BERITA MALANG RAYA

Pemkot Malang Target Selesaikan Sertifikasi 6.000 Aset

Pemkot Malang Target Selesaikan Sertifikasi 6.000 Aset

Klojen (malangkota.go.id) – Sertifikasi aset hingga saat ini masih menjadi salah satu pekerjaan rumah Pemerintah Kota Malang yang harus segera diselesaikan. Mengingat masih cukup banyak aset yang belum mempunyai legalitas. Di tingkat Provinsi Jawa Timur, Kota Malang menduduki peringkat kedua dengan jumlah aset yang belum disertifikasi sekitar 6.000 dari total 9.000 aset yang dimiliki.

Wali Kota Malang Sutiaji secara simbolis menyerahkan kendaraan dinas operasional kepada Kepala BPN Kota Malang

Hal itu disampaikan Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji usai apel pagi sekaligus penyerahan kendaraan dinas operasional kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang di halaman Balai Kota Malang, Senin (20/2/2023).

Dari jumlah tersebut, pria berkacamata itu optimis dapat menuntaskan sertifikasi aset tersebut tahun 2023 ini. “Kita memang agak lamban, dan selama ini rata-rata permasalahannya di biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang nantinya akan dilakukan percepatan,” imbuhnya.

Wali Kota Sutiaji menyontohkan seperti misalnya pembebasan biaya BPHTB bagi warga kurang mampu. Selain itu juga penyelesaian sertifikasi tanah menggunakan peta tunggal dengan BPN. Untuk program ini diprediksi membutuhkan dana sebesar Rp5 miliar hingga Rp6 miliar. “Ini nanti akan menggunakan dana hibah ke BPN. Kami minta BPN segera membuat usulan dan akan dianggarkan tahun depan,” jelasnya lagi.

Hal tersebut dibenarkan Kepala BPN Kota Malang, Muhammad Rizal, S.SiT.,M.H. Disampaikannya bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023 ini di wilayah Kecamatan Sukun. Masyarakat pun diimbau untuk memanfaatkan program PTSL ini.

Dari program ini, Rizal mengatakan jika pihaknya dapat menyelesaikan 1.200 hektar lahan, sertifikat untuk 6.000 lahan dan 184 aset milik Pemkot Malang. “Kami juga memiliki layanan digital, sehingga warga tidak perlu datang ke kantor BPN saat mau mengurus sertifikat serta scan buku tanah,” bebernya.

BERITA MALANG RAYA

Disporapar Siapkan Pesta Kampung Tematik

Disporapar Siapkan Pesta Kampung Tematik

Klojen (malangkota.go.id) – Memberikan sentuhan keberadaan kampung tematik agar semakin menarik, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang menyiapkan berbagai program. Kali ini berkolaborasi dengan Paguyuban Kakang Mbakyu (Pakandayu), Disporapar menggelar rapat koordinasi persiapan Pesta Kampung Tematik di Ruang Press Conference Disporapar Kota Malang, Senin (13/2/2023).

Kepala Disporapar Kota Malang Baihaqi memberikan arahan pada rapat koordinasi persiapan Pesta Kampung Tematik di Ruang Press Conference Disporapar

Event Pesta Kampung Tematik ini rencananya bakal digelar pada hari Minggu (12/3/2023) di Malang City Point dengan melibatkan 23 Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang ada di Kota Malang.

Kepala Disporapar Kota Malang Baihaqi, S.Pd, SE, M.Si mengungkapkan kegiatan hari ini adalah kegiatan sialturahmi bersama lurah dan Pokdarwis di Kota Malang. Salah satu agendanya adalah menyiapkan kegiatan Pesta Kampung Tematik 2023.

Pesta Kampung Tematik yang juga merupakan agenda dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-109 Kota Malang ini nantinya akan dikemas dengan berbagai kegiatan, antara lain lomba kreasi anak-anak dari Kampung Tematik, pentas budaya dan juga akan ada pameran produk unggulan.

“Kegiatan ini merupakan kolaborasi kami bersama Pakandayu Kota Malang untuk bersama memberikan sentuhan kepada kampung tematik di Kota Malang agar semakin menarik untuk dikunjungi,” jelas Baihaqi, Senin (13/2/2023).

Baihaqi menyebutkan Disporapar memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pihak-pihak yang turut andil pada kegiatan kali ini. “Ini adalah salah satu bentuk semangat kolaborasi. Kita bertekad Kota Malang sebagai kota wisata, jadi destinasi wisata harus kita kelola dengan baik. Itulah sebabnya penting sekali melakukan dialog hari ini,” kata Baihaqi.

Lebih lanjut Baihaqi menyebutkan pihaknya tidak bisa menjalankan tugas sendiri tanpa adanya dukungan dari bapak ibu dari Pokdarwis serta lurah selaku pemangku wilayah. Jalinan kerja sama yang sudah baik ini harus terus kita tingkatkan sehingga kegiatan-kegiatan yang akan datang bisa dijalankan dengan lancar dan baik.

“Disporapar selaku pemangku kepariwisataan mulai saat ini dan ke depan menjadi luar biasa tantangannya. Kegiatan akan kita lakukan dan itu tidak lepas dari bantuan dari bapak ibu semua,” tutur Baihaqi.

Ditambahkannya, event-event yang bersifat skala kota, regional bahkan internasional sedang dan terus dilakukankan Kota Malang. “Pesta kependekan dari penampilan spektakuler anak kampung tematik. Kami akan melaksanakan kegiatan untuk mencari talenta-talenta, keahlian-keahlihan, kreativitas, identitas anak-anak dari kampung tematik,” terangnya lagi.

Setelah dilombakan, hasilnya nanti akan dijadikan sebagai alat promosi. Melihat kampung tematik yang ada, dikatakan Baihaqi memang perlu ada sentuhan. “Kita kuatkan lagi, kemudian harus ada ciri khasnya,” tukasnya.

Dicontohkannya ketika mempromosikan Kampung Warna-Warni, kemudian ketika nanti ada rombongan wisatawan, tentu harus sebaik mungkin memberikan apa yang akan ditampilkan. Ini sangat perlu dan dikatakan Baihaqi pihaknya akan selalu mendukung. “Jika kampung-kampung tematik di Kota Malang membutuhkan fasilitasi, tentunya kami siap. Tentu saja harus dilakukan komunikasi terlebih dahulu,” pungkas Baihaqi.

PENGUMUMAN

Gelar Rakortek Pemkot Malang Verifikasi Usulan Rencana Pembangunan

Gelar Rakortek Pemkot Malang Verifikasi Usulan Rencana Pembangunan

Sukun (malangkota.go.id) – Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Verifikasi Usulan Rencana Pembangunan Tahun 2024 di Ijen Suites Hotel and Convention Kota Malang, Rabu (15/2/2023).

Wali Kota Malang Sutiaji memberi arahan saat kegiatan Rakortek Verifikasi Usulan Rencana Pembangunan Tahun 2024

Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji menyebutkan bahwa kinerja infrastruktur sangatlah strategis. Hal ini karena infrastruktur dapat menunjang perekonomian, memeratakan pertjmbuhan, memperkuat daya saing, meningkatkan kualitas hidup, dan menjawab permasalahan kota. Selain itu, masalah infrastruktur juga selalu menjadi atensi publik.

“Sebagai informasi, capaian kinerja Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) terus mengalami pertumbuhan. Di tahun 2020 4,06 lalu di di tahun 2021 menjadi 4,23 dan di tahun di 2022 adalah 4,36. Untuk mencapai infrastruktur andal, hari ini kita tunjukkan bahwa yang namanya program pemerintah adalah by needs, sesuai kebutuhan masyarakat kita semua,” ungkapnya.

Wali Kota Malang menyebut salah satu model penguatan pembangunan adalah melalui kolaborasi dan tidak bersifat top down saja. Sutiaji pun menyampaikan apresiasi atas peran serta semua pihak dalam setiap tahap pembangunan, termasuk perencanaan pembangunan infrastruktur 2024. Verifikasi usulan terkait infrastruktur pada kegiatan kali ini dilakukan untuk 178 usulan dari pokok pikiran (pokir) DPRD dan 965 usulan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

“Nanti usulan dari musrenbang dan pokir dipadukan, harapannya dalam pelaksanaan nanti tidak menemui kendala berarti. Dan jelas orientasinya pada menerjemahkan apa yang jadi komitmen pemerintah, dalam hal ini yang sesuai dengan RPD 2024-2026,” ujar Sutiaji.

Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang ini meminta agar verifikasi dilakukan secara detail agar meminimalisir kendala dan harapannya seluruh agenda pembangunan dijalankan tepat sasaran. Sutiaji juga menginstruksikan agar seluruh usulan dapat diselaraskan dan ditentukan prioritasnya.

“Tolong juga ditingkatkan kualitas perencanaan, pembangunan, dan pengawasan pekerjaan. Detail perencanaan harus selaras dengan aspirasi masyarakat dan kaidah teknisnya. Penting juga memilih penyedia yang kompeten dan akuntabel,” tuturnya.

Lebih lanjut Sutiaji juga mendorong agar pembangunan infrastruktur responsif pada kebutuhan kelompok rentan dan gender. Penguatan komunikasi pembangunan di era disrupsi digital juga perlu dilakukan untuk mereduksi adanya disinformasi.

Sementara itu, Sekretaris DPUPRPKP Kota Malang, Dahat Sih Bagyono, ST menyampaikan bahwa sudah ada beberapa usulan dari musrenbang dan pokir yang pihaknya akan melakukan verifikasi usulan dari musrenbang dan pokir sesuai ketentuan.

“Kami verifikasi agar usulan itu sesuai dengan ketentuan yang kita tetapkan. Misalnya seperti aset, sudah jadi milik pemerintah apa belum. Sasarannya juga sesuai program dinas apa tidak,” ujar Dahat.

Terkait pembangunan infrastruktur dalam skala besar, Dahat mengungkapkan bahwa tetap berbasis pada kebutuhan masyarakat melalui musrenbang dan pokir. Hingga kini, usulan yang masuk terkait infrastruktur mayoritas adalah terkait jalan, drainase dan gorong-gorong.

Turut hadir dalam kegiatan Verifikasi Usulan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2024 ini para pemangku kepentingan kegiatan pembangunan infrastruktur yaitu, anggota DPRD Kota Malang, perangkat daerah, camat, lurah dan LPMK dari seluruh kelurahan di Kota Malang.

BERITA MALANG RAYA

Pesan Damkar Guna Menekan Pemicu Kebakaran

Pesan Damkar Guna Menekan Pemicu Kebakaran

Sukun (malangkota.go.id) – Beberapa waktu lalu terjadi kebakaran di Jl Pahlawan TRIP yang menghanguskan empat bangunan rumah toko (ruko). Api baru bisa dipadamkan sekitar tiga jam dengan mengerahkan sejumlah personel pemadam kebakaran dan petugas. Dari kejadian ini dan kejadian kebakaran lain terutama yang menimpa permukiman, warga masyarakat diimbau agar memiliki kesadaran bahwa bencana kebakaran dapat terjadi setiap saat.

Kepala Damkar kota Malang, M Teguh Budi Wibowo

Hal itulah yang ditekankan Kepala UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kota Malang, Muhammad Teguh Budi Wibowo saat ditemui, Senin (13/02/2023). Untuk mencegah atau menekan terjadinya pemicu kebakaran, dikatakannya setiap tempat usaha harus memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan selalu waspada, terutama pemicu kebakaran yang dapat dipicu konsleting listrik.

Selain APAR, kata Teguh, alangkah lebih baiknya juga ada pasir dan bahan untuk memadamkan api ringan, seperti halnya karung goni. “Untuk di pemukiman warga cukup ada pasir dan karung goni karena APAR mungkin masih mahal harganya. Yang terpenting adalah kewaspadaan,” sambungnya.

Selain itu pemilik usaha maupun masyarakat pada umumnya juga harus mematuhi aturan pemasangan listrik yang disarankan PLN. Misalnya, menggunakan atau memasang listrik sesuai kebutuhan, menggunakan kabel yang standar, pemasangan kabel harus benar dan selalu memeriksa instalasi.

“Beberapa hal itu juga yang kami sampaikan dan sosialisasikan selama ini kepada para pemilik usaha maupun masyarakat, sehingga pemicu kebakaran dapat ditekan seminim mungkin. Di Kota Malang, dalam satu bulan setidaknya terjadi tiga hingga lima kali kebakaran yang rata-rata dipicu konsleting listrik,” jelas Teguh.

Lebih jauh dia mengatakan, bahwa saat terjadi kebakaran pihaknya selalu berkoordinasi dengan petugas lain dari Kabupaten Malang, Kota Batu dan para relawan, sehingga petugas segera bisa memadamkan api dengan waktu singkat.

“Salah satu pekerjaan rumah ke depannya, yaitu menambah keberadaan hidran di tempat umum dan padat permukiman agar saat terjadi kebakaran segera bisa diatasi. Kami akan berkoordinasi dengan Perumda Tugu Tirta dalam hal ini,” pungkas Teguh.

SUMBERSARI OKE