Jakarta, MC – Pemimpin atau Kepala Daerah yang inovatif memiliki peran penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah saat ini. Apabila kepala daerahnya tidak inovatif, maka tidak akan tercapai tujuan pembangunan Indonesia.

Hal itulah yang ditekankan Deputi Bidang Administrasi Negara dan Plt Deputi Bidang Kajian Kebijakan, Dr. Tri Widodo W Utomo dalam Seminar Nasional bertajuk “Memperkuat Otonomi Daerah: Membangun Indonesia dari Daerah” yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara, Selasa (19/4) di Jakarta.

Dalam kesempatan yang dihadiri kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Indonesia itu, Tri menjelaskan jika gerak otonomi daerah sifatnya divergent. Artinya ada beberapa daerah yang sudah on the right track dalam menjalankan otonomi namun ada pula daerah yang masih off side atau keluar dari rel yang benar.

“Daerah yang on the right track menimbulkan optimisme, tapi bagi daerah yang offside adalah PR kita bersama,” kata Tri Widodo.

Beberapa daerah yang sudah menjalankan otonomi daerah sesuai rel yang benar diantaranya Kota Malang, Surabaya, Kota Bandung, Bantaeng, Pontianak, Denpasar dan beberapa daerah lain. Hal itu tak lepas dari peran kepala daerah yang betul-betul mengabdi kepada rakyat dan juga memiliki inovasi yang sangat baik.

“Pimpinan daerah yang inovatif ini adalah kunci utama daerah bisa berjalan di  track yang benar,” terang Tri.

Adapun beberapa ciri pimpinan inovatif menurut Tri Widodo bisa dilihat dari beberapa hal, pertama pemimpin harus memiliki visi yang kuat dan memiliki gambaran dalam pembangunan daerah.

Selanjutnya pemimpin inovatif harus percaya diri dan memiliki karakter yang kuat disamping pemimpin harus antusias dan terbuka serta mampu memanfaatkan perkembangan teknologi.

Ditambahkan dia, contoh yang ditunjukkan Pak Anton selaku Wali Kota Malang dan lainnya patut diapresasi karena cukup inovatif dan mampu memanfaatkan teknologi.

Karena itu, otonomi daerah yang berjalin kelindan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, memiliki keunggulan tersendiri salah satunya yakni penentuan kebijakan yang sifatnya bottom up atau kebijakan yang berasal dari aspirasi rakyat sebagai efek dari Pilkada Langsung.

Selain itu, terang Tri, ada kedekatan rakyat dan pimpinan, karena rakyat sendiri memilih pemimpinnya. “Itu semua, akan berdampak positif pada pembangunan daerah yang bisa terus dipacu,” pungkasnya. (say/may)