Foto: M Aminudin/detikcom

Malang – 2,5 Tahun sudah Moch Anton memimpin Kota Malang, Jawa Timur. Ada banyak masalah yang harus diselesaikan. Sebagian di antaranya sudah diatasi. Karena itulah, Anton diganjar penghargaan tertinggi dari Presiden: Satya Lancana Bhakti Praja Nugraha.

Penghargaan diberikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-20 di Kulonprogo, DIY Yogyakarta, Senin (25/4/2016). Anton merupakan satu dari 9 wali kota yang mendapatkan penghargaan tersebut. Selain itu, ada 10 bupati dan 3 gubernur yang mendapatkan penghargaan.

Anton selama ini terus menata ruang publik, perbaikan insfrastruktur di kampung-kampung, penanganan banjir dengan sistem Gerakan Menabung Air (GEMAR) dan sumur injeksi, dan menciptakan kota kreatif berbasis lingkungan. Belum bisa dikatakan sempurna, tapi jelas sudah ada perubahan. Dalam hal pelayanan publik, Anton meng-online-kan 57 kelurahan.

Dengan pencapaian itu, Malang dinilai mendapatkan predikat terbaik dalam penilaian LPPD ( Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

“Ini sinergitas semua elemen. Ini makin menguatkan bahwa Kota Malang sudah pada jalur yang tepat dalam gerak pembangunannya,” kata Anton kepada detikcom.

Anton menceritakan saat dilantik pada tahun 2013 lalu, dia merombak sistem birokrasi. Sebagai mantan ketua RW, dia tahu betul ada banyak masalah administrasi dan pelayanan. “Itu harus diubah,” kata politikus PKB ini.

Anton membangun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), sehingga pengurusan izin bisa dilakukan secara cepat. Selain itu, dalam hal perpajakan, Anton menggunakan e-Tax yang digagas Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang. Hasilnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada tahun 2014 berjumlah Rp 160 miliar, menjadi Rp 500 miliar pada tahun 2016.

Foto: M Aminudin/detikcom

Malang memiliki 50 perguruan tinggi. Artinya ada banyak ahli dan orang pintar. Anton akan merangkul mereka agar bisa berkiprah membangun kota.

Anton mengatakan, inovasi lain yang dilakukannya adalah bedah rumah tiap dua minggu sekali. Program ini cukup istimewa, karena tidak menggunakan dana dari APBD melainkan dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

“Sudah ratusan rumah kita bedah, karena setiap dua minggu sekali ada 4-6 rumah warga kita bedah rumah dengan dana CSR,” tukasnya.

Khusus hal ini, Pemkot Malang menggandeng Kementerian Sosial guna menelurkan program ‘Desaku Menanti’ dimana beberapa rumah layak huni sudah dibangun agar para gepeng tidak lagi berkeliaran di jalanan. “Pemkot juga memberikan pemberdayaan ekonomi agar mereka tidak lagi meminta-minta tapi menjadi entrepreneur handal,” pungkas Anton.
(fat/try)