Pemerintah Kota Malang kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.

Kesuksesan mempertahankan opini WTP ini, prestasi wujud akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik. Penyerahan tahap ke-5 penghargaan WTP ini dihadiri oleh Kabupaten Pacitan, Kabupaten Blitar, Kota Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Kediri.

Wali kota Malang Drs. H. Sutiaji dan Ketua DPRD Kota Malang Bambang Heri Susanto bersama-sama menandatangani dan menerima secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan dari Kepala BPK Perwakilan Jatim Harry Purwaka, SE., MSF., Ak., CA di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (24/5/2019).

Kepala Perwakilan BPK Jatim Hari Purwaka menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan atas LKPD tahun 2018 ini masih menemukan adanya kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun permasalahan itu tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD.

“Harapan BPK atas LKPD yang telah diperiksa oleh BPK dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan terutama terkait dengan penganggaran,” ujar Hari Purwaka.

Sementara itu, Sutiaji menyampaikan apresiasi yang tinggi atas raihan opini WTP yang ke delapan ini. “Seluruh APBD, kegiatan-kegiatan itu basic-nya bagaimana masyarakat menerima manfaat dengan nilai lebih. Opini WTP yang ke delapan kalinya ini merupakan hasil kerja profesional semua perangkat daerah dan bukti keseriusan, serta konsekuen dalam menyusun laporan keuangan. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada masyarakat Kota Malang atas dukungan dan kepercayaannya selama ini,” beber Sutiaji.