Arsip Tag: PEMKOT MALANG

Tukar Uang Baru, Warga Serbu Mobil Kas Keliling BI Malang di Rampal

Layanan penukaran uang baru melalui mobil kas keliling Bank Indonesia Malang di kawasan Lapangan Rampal Kota Malang mulai diserbu masyarakat, Selasa (28/3/2023).

Layanan penukaran uang baru bagi masyarakat sudah dibuka Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang bekerja sama dengan Perbankan sejak kick off SERAMBI (Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri) 2023 tanggal 27 Maret 2023 hingga 19 April 2023 di 109 titik lokasi yang tersebar di wilayah kerja BI Malang.

Salah satu warga yang menukarkan uang baru, Iik Rusdianti mengungkapkan senang akhirnya bisa menukarkan uang baru pecahan Rp2.000,-, Rp5.000,- dan 10.000,- di mobil keliling BI untuk persiapan Lebaran. “Alhamdulilah tidak perlu antre lama saya bisa menukarkan uang Rp3,7 juta,” terang Iik.

Iik mengatakan sengaja datang jauh-jauh dari Gondanglegi ke Lapangan Rampal untuk menukar uang baru sebagai persiapan menyambut Lebaran. Jadi uang baru ini nanti akan dibagikan untuk uang saku bagi anak-anak.

“Saya tahu program layanan uang baru di Rampal ini dengan memantau lewat aplikasi PINTAR BI. Tidak sampai 10 menit saya antre di sini, sudah dilayani dengan baik oleh BI,” jelasnya lagi.

Iik mengatakan untuk penukaran uang baru di mobil keliling BI, persyaratannya sederhana yaitu membawa KTP, bukti booking antrean di aplikasi dan juga uang yang mau ditukarkan. Jumlah yang bisa ditukarkan di mobil keliling BI di Lapangan Rampal maksimal senilai Rp3,7 juta tiap orang.

Iik mengaku bersyukur pada kesempatan ini bisa menukarkan uang baru, sebab selain antreannya panjang, untuk menukarkan uang juga harus antre melalui aplikasi. Pasalnya jika hanya datang saja ke lokasi dan tidak memilki aplikasi tentu tidak bisa menukarkan uang.

Berbeda dengan Iik Rusdianti, Zainal, warga Sawojajar mengaku kecewa tidak bisa menukar uang di layanan penukaran uang BI di Lapangan Rampal lantaran belum memiliki aplikasi PINTAR.

“Saya tidak punya aplikasi untuk menukar uang melalui layanan BI. Makanya hari ini sudah ikut antre tetap tidak bisa menukar uang di sini meski sudah membawa uang tunai,” kata Zainal.

Dari kenyataan ini Zainal mengaku di lain hari akan menukarkan uang baru di mobil layanan keliling BI Malang dengan menginstal aplikasi PINTAR terlebih dahulu agar bisa dilayani untuk penukaran uang baru.

Wali Kota Malang: Perencanaan Pendidikan Harus Berorientasi Pada Anak

Dalam kegiatan yang diikuti kurang lebih 500 peserta yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah negeri ini Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji memberikan motivasi agar sekolah mampu meningkatkan tanggung jawab dalam segala proses pembelajaran, termasuk dalam hal perencanaan pendidikan.

“Tugas dan tanggung jawab bendahara, operator dan terutama top leader di sekolah yakni kepala sekolah. Tidak akan mungkin itu dapat terencana dengan baik jika paradigmanya tidak tertata,” ujarnya.

Sutiaji menyampaikan agar peran masing-masing dapat terus dikuatkan dan dimaksimalkan supaya tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan optimal. “Kepala sekolah ada tambahan tugas sebagai leader, manajer, dan supervisor. Melihat bagaimana proses belajar mengajar, sesuai atau tidak. Namanya kepala sekolah pegang uang, jadi operator, itu tidak benar. Harus bisa memaksimalkan peran-peran yang ada,” tuturnya.

Pada kesempatan ini Wali Kota Malang juga memberi penguatan secara emosional bagi para tenaga pendidik dan kependidikan. Wali kota mengingatkan bahwa walau anak memiliki keterbatasan pasti memiliki kelebihan.

Dengan perencanaan pendidikan yang baik, Sutiaji berharap akan tercapai keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan spiritual yang bisa dimiliki para peserta didik. Ke depan, peserta didik tidak lagi dianggap sebagai bejana kosong yang tak mengerti apapun. Dengan demikian proses pembelajaran antara siswa dan guru dapat berjalan secara efektif

“Harus positive thinking pada siswa. Siswa harus dipandang bahwa memiliki kemampuan semuanya, pasti bisa. Di tengah keterbatasannya anak itu sudah hebat, nah bagaimana bisa membuat anak itu lebih hebat. Anak itu adalah mutiara yang akan muncul kala sudah diasah,” ucap orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, SE, MM menyampaikan kegiatan penguatan perencanaan pendidikan satuan pendidikan negeri amat penting untuk dilakukan agar terwujud akuntabilitas kinerja sesuai dengan tujuan dan fungsi instansi.

“Sehingga perencanaan dalam penyediaan biaya personel peserta didik dan pengelolaan dana BOS dapat diprioritaskan untuk menunjang tercapainya sasaran Disdikbud. Juga untuk mendukung terciptanya inovasi pada masing-masing satuan pendidikan ‘One School, One Innovation’,” tukas Suwarjana.

Disdikbud Kota Malang juga berharap agar perencanaan yang disusun sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh seorang kepala sekolah. “Poin-poinnya ya biar perencanaannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lembaga sekolah itu, dengan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah maupun Nasional (BOSDA) dan (BOSNAS),” ungkap Suwarjana.

Pemkot Malang Menimba Ilmu ke Pulau Dewata

Pemkot Malang Menimba Ilmu ke Pulau Dewata

Pemkot Malang Menimba Ilmu ke Pulau Dewata

Bali, MC –  Staf Ahli Bidang Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, Made Witna di Ruang Rapat Kriya Gosana I saat mendampingi kunjungan studi banding Pemerintah Kota Malang menegaskan bahwa perkantoran terpadu satu pintu Kabupaten Badung sudah dibangun sejak tahun 2007, Kamis (19/11).

Wakil Wali Kota Malang, Drs. Sutiaji (berkacamata) saat kunjungan kerja ke Pemkab Badung, Bali, Kamis (19/11)

Kunjungan Pemkot Malang ini, kata dia, bertepatan dengan kunjungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Made Witna ketika mengawali informasi kinerja pelayanan publik Kabupaten Badung. Ditambahkannya, pola pelayanan publik dan sistem perizinan mampu menjadi stimulus peningkatan pendapatan Kabupaten Badung yang mencapai Rp 3,7 triliun.

“Salah satu kunci keberhasilan penerapan sistem yang dimaksud juga tidak terlepas dari kuatnya budaya setempat, sehingga perubahan hampir tidak menimbulkan resistensi di masyarakat,” imbuh Witna.

I Made Sutama, Kepala Badan Perizinan Kabupaten Badung menyampaikan, tidak ada berkas yang keluar dari BPT (Badan Perizinan Terpadu), dan semua berpusara di BPT. “Yang paling utama, tidak ada lagi pengurusan rekomendasi dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah_red), semuanya di satu titik,” urainya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang Drs. Sutiaji merespons positif pola PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Badung yang tidak semata tergambar pada model semua SKPD di tempatkan dalam satu lokasi, namun dipertajam dalam sistem rumpunisasi fungsi pelayanannya.

“Diperlukan komitmen kepala SKPD,  karena selama ini kecenderungan SKPD terkesan bersikukuh untuk mempertahankan aspek rekomendasi tersebut. Yang pertama dari pencermatan best practice dan diikuti semua kepala SKPD adalah mengevaluasi perda perizinan di Kota Malang,” jelas politisi PKB itu.

Sutiaji menguraikan, SKPD juga harus rela menyerahkan kewenangan terkait aspek pengurusan perizinan ke BP2T (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu_red).  Harapannya dengan kepala SKPD ikut, muncul pemikiran revolusioner dan tidak ego sektoral, sehingga goal-nya memberikan kemanfaatan masyarakat dan Kota Malang.

Lebih jauh Sutiaji mengatakan, seiring hal itu perlu langkah inovatif, layanan terintegrasi berbasis IT di tingkat kelurahan yang terhubung ke BP2T agar warga tidak bolak balik dalam pengurusan dokumen. “Dengan demikian, karena nantinya juga bisa terhubung dengan sistem android,” pungkasnya. (say/yon)

Sumber: http://mediacenter.malangkota.go.id/2015/11/pemkot-malang-menimba-ilmu-ke-pulau-dewata/#ixzz3sHHMmYlD