BERITA MALANG RAYA

Pj. Wali Kota Malang Jadi Narasumber Forum Walidata

Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang Iwan Kurniawan, ST, MM menjadi narasumber dalam Forum Walidata dengan tema ‘Peningkatan Kapasitas, Koordinasi, dan Peran Walidata Daerah’ di Hotel Aliante, Kamis (29/8/2024). Forum yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur ini bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di Jawa Timur guna mewujudkan konsep Satu Data Indonesia.

Pj. Wali Kota Malang Iwan Kurniawan yang merupakan Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) ini menyampaikan materi terkait bagaimana pengembangan kapasitas walidata di tingkat daerah dalam meningkatkan efektivitas dalam pengumpulan dan analisis data. Kegiatan yang berlangsung pada 28-29 Agustus 2024 ini dihadiri oleh Diskominfo dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.

Dalam arahannya, Iwan menuturkan bahwa Presiden RI Jokowi mengharapkan agar Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dapat menjadi modul untuk pembangunan daerah. Hal ini terus ditekankan dalam berbagai forum. “Sehingga kita di daerah, di Kota Malang menjadi salah satu prioritas kami untuk bisa mengimplementasikan kebijakan tersebut. Jangan sampai kebijakan tersebut tidak bisa dikerjakan sehingga mengindikasikan kinerja yang kurang baik dari kepala daerah dan pemerintah daerah,” ungkapnya.

“Kota Malang sudah melakukan ini dan saya melihat sudah dilakukan verifikasi dengan BPS. Kita harus komunikasi dengan stakeholder terkait, baik internal maupun mitra strategis kita yakni BPS. Sehingga ketika publish data statistik sektoral itu sama dengan yang dipublish BPS, inilah yang ingin kita wujudkan yakni satu data Indonesia,” bebernya.

Sebagai Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Iwan mengharapkan Provinsi Jawa Timur dapat melaksanakannya. “Saya yakin , satu dua tahun mendatang ukuran data itu menjadi salah satu indikator penilaian untuk kepala daerah dan pemerintah daerah. Kalau kita tidak berbenah diri saat ini, bisa jadi kita kecolongan dalam pelaksanaan indikator penilaian tersebut,” terang Iwan.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin, S.Si., M.IP mengungkapkan bahwa dari dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, 33 di antaranya sudah terhubung dengan Satu Data Indonesia (SDI). Namun demikian masih, 27 kabupaten/kota sudah melakukan pengisian dengan beragam variasi.

“Inilah kenapa kami melaksanakan kegiatan ini, untuk mendorong kabupaten kota di Jawa Timur untuk mengisi. Selain untuk mendapatkan fasilitasi dari pusat, juga dalam rangka data series yang akan menjadi titik nol perencanaan kita mulai dibangun,” pungkasnya.

BERITA MALANG RAYA

Prestasi Membanggakan Perumda Tugu Tirta di Ajang PERPAMSI Award 2024

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tugu Tirta Kota Malang di bawah kepemimpinan Priyo Sudibyo, SE, S.Sos, MM menorehkan prestasi gemilang di ajang Indonesia Water Forum 2024 & PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) Awards 2024.

Di ajang ini Perumda Tugu Tirta berhasil meraih juara pertama BUMD Air Minum (Best Performance) di kategori Cluster Big tingkat nasional. Penghargaan bergengsi ini diberikan berkat soliditas, sinergitas dan profesionalitas yang selama kepemimpinan direksi baru semakin ditunjukkan oleh Perumda Tugu Tirta.

Penilaian juga meliputi gerak cepat Dirut Perumda Tugu Tirta membangun sinergitas dengan Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang dan Perumda Among Tirta Kota Batu, sehingga komunikasi terjalin dengan baik, hubungan menjadi harmonis dan kerja sama berjalan mulus.

Wakil Ketua Umum PERPAMSI Pusat, Ir. Arief Wisnu Cahyono, ST, Rabu (28/08/2024) mengatakan keberhasilan Perumda Tugu Tirta mengawal proses penyambungan pipa (tapping) jaringan Sumberpitu di Pulungdowo, beberapa waktu lalu juga menjadi nilai tambah.

“Nyaris atau bahkan tidak ada complain dari pelanggan selama berlangsungnya proses tapping yang memakan waktu tiga hari. Padahal jumlah pelanggan berpotensi terdampak sekitar 26.000. Ini luar biasa,” puji Staf Ahli PERPAMSI Pusat, Ir Agus Sunara menambahkan.

Dari 74 BUMD yang dinilai oleh para juri  profesional yang berkompeten di bidang air minum, Perumda Tugu Tirta berhasil menembus posisi puncak. Seluruh PDAM atau sebanyak 398 BUMD air minum se-Indonesia hadir dalam momen penganugerahan.

Dirut Perumda Tugu Tirta Kota Malang Priyo Sudibyo mengungkapkan syukur dan berterima kasih atas apresiasi berupa penghargaan yang diterimanya di Jakarta, Rabu (28/8/24) ini.

“Ini menandai langkah awal yang positif bagi kami. Sesuai visi dan misi yang kami usung, yakni ingin mewujudkan Perumda Tugu Tirta yang kuat dan militan di internal, mampu bersinergi dengan mitra kerja dan seluruh stakeholder air minum di Tanah Air, serta bertransformasi kian menjanjikan,” ungkapnya.

“Transformasi menjadi BUMD Air Minum terbaik yang terus berprestasi, terus berinovasi dan menjadi role model bagi PDAM lain se-Indonesia,” imbuh pria yang juga pernah pernah berkecimpung di dunia jurnalistik itu.

Priyo ‘Bogank’ berharap penghargaan ini tak lantas membuat jajarannya lantas berpuas diri. Justru deretan prestasi akan memotivasi Perumda Tugu Tirta berkembang semakin fenomenal dengan mengedepankan pelayanan prima bagi masyarakat Kota Malang.

BERITA MALANG RAYA

Jelang Pilkada, Dispendukcapil Gencarkan Perekaman E-KTP Pelajar

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak di Indonesia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang menggencarkan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik bagi pelajar SMA dan SMK yang berusia 17 tahun. Seperti kegiatan Jembol (Jemput Bola) perekaman KTP elektronik yang dilaksanakan di SMKN 4 Malang, Selasa (27/08/2024).

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Kota Malang, Burhanuddin Al Jundi, S.Sos mengungkapkan bahwa langkah ini sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kota Malang pada pilkada serentak yang digelar 27 November 2024 mendatang. Saat para pemilih pemula ini mempunyai KTP dan menggunakan hak suaranya untuk memilih calon pemimpin dalam pesta demokrasi, kata dia, maka juga akan memberikan pembelajaran atau pendidikan politik bagi kaum muda.

Dikatakan Jundi, dalam pembuatan KTP ini pihaknya menyasar sekitar 10 ribu pelajar yang tersebar di 30 sekolah. “Kaum muda ini harus menjadi pelopor dan menjadi contoh dalam berdemokrasi, guna melahirkan kehidupan berpolitik yang sehat,” sambungnya.

“Dengan memiliki KTP ini para siswa dengan kepentingan-kepentingan kependidikan bisa lebih mudah dan lancar untuk melakukan aktivitasnya. Yang kedua, pemilih pemula ini bisa melakukan hak konstitusinya untuk memilih di tanggal 27 November”, jelas Jundi.

Tak hanya melayani perekaman KTP elektronik, dalam kegiatan Jembol ini Dispendukcapil pun melayani perbaikan KTP rusak bagi para tenaga pengajar dan elemen sekolah lainnya. Semua layanan tersebut diberikan secara gratis dan selesai dalam waktu cepat.

BERITA MALANG RAYA

Pj. Wali Kota Malang: Jaga Kondusivitas dan Netralitas ASN di Pilkada 2024

Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjaga netralitas dan kondusivitas pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Hal ini ditegaskan Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Iwan Kurniawan, ST, MM dalam kegiatan Pengembangan Kapasitas ASN yang mengangkat tema ‘Penguatan Netralitas dan Antikorupsi dalam Mewujudkan Budaya Kerja ASN BerAkhlak di lingkungan Pemerintah Kota Malang di Gedung Islamic Center Kota Malang, Senin (26/8/2024).

Selain netralitas dan kondusivitas, Pj. Wali Kota Malang juga menekankan beberapa hal kepada 642 ASN peserta kegiatan, yaitu integritas yang harus ditingkatkan, membudayakan transparansi, dan menerapkan nilai-nilai berAkhlak yang merupakan akronim Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

“Di tengah tantangan dan dinamika yang semakin kompleks, dua hal yang tidak boleh kita abaikan adalah netralitas dan antikorupsi. Netralitas ASN bukan hanya soal menjaga jarak dari kepentingan politik, tetapi juga menjaga integritas dalam setiap kebijakan dan keputusan yang kita ambil,” jelasnya.

Hal ini disebutkannya sangatlah penting, terutama dalam menyongsong Pesta Demokrasi bulan November yang akan datang, dimana netralitas dan profesionalitas ASN menjadi ujung tombak dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus sebagai pilar utama dalam berkontribusi pada proses demokrasi yang adil dan berkualitas.

“Kami di jajaran pemerintah daerah melakukan langkah-langkah dan persiapan dalam rangka Pilkada Kota Malang. Langkah-langkah tersebut sudah banyak yang kita lakukan, salah satunya penandatanganan pakta integritas. Sebelum penandatanganan pakta integritas kami lakukan pembekalan untuk memberikan informasi dan rambu-rambu kepada ASN apa saja yang dilarang dan tidak diperbolehkan,” tuturnya.

Pasa kesempatan ini Pj. Wali Kota Malang menyampaikan komitmen antikorupsi juga harus menjadi landasan dalam setiap langkah yang diambil. Korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, ASN harus menjadi agen perubahan yang menanamkan budaya kerja yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

“Pada pembekalan ini menghadirkan para narasumber yang berkompeten. Ada dari Bawaslu, KPU, termasuk dari Korsupgah KPK. Dengan pembekalan atau forum ini, mudah-mudahan para ASN bisa memahami secara detail terkait hal-hal yang dilarang sesuai dengan aturan,” tambahnya.

Dalam kegiatan pengembangan kapasitas ASN ini, juga dilakukan penandatanganan pakta integritas ASN untuk menjaga netralitas ASN pada Pilkada 2024 di Kota Malang. Sebelum penandatanganan, para ASN menggaungkan ikrar yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso, ST, MT.

“Saya berharap dengan adanya pengembangan kapasitas ASN ini, penandatanganan pakta integritas, serta poin-poin yang disampaikan oleh Pak Sekda dalam ikrar, ASN di Kota Malang memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan komitmen netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada Kota Malang tahun 2024. Terkait punishment tentunya sudah diatur. Kami pemerintah daerah, provinsi, sudah menuangkan ke aturan-aturan yang berlaku,” bebernya.

Terkait pengawasan, Pj. Wali Kota Malang menyebutkan salah satu bentuk pengawasan, yang pertama adalah adanya bimbingan, kedua adanya pakta integritas, dan ketiga adanya monitoring evaluasi dengan jajaran seluruh steakholder penyelenggara.

“Sebelumnya kami bersama Bawaslu dan KPU juga sudah menandatangani pakta integritas melakukan kolaborasi untuk monitoring bersama pada setiap tahapannya. Dengan adanya kolaborasi, jadi tidak hanya melihat pelaku politik atau masyarakat yang melanggar saja, tapi ASN juga menjadi bagian yang diawasi. Oleh karena itulah kita hadirkan mereka untuk memberi pembekalan, untuk menjelaskan peraturan yang harus kita dipatuhi,” pungkasnya.

SUMBERSARI OKE