Blimbing, MC – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apeksi tahun 2017 dibuka secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Savana Hotel & Convention, Rabu (19/7).

Dalam pembukaan Rakernas dengan peserta seluruh wali kota se-Indonesia itu juga selain dibuka Mendagri juga dihadiri langsung Pimpinan KPK Basaria Panjaitan hingga Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya, mengatakan tugas seorang wali kota dalam pemerintah daerah tidaklah mudah, karena banyak aspek yang harus dikerjakan dengan tujuan utama adalah percepatan pembangunan.

“Kepala daerah dalam hal ini wali kota, harus memiliki imajinasi, dan dari situlah lahir konsepsi, dari konsepsi lahir keberanian untuk mengeksekusi dengan tujuan percepatan pembangunan,” kata Tjahjo Kumolo.

Dijelaskan pula struktur pemerintahan daerah tidak saja terdiri atas gubernur, wali kota dan bupati saja, namun di dalamnya termasuk TNI, Polri hingga mitra strategis yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), karenanya dalam menjalankan pembangunan wali kota harus merangkul berbagai kalangan tersebut.

“Selain itu saya memberikan pesan kepada wali kota agar dalam mengambil kebijakan harus memahami area rawan korupsi, karena sudah banyak contoh bagaimana KPK masuk melakukan OTT di berbagai daerah,” tukasnya.

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga kondusifitas daerah baik dari organisasi yang tidak sesuai dengan asas Pancasila dan UUD 1945 dan berbagai ancaman yang mampu menggoyahkan nilai kebersamaan lainnya.

“Secara umum di Jawa Timur saat ini kondisinya sangat aman dan nyaman, meskipun kita sebentar lagi akan menghadapi Pilkada di 18 kota/kabupaten dan di Provinsi Jawa Timur,” ujar Soekarwo.

Ketua Apeksi Airin Rachmi Diany, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa Rakernas Apeksi kali ini ada dua topik besar yang akan dibahas, yakni manajemen pembangunan ekonomi dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan swasta.

“Termasuk di dalam Rakernas Apeksi ini kita akan bahas bagaimana aspek hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Airin.

Wali Kota Tangerang Selatan itu menambahkan, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, wali kota dan organisasi perangkat daerah sangat khawatir akan kesalahan administrasi yang berujung pada kasus hukum.

“Karena itu perlu pemahaman bersama tentang UU ASN, UU Pemda dan aturan tentang Administrasi Keuangan agar kita memiliki landasan hukum,” tukasnya.

Sementara itu, Walikota Malang H. Moch Anton selaku tuan rumah acara Apeksi menyambut baik kehadiran peserta Rakernas dan berharap acara ini mampu menguatkan jejaring pemerintah daerah khususnya pemerintah kota dalam rangka menopang dan memperkokoh nilai-nilai serta semangat kebangsaan, sekaligus membawa misi sinergitas di antara kebijakan pemerintah pusat dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

“Semangat pembangunan yang tumbuh di daerah adalah semangat untuk mengembangkan kreativitas serta inovasi yang lahir di tengah-tengah masyarakat,” kata Abah Anton yang biasa disapa untuk Walikota Malang itu.

Dalam kesempatan itu, Abah Anton juga membeberkan berbagai inovasi dalam skema pembangunan Kota Malang. Dikatakan Abah Anton, kata kreatif dan inovasi yang ada tumbuh dari bawah, berjalan kuat dan menjadi sangat konstruktif sehingga memberikan dampak nyata secara ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan di bidang pariwisata.

“Contoh nyata yang terjadi di Kota Malang adalah, tumbuhnya kampung-kampung tematik seperti Kampung Tridi, Kampung Warna Warni, Kampung Putih, Kampung 100 Topeng, Kampung Konservasi Air dan Kampung Gintung Go Green,” imbuh Abah Anton. (say/ram)