Salurkan Telur dan Daging Ayam, Strategi Tekan Stunting dan Kendalikan Inflasi

Pengendalian inflasi dan penurunan angka stunting menjadi program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Berbagai program terus digulirkan sebagai upaya mengatasi dua isu strategis tersebut, diantaranya adalah melaksanakan pelepasan komoditi telur dan daging ayam sekaligus penyerahan bantuan pangan secara simbolis kepada Keluarga Risiko Stunting (KRS), Kamis (29/8/2024).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso, ST, MT menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di Perumda Tugu Aneka Usaha (TUNAS) ini merupakan penyaluran bantuan pangan bagi KRS. “Ini adalah bentuk kepedulian Pemkot Malang untuk menekan angka stunting sehingga generasi bangsa di Kota Malang ini semakin sehat dan menjadi generasi emas pada saatnya nanti,” jelasnya.

Dirangkaikan dengan penyerahan simbolis bantuan, juga dilaksanakan pelepasan bahan pangan ke luar daerah yang juga menjadi sebuah upaya TPID Kota Malang dalam pengendalian inflasi. “Saat ini kita bisa kirim telur ayam dan daging ayam ke beberapa wilayah di Jawa Timur dan NTT. Artinya di Kota Malang, bahan pokok makronutrien protein ini tersedia dalam jumlah cukup, keterjangkauannya terwakili, demikian juga harganya bisa dijangkau warga,” ucap Erik.

Senada, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang Slamet Husnan Hariyadi, SP menjabarkan kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan pangan juga sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan dan kerawanan pangan. Selain itu, dengan bantuan pangan ini diharapkan dapat menjadi intervensi untuk penurunan stunting. Penyaluran bahan pokok ke luar daerah juga menjadi langkah untuk pengendalian gejolak harga pangan dan inflasi.

“Jumlah penerima bantuan KRS di Kota Malang sebanyak 4.821, dan hari ini dilaksanakan di Kecamatan Sukun dengan jumlah 1.415 KRS yang akan secara simbolis diberikan kepada KRS yang berasal dari Kelurahan Gadang dan Kelurahan Ciptomulyo. Komoditi bantuan berupa satu kilogram daging ayam dan sepuluh butir telur ayam,” urai Slamet.

Sementara itu Direktur Perumda TUNAS Dodot Tri Widodo menyebut bahwa ini adalah proyek kedua yang didapat oleh pihaknya setelah pada tahun sebelumnya juga telah dilaksanakan kegiatan serupa. “Untuk di NTT kami salurkan 373.000 pak (berisi 10 butir telur setiap paknya) dan 706 ton daging ayam yang disalurkan ke beberapa daerah di Jawa Timur. Ini nanti yang akan disasar adalah KRS,” bebernya.

Tak sendiri, dalam penyaluran bantuan ini Pemkot Malang menggandeng para mitra yakni Perumda TUNAS, IDFood, PT Rajawali Nusindo, dan PT Pos Indonesia.

Pj. Wali Kota Malang Jadi Narasumber Forum Walidata

Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang Iwan Kurniawan, ST, MM menjadi narasumber dalam Forum Walidata dengan tema ‘Peningkatan Kapasitas, Koordinasi, dan Peran Walidata Daerah’ di Hotel Aliante, Kamis (29/8/2024). Forum yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur ini bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di Jawa Timur guna mewujudkan konsep Satu Data Indonesia.

Pj. Wali Kota Malang Iwan Kurniawan yang merupakan Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) ini menyampaikan materi terkait bagaimana pengembangan kapasitas walidata di tingkat daerah dalam meningkatkan efektivitas dalam pengumpulan dan analisis data. Kegiatan yang berlangsung pada 28-29 Agustus 2024 ini dihadiri oleh Diskominfo dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.

Dalam arahannya, Iwan menuturkan bahwa Presiden RI Jokowi mengharapkan agar Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dapat menjadi modul untuk pembangunan daerah. Hal ini terus ditekankan dalam berbagai forum. “Sehingga kita di daerah, di Kota Malang menjadi salah satu prioritas kami untuk bisa mengimplementasikan kebijakan tersebut. Jangan sampai kebijakan tersebut tidak bisa dikerjakan sehingga mengindikasikan kinerja yang kurang baik dari kepala daerah dan pemerintah daerah,” ungkapnya.

“Kota Malang sudah melakukan ini dan saya melihat sudah dilakukan verifikasi dengan BPS. Kita harus komunikasi dengan stakeholder terkait, baik internal maupun mitra strategis kita yakni BPS. Sehingga ketika publish data statistik sektoral itu sama dengan yang dipublish BPS, inilah yang ingin kita wujudkan yakni satu data Indonesia,” bebernya.

Sebagai Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Iwan mengharapkan Provinsi Jawa Timur dapat melaksanakannya. “Saya yakin , satu dua tahun mendatang ukuran data itu menjadi salah satu indikator penilaian untuk kepala daerah dan pemerintah daerah. Kalau kita tidak berbenah diri saat ini, bisa jadi kita kecolongan dalam pelaksanaan indikator penilaian tersebut,” terang Iwan.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin, S.Si., M.IP mengungkapkan bahwa dari dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, 33 di antaranya sudah terhubung dengan Satu Data Indonesia (SDI). Namun demikian masih, 27 kabupaten/kota sudah melakukan pengisian dengan beragam variasi.

“Inilah kenapa kami melaksanakan kegiatan ini, untuk mendorong kabupaten kota di Jawa Timur untuk mengisi. Selain untuk mendapatkan fasilitasi dari pusat, juga dalam rangka data series yang akan menjadi titik nol perencanaan kita mulai dibangun,” pungkasnya.