Kemendagri Uji Publik RUU Pemilu Di Kota Malang

Kemendagri Uji Publik RUU Pemilu Di Kota Malang

Kemendagri Uji Publik RUU Pemilu Di Kota Malang

Blimbing, MC – Sebelum disahkan menjadi undang-undang,  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan uji publik terhadap RUU Penyelenggaraan Pemilu. Dari beberapa provinsi, Kota Malang ditunjuk sebagai daerah untuk mewakili Jawa Timur. Dipilihnya Kota Malang, karena kota ini cenderung berada di tengah-tengah di wilayah provinsi Jawa Timur.

Uji publik RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Senin (15/8)

Selain itu, di Kota Malang banyak sekali akademisi yang notabene berkompeten dalam menyikapi, memberikan masukan, maupun kritik terhadap sebuah RUU. Jadi, sangat tepat jika Kota Malang menjadi salah satu daerah untuk uji publik RUU Penyelenggaraan Pemilu ini, sehingga nantinya akan banyak masukan yang bisa diakomodir.

Hal itulah yang disampaikan oleh Sekjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Budi Prasetyo, setelah menjelaskan tentang pentingnya uji publik sebuah RUU di Hotel Atria Kota Malang, Senin (15/8).

Ditambahkan Budi, bahwa UU ini merupakan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan jika tahun 2019 mendatang akan dilaksanakan pemilu serentak. “Hingga saat ini, RUU tersebut sudah masuk di DPR RI untuk dibahas dan digodok lebih lanjut. Maka dari itulah, kami gencar melakukan uji publik RUU ini ke beberapa provinsi di Indonesia,” imbuhnya.

“Dengan demikian, isu-isu krusial yang berkembang di masyarakat mengenai pemilu mulai kami inventarisir. Sebut saja misalnya tentang adanya calon tunggal kepala daerah, persyaratan parpol untuk bisa ikut pemilu, calon kepala daerah dari jalur independent, dan lain-lain,” sambung Budi.

Terpisah, Wakil Wali Kota Malang, Drs.Sutiaji mengatakan jika setiap daerah tentu harus siap jika nantinya RUU Penyelenggaraan Pemilu ini menjadi UU, karena tahapan atau semua prosedurnya sudah dilaksanakan dengan baik. “Salah satunya adalah dengan diadakannya uji publik ini yang sangat diharapkan setiap daerah. Termasuk Kota Malang, nantinya harus bisa menerima UU Penyelenggaraan Pemilu ini, karena hal itu juga amanat dari Mahkamah Konstitusi,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Malang, Zainuddin mengatakan jika pihaknya hanya berharap adanya kepastian hukum tentang RUU ini, dan tahun ini selain pengesahan RUU menjadi UU, juga diharapkan aturan turunannya selesai. “Dengan adanya kepastian hukum ini, maka KPU daerah bisa bekerja dengan baik sesuai tahapan atau aturan yang berlaku,” tandasnya. (say/may)

Disampaikan Presiden Jokowi ke DPR, Inilah Asumsi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2017

Disampaikan Presiden Jokowi ke DPR, Inilah Asumsi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2017

 


Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama pimpinan DPR RI dan DPD RI, sebelum menyampaikan RUU APBN 2017 beserta Nota Keuangannya, pada rapat paripurna DPR RI, di Senayan, Jakarta. Selasa (16/8) sore. (Foto: OJI/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 beserta Nota Keuangannya, di depan Rapat Paripurna DPR-RI, yang dipimpin oleh Ketuanya Ade Komarudin, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Selasa (16/8) siang.

Menurut Presiden Jokowi, RAPBN tahun 2017 disusun dengan tetap berpedoman pada 3 (tiga) kebijakan utama. Pertama, kebijakan perpajakan yang dapat mendukung ruang gerak perekonomian. Selain sebagai sumber penerimaan, perpajakan diharapkan dapat memberikan insentif untuk stimulus perekonomian.

Kedua, kebijakan belanja akan memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas, yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi yang lebih tepat sasaran,dan penguatan desentralisasi fiskal.

Ketiga, kebijakan pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko dengan menjaga defisit dan rasio utang.

Dengan memperhitungkan seluruh dinamika yang ada dan tantangan yang dihadapi, Pemerintah mengajukan asumsi ekonomi makro tahun 2017 sebagai berikut:

Pertama, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan mencapai 5,3 persen. Prospek perekonomian global diperkirakan akan membaik.

Presiden menjelaskan, meskipun, kita harus bekerja keras menghadapi ketidakpastian yang bersumber dari perlambatan ekonomi di berbagai negara berkembang, serta prospek pemulihan ekonomi negara-negara maju yang belum sesuai harapan. Namun demikian, dampak positif dari implementasi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi I sampai dengan XII diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia, khususnya melalui keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

Kedua, laju inflasi tahun 2017 diperkirakan berada pada kisaran 4,0 persen.

Menurut Presiden, penguatan konektivitas nasional diproyeksikan mampu menciptakan efisiensi sistem logistik nasional sehingga hal ini dapat mendukung terciptanya stabilitas harga komoditas.

“Sebagai komitmen pengendalian inflasi, Pemerintah juga menyediakan dana cadangan untuk menjaga ketahanan pangan serta stabilisasi harga. Alokasi dana tersebut antara lain akan digunakan untuk kebijakan subsidi pangan, program ketahanan pangan seperti penyelenggaraan operasi pasar, serta penyediaan beras untuk rakyat miskin,” jelas Presiden.

Ketiga, nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp13.300 per dolar Amerika Serikat.

Presiden menjelaskan, upaya penguatan di sektor keuangan dibangun oleh Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kerangka pendalaman pasar keuangan ini diharapkan dapat mempengaruhi arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia serta dapat mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Keempat, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, pada tahun 2017 diasumsikan berada pada tingkat 5,3 persen.

Kelima, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 45 dolar Amerika Serikat per barel.

“Peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi global menjadi faktor yang mempengaruhi harga minyak pada tahun 2017,” tutur Presiden.

Keenam, volume minyak dan gas bumi yang siap dijual selama tahun 2017 diperkirakan mencapai 1,93 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 780 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,15 juta barel setara minyak per hari.

Presiden menegaskan, bahwa asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan tersebut mencerminkan kondisi perekonomian terkini serta memperhatikan proyeksi perekonomian mendatang sehingga diharapkan akan lebih realistis dan kredibel.

Rapat paripurna DPR RI itu juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, anggota DPD RI, pimpinan lembaga-lembaga negara, dan para menteri Kabinet Kerja. .  (GUN/DID/DND/DNA/UN/ES)

(sumber http://setkab.go.id)

TASYAKURAN DAN LOMBA LOMBA WARGA RW.VII KEL. SUMBERSARI

TASYAKURAN DAN LOMBA LOMBA WARGA RW.VII KEL. SUMBERSARI 

Warga RW. VII Kelurahan Sumbersari Minggu, 14 Agustus 2016 telah menggelar Rangkaian Acara Dalam Rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-71. Acara diawali pagi Hari dengan Jalan Santai dilanjutkan dengan lomba lomba. Malamnya di gelar malam tasyakuran dan di Hadiri oleh Bapak Lurah Sumbersari, Bapak Achiyat Hadi Supriyanto, S.Sos.

 

 

GEBYAR KARNAVAL KELURAHAN SUMBERSARI 2016

GEBYAR KARNAVAL KELURAHAN SUMBERSARI 2016

Dalam Rangka Memeriahkan Peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia Ke 71, PHBN Kelurahan Sumbersari akan Menggelar Gebyar Karnaval yang akan diselenggarakan pada Hari Minggu 28 Agustus 2016 Pukul 10.00 s/d selesai.

Jangan Lupa Untuk Hadir dan menyaksikan Kreasi Warga Kelurahan Sumbersari dengan rute Start depan Kantor Kelurahan Sumbersari berkeliling di wilayah Kelurahan Sumbersari dan sekitarnya.