Klojen, MC – Melindungi masyarakat Kota Malang agar tak sampai terjerumus dan menjadi korban maraknya investasi ilegal yang menggiurkan, maka Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kusumaningtuti S. Soetiono disaksikan Wali Kota Malang H. Moch Anton mengukuhkan pendirian Satgas Waspada Investasi Kota Malang yang bertempat di Balai Kota Malang, Selasa (9/8)

Kusumaningtuti mengungkapkan, masyarakat sampai saat ini masih sering menerima penawaran investasi dari pihak-pihak yang tidak memiliki perizinan dalam pengelolaan investasi dan penghimpunan dana masyarakat. Masyarakat ditawarkan investasi dengan janji keuntungan yang sangat tinggi di luar batas kewajaran.

“Tidak segan-segan, saat menawarkan investasi juga melibatkan tokoh agama untuk mempermudah mendapatkan konsumen,” terangnya.

Awalnya, masyarakat dirayu untuk melihat kesuksesan orang-orang yang telah sukses berinvestasi, sehingga banyak yang tergiur untuk ikut serta berinvestasi tanpa izin.

“Akhirnya yang menderita kerugian masyarakat sendiri karena dananya telah disalahgunakan untuk membayar imbalan nasabah lama ataupun dilarikan oleh pemilik perusahaan,” tegas Kusumaningtuti.

Wali Kota Malang, H. Moch Anton menyambut baik dikukuhkannya satgas ini.  Keberadaan Satgas Waspada Investasi diharapkan mampu menangani permasalahan investasi ilegal yang selama ini sudah meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.

Dengan terbentuknya Satgas Waspada Investasi di Kota Malang, penanganan permasalahan investasi ilegal akan menjadi lebih komprehensif, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Malang sehingga menjadi lebih efektif dan dapat menghindarkan masyarakat dari kerugian akibat berinvestasi pada perusahaan atau pihak yang tidak memiliki izin.

Melalui saluran Layanan Konsumen di seluruh kantor OJK, sampai 11 Juni 2016, masyarakat telah menyampaikan permintaan informasi dan/atau pertanyaan terhadap legalitas 430 perusahaan yang menawarkan investasi kepada masyarakat.

Satgas Waspada Investasi Kota Malang adalah yang pertama di Indonesia untuk tingkatan Kabupaten / Kota dan terdiri dari beberapa instansi yaitu Kantor OJK Malang, Kepolisian Resort Kota Malang, Kejaksaan Negeri Kota Malang, Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang. (cah/may)