Surabaya, MC – Kota Malang dan Kabupaten Tulungagung menjadi dua daerah terpilih untuk pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengalami kenaikan dan progres positif. Atas keberhasilan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI menunjuk Wali Kota Malang dan Bupati Tulungagung untuk memaparkan kiat-kiatnya.

Kedua kepala daerah memaparkan kiatnya pada Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jatim dan Provinsi se-Sulawesi di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (5/2).

“Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen untuk terus berbenah dan berbenah hingga terbangun sebuah sistem serta etos pelayanan publik yang baik di Pemerintah Kota Malang,” ujar Wali Kota Malang, H. Moch. Anton.

Sementara itu, Menteri PAN-RB RI, Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ME dalam arahannya menekankan salah satu poin penting yang jadi pertimbangan untuk penilaian adalah komitmen pimpinan dan langkah langkah inovasi kepala daerah.

“50 persen skoring ditentukan oleh sejauh mana komitmen kepala daerah untuk melakukan perubahan tata kelola pemerintahan yang taat azas,” tegas Menteri Yuddy.

Disisi lain, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, ‘mengkritisi’ pola dan kriteria evaluasi kinerja pemerintahan yang diletakkan pada progres serapan anggaran. Penyerapan uang tidak selalu lurus sama dengan penyerapan proyek.

Ini karena rekanan lebih cenderung melakukan pencairan pada termin satu atau termin akhir (termin empat), sehingga terkesan pada triwulan dua dan tiga kegiatan tidak berjalan. Realitanya, proyek atau pekerjaan terus berjalan dan bergerak, namun karena tidak ada pencairan anggaran maka dinilai dan dievaluasi tidak ada progres.

“Kalau ini yang (semata) jadi ukuran, maka bisa menyesatkan dan mungkin kurang akurat untuk dijadikan tolok ukur kinerja SKPD atau pemerintah,” tegas Pakde Karwo, demikian Gubernur Jatim akrab disapa.

Acara yang juga menghadirkan kepala daerah se-wilayah Sulawesi ini mencatat ada sepuluh kota/kabupaten di Jatim yang mendapat skor C, 19 kota/kabupaten mendapat skor CC serta sepuluh kota/kabupaten mendapat skor B.

Sepuluh daerah di Jatim peraih skor B itu meliputi Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Bojonegoro, Kota Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Banyuwangi. Pada tingkat provinsi, hanya Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DIY yang mampu meraih skor A. (say/yon)