Blimbing, MC – Sebelum disahkan menjadi undang-undang,  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan uji publik terhadap RUU Penyelenggaraan Pemilu. Dari beberapa provinsi, Kota Malang ditunjuk sebagai daerah untuk mewakili Jawa Timur. Dipilihnya Kota Malang, karena kota ini cenderung berada di tengah-tengah di wilayah provinsi Jawa Timur.

Selain itu, di Kota Malang banyak sekali akademisi yang notabene berkompeten dalam menyikapi, memberikan masukan, maupun kritik terhadap sebuah RUU. Jadi, sangat tepat jika Kota Malang menjadi salah satu daerah untuk uji publik RUU Penyelenggaraan Pemilu ini, sehingga nantinya akan banyak masukan yang bisa diakomodir.

Hal itulah yang disampaikan oleh Sekjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Budi Prasetyo, setelah menjelaskan tentang pentingnya uji publik sebuah RUU di Hotel Atria Kota Malang, Senin (15/8).

Ditambahkan Budi, bahwa UU ini merupakan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan jika tahun 2019 mendatang akan dilaksanakan pemilu serentak. “Hingga saat ini, RUU tersebut sudah masuk di DPR RI untuk dibahas dan digodok lebih lanjut. Maka dari itulah, kami gencar melakukan uji publik RUU ini ke beberapa provinsi di Indonesia,” imbuhnya.

“Dengan demikian, isu-isu krusial yang berkembang di masyarakat mengenai pemilu mulai kami inventarisir. Sebut saja misalnya tentang adanya calon tunggal kepala daerah, persyaratan parpol untuk bisa ikut pemilu, calon kepala daerah dari jalur independent, dan lain-lain,” sambung Budi.

Terpisah, Wakil Wali Kota Malang, Drs.Sutiaji mengatakan jika setiap daerah tentu harus siap jika nantinya RUU Penyelenggaraan Pemilu ini menjadi UU, karena tahapan atau semua prosedurnya sudah dilaksanakan dengan baik. “Salah satunya adalah dengan diadakannya uji publik ini yang sangat diharapkan setiap daerah. Termasuk Kota Malang, nantinya harus bisa menerima UU Penyelenggaraan Pemilu ini, karena hal itu juga amanat dari Mahkamah Konstitusi,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Malang, Zainuddin mengatakan jika pihaknya hanya berharap adanya kepastian hukum tentang RUU ini, dan tahun ini selain pengesahan RUU menjadi UU, juga diharapkan aturan turunannya selesai. “Dengan adanya kepastian hukum ini, maka KPU daerah bisa bekerja dengan baik sesuai tahapan atau aturan yang berlaku,” tandasnya. (say/may)