Berbagai capaian disampaikan Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (31/3/2023).
Sepanjang 2022, Sutiaji mengungkapkan banyak capaian yang sudah diraih selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Malang Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko berkat kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Seperti halnya kebijakan pengentasan kemiskinan, upaya menekan angka pengangguran, upaya peningkatan ekonomi, dan lainnya.
“Kami juga terus melakukan berbagai upaya untuk penguatan UMKM, revitalisasi pasar rakyat dan juga peningkatan ekosistem usaha untuk menumbuhkan investasi,” jelas Sutiaji.
Ditambahkannya, beberapa catatan kemajuan positif di tahun 2022 diantaranya untuk Indeks Pendidikan Kota Malang di tahun 2021 di angka 78,45, sementara di tahun 2022 sebesar 79,41. Untuk Indeks Kesehatan pada tahun 2021 sebesar 82,09 sedangkan di tahun 2022 sebesar 82,69.
Sementara itu untuk realisasi Indeks Daya Beli yang juga sangat berpengaruh kepada inflasi daerah, di tahun 2021 berada di angka 84,73 sementara itu pada tahun 2022 pada angka 86,16. Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kreatif juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari capaian sebesar 4,96 di tahun 2021 meningkat menjadi 10,01 di tahun 2022.
“Berbagai raihan Kota Malang di tahun 2022 ini merupakan komitmen kami untuk terus mengoptimalkan potensi daerah agar Kota Malang bisa mandiri. Ketika sudah mandiri, tentunya kita dapat mengelola sesuai kebutuhan dasar ekonomi kita,” terang orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu.
Capaian progres pembangunan di Kota Malang juga bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,32 persen. “Capaian pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang mencapai 6,32 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang ada di angka 5,34 persen,” tegas Sutiaji.
Hal itu seiring dengan upaya Pemkot Malang untuk terus menekan jumlah angka pengangguran terbuka. Pada tahun 2021, angka pengangguran terbuka di Kota Malang sebesar 9,65 dan menurun menjadi 7,66 pada tahun 2022.
Begitupun dengan kinerja indikator persentase penurunan tingkat masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pada tahun 2021 persentase PMKS Kota Malang sebesar -0.42 persen, sementara itu pada tahun 2022 meningkat di angka 3,76 persen.
Dikatakan Sutiaji, Pemkot Malang pun terus berupaya berkomitmen menumbuhkan kemandirian. Bukan hanya kemandirian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja, tetapi juga kemandirian masyarakat.
“Cita-cita kami, mandiri bukan hanya APBD saja, tetapi juga masyarakat yang mandiri. Kita harus mandiri secara ekonomi, sehingga kemiskinan bisa terus ditekan dan pertumbuhan ekonomi bisa naik,” tutup Sutiaji.