan.

Diungkapkan Presiden, pemerintah kini telah mengantongi data terkait kondisi daerah mana yang memerlukan dan mana yang tidak. “Dengan demikian kita mendahului, jadi saat El Nino datang, kita sudah siap,” jelasnya.

Pasar Rakyat di Lapangan Rampal ini merupakan kegiatan yang digagas oleh Bank Mandiri dan BRI yang merupakan Badan Usaha Milik Negara. Pasar Rakyat ini bertujuan untuk membantu menyejahterakan masyarakat Kota Malang melalui pembagian 3.000 paket sembako yang terdiri dari 5kg beras, 1 liter minyak goreng dan 1kg gula pasir.