CSR Pertamina Hantarkan Kader Posyandu Jadi Inovatif

CSR Pertamina Hantarkan Kader Posyandu Jadi Inovatif

CSR Pertamina Hantarkan Kader Posyandu Jadi Inovatif

Klojen, MC – PT Pertamina Retail mengadakan pelatihan bertajuk Up Skill Kader Posyandu di Hotel Same Malang selama dua hari sejak Selasa (11/10) hingga Rabu (12/10). Kegiatan yang merupakan programCorporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Pertamina Retail ini melibatkan 31 perwakilan kader Posyandu, Selasa (11/10).

Ketua TP PKK Kota Malang Hj. Dewi Farida Suryani menerima cendera mata dari perwakilan PT Pertamina Retail

Hadir pada acara ini Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang Hj. Dewi Farida Suryani, Asisten Administrasi Pembangunan Ir. Budi Herwanto, M.Si, Tomi Sukarno, S.Km. M. Ling dari Dinas Kesehatan, East Java Bali Nusa Tenggara Area Region Head PT. Pertamina Retail Hariz Muzmar, Ketua Program Up Skill Kader Posyandu RSPJ Dr. Maria Mandarina, Coorporate Secretary PT. Pertamina Retail M. Ivan Asmara, dan Perwakilan MOR V PT. Pertamina (Persero) Tito Rivanto Marsono.

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kota Malang Hj. Dewi Farida Suryani menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada PT. Pertamina Retail yang telah peduli dalam pengembangan dan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Malang melalui program CSR-nya yang diaplikasikan dalam kegiatan pemberian keterampilan bagi kader Posyandu yang ada di Kota Malang.

“Saya menyambut baik kegiatan pada hari ini yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para kader Posyandu untuk melaksanakan kegiatan yang lebih inovatif, variatif dan strategis agar nantinya dapat memaksimalkan kegiatan Posyandu yang ada di lingkungan masing-masing kader. Semoga dalam kegiatan ini, kita dapat membangun sinergitas dalam peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak” urainya.

Wanita yang akrab disapa Umi Farida tersebut menuturkan bahwa peran Posyandu sebagai sarana layanan bidang kesehatan dasar sangat berpengaruh dalam mendukung upaya pencapaian keluarga sadar gizi yang merupakan kebutuhan dasar bagi manusia sejak janin dalam kandungan, bayi, balita, remaja, sampai lanjut usia.

“Hal ini sangat sejalan dengan langkah Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan kualitas layanan bidang kesehatan. Dengan salah satu sasaran programnya adalah menciptakan generasi-generasi penerus yang sehat dan berkualitas ” tambahnya.

Coorporate Secretary PT. Pertamina Retail, Ivan juga turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Umi Farida selaku Ketua TP PKK Kota Malang yang sudah berkenan untuk hadir. Ivan juga menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, PT. Pertamina Retail selalu menyalurkan CSR sebagai bentuk kewajiban yang harus dilakukan.

“Saat ini kegiatan yang terkait ada empat bidang, diantaranya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan lingkungan, dan infrastruktur yang dilakukan dalam kurun satu tahun” terangnya.

Ivan juga berharap program ini dapat menjadi program tahunan yang dapat diterima di setiap daerah, terutama di lingkungan kerja operasi seperti SPBU. “Kami berharap jumlah SPBU kami dapat bertambah meliputi wilayah operasi perusahaan kami, sehingga kami dapat melakukan kegiatan CSR ini,” tambah Ivan.

Sementara itu, Maria sebagai Ketua Program Up Skill Kader Posyandu RSPJ menyampaikan tujuan dari kegiatan pelatihan ini untuk meningkatkan kualitas dari ibu-ibu khususnya Kader Posyandu yang merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ditingkat RT, kelurahan dan kecamatan.

“Saya berharap acara ini dapat membantu tercapainya program kesehatan menuju Indonesia Sehat Tahun 2020 dengan pencapaian penurunan angka kematian bayi dan balita serta anak-anak yang berat badannya kurang,” imbuh Maria. (say/yon)

Kota Malang terpilih sebagai kota udara terbersih di Asia

Kota Malang terpilih sebagai kota udara terbersih di Asia

 

Merdeka.com – Kota Malang raih penghargaan dari NGO (Non Government Organization), The Clean Cities Air Partnership Program (CCAP) sebagai kota dengan udara terbersih di Asia bersama empat kota lainnya.

 

“Penghargaan (sertifikasi) diberikan oleh sebuah lembaga non-pemerintah atau NGO (Non Government Organization) yakni The Clean Cities Air Partnership Program (CCAP) yang diinisiasi oleh Clean Air Asia,” ujar Agus Edy Putranto, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Malang.

Agus, yang juga mantan Kasatpol PP Kota Malang, mengatakan penghargaan rencananya akan diberikan kepada Walikota Malang pada Rabu (12/10) mendatang, saat Eksekutif Direktur Clean Air Asia berkunjung ke Malang.

“Kita merasa bangga. Ini adalah kebanggaan seluruh warga Malang. Karena dunia internasional memperhatikan. Ini (penghargaan) juga buah dari komitmen bersama untuk terus membuat asri dan mempercantik wajah kota, menggalakkan penghijauan termasuk mengharuskan mahasiswa baru untuk menyumbangkan bibit tanaman, menciptakan kampung-kampung yang asri dan bersinar seperti Glintung Go Green, membudayakan sekolah hijau, serta ragam gerakan hijau dan bersih lainnya,” ungkap Mochamad Anton, Walikota Malang menyikapi penghargaan tersebut.

Selain penghargaan, Kota Apel ini, julukan Kota Malang, terpilih dan ditunjuk menjadi area pilot (The Pilot Areas).

Adapun empat kota lainnya yang terpilih adalah Kota Baguio, Kota Iloilo, dan State Rosa in Laguna, Filipina dan kota Kathmandu, Nepal.

(dikutip dari Merdeka.com)

USAID Akan Terus Kawal Pelayanan Publik

USAID Akan Terus Kawal Pelayanan Publik

USAID Akan Terus Kawal Pelayanan Publik

Klojen, MC – Sejak tahun 1999 aturan tentang pelayanan publik di Indonesia sudah cukup baik, karena sudah menerapkan sistem desentralisasi. Dalam aturan tersebut, pelayanan publik sudah mendekatkan diri kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Perwakilan dari USAID, Ketty Kadarwati, dalam acara lokakarya pelayanan publik yang inovatif dan pengawasan masyarakat di Universitas Brawijaya Malang, Kamis (06/10)

Meski demikian, namun pada kenyataannya hal itu tidak berlaku 100 persen dan hanya beberapa kepala daerah yang konsen dan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ini menjadi pekerjaan dan tanggung jawab semua instansi yang ada di bawah naungan pemerintah daerah.

Maka dari itu, lembaga pemberi atau penyedia pelayanan publik ini, kedepan harus bisa lebih maksimal lagi, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Sumber daya manusia pun turut menentukan kualitas pelayanan publik yang lebih baik lagi.

Hal itu yang disampaikan oleh perwakilan dari USAID, Ketty Kadarwati, dalam acara lokakarya pelayanan publik yang inovatif dan pengawasan masyarakat di Universitas Brawijaya Malang, Kamis (06/10).

Terkait hal itulah, United States Agency for International Development (USAID) akan memberikan perhatian khusus dan akan mengawal tentang pelayanan publik ini, agar semua lembaga bisa memberikan pelayanannya yang lebih optimal lagi kepada masyarakat dalam berbagai aspek.

Dari beberapa sarana yang ada di lembaga pemerintahan, khususnya di Jawa Timur, Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) yang disiapkan oleh Pemprov Jatim bisa diakses dan digunakan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan maupun saran serta informasi terkait pelayaanan. (say/may)

Berpredikat Pelayanan Publik Terbaik, Jatim Harus Tetap Prima

Berpredikat Pelayanan Publik Terbaik, Jatim Harus Tetap Prima

Berpredikat Pelayanan Publik Terbaik, Jatim Harus Tetap Prima

Klojen, MC – Hingga saat ini, pelayanan publik di Jawa Timur masih menjadi yang terbaik di Indonesia. Meski demikian, lembaga pemerintah maupun non pemerintah selaku pihak yang memberikan pelayanan tidak boleh lengah atau terlena dengan predikat itu.

Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Pemprov Jatim, Ir. Dodong Martiar Mediantoko,M.Si dalam acara lokakarya Pelayanan Publik Yang Inovatif dan Pengawasan Masyarakat di Universitas Brawijaya Malang, Kamis (06/10)

Setiap harinya pengaduan dari masyarakat selalu ada dan bervariasi. Terkait ini, sebagai lembaga penyedia layanan publik harus bisa mencermati apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Lembaga harus berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Demikian yang disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Pemprov Jatim, Ir. Dodong Martiar Mediantoko,M.Si dalam acara lokakarya Pelayanan Publik Yang Inovatif dan Pengawasan Masyarakat di Universitas Brawijaya Malang, Kamis (06/10).

Kedepan, kata dia, birokrasi di Indonesia akan menjadi atau menuju birokrasi yang pro rakyat. Birokrasi tersebut merupakan birokrasi yang tanggap, responsif dan peka terhadap keinginan masyarakat. “Oleh sebab itu, lembaga penyedia dan atau pemberi layanan publik dituntut bisa meningkatkan kinerjanya guna mewujudkan semua itu,” urai Ir. Dodong Martiar Mediantoko,M.Si.

“Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Jatim adalah salah satu sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, saran, kritik serta informasi apapun yang ada di lingkungannya. Masyarakat kita sudah semakin pintar dan kritis, sehingga bukan hal mustahil jika hal ini diimbangi dengan kualitas kerja lembaga/ instansi pemberi pelayanan publik,” tambahnya.

Untuk lokakarya kali ini, diikuti pula oleh lembaga non pemerintah sehingga dengan diadakannya gelaran ini tidak hanya pemerintah saja yang bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. “Lembaga non pemerintah juga harus mempunyai peranan besar dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal,” pungkasnya di akhir acara. (say/may)