Arsip Kategori: BERITA NASIONAL

BERITA MALANG RAYA, BERITA NASIONAL

Kebangkitan Nasional, Momentum Peningkatan Kompetensi Manusia Indonesia di Era Digitalisasi

Tinggalkan komentar
Kebangkitan Nasional, Momentum Peningkatan Kompetensi Manusia Indonesia di Era Digitalisasi

Kebangkitan Nasional, Momentum Peningkatan Kompetensi Manusia Indonesia di Era Digitalisasi

Jakarta – Hari Kebangkitan Nasional diperingati untuk mengenang perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Tepat 109 tahun yang lalu, organisasi Boedi Oetomo lahir di atas semangat dan komitmen para pemuda lintas pulau untuk mencapai kemajuan pendidikan yang berbudaya dan perekonomian demi kemandirian bangsa.

Saat ini, lebih dari seabad kemudian, perkembangan kemajuan teknologi dan pembangunan infrastruktur TIK berjalan begitu cepat dan menjadi sarana yang vital bagi sendi-sendi ekonomi dan politik bangsa. Kemampuan penyediaan teknologi dan TIK yang memadai akan menjadi salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan kemandirian bangsa.Pemanfaatan TIK saat ini terdorong oleh semakin canggihnya perangkat keras dan lunak serta kemampuan digitalisasi melalui pengembangan aplikasi dan layanan nilai tambah yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kualitas hidup.

Pengalaman kita menunjukkan bahwa digitalisasi tersebut juga dapat meningkatkan taraf hidup dan pemerataan kesempatan dan kesejahteraan, yaitu melalui kegiatan sharing economy, inklusi keuangan dan digitalisasi tenaga kerja. Melalui digitalisasi, kesempatan kerja tidak harus menyempit, namun justru dapat dikembangkan melalui pemanfaatan aplikasi. Pemerataan kesempatan kerja, sharing economy, dan inklusi keuangan ini diharapkan akan ikut menyumbang dalam upaya pemerataan kesejahteraan dan menunurunnya Gini ratio nasional.

Indonesia memiliki potensi menjadi kekuatan yang besar dari sisi digitalisasi. Hal ini didukung oleh kemajuan aplikasi nasional dan daya adopsi di masyarakat serta didukung oleh kekuatan angka 23,6 juta rumah tangga yang telah terhubung ke TIK.

Memang kemajuan dan pembangunan TIK diharapkan akan kuat dan ketersediaan layanannya akan meliputi seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan pemerataan berkeadilan. Kemajuan teknologi dan Infrastruktur TIK bagaimanapun berpotensi memunculkan ‘infrastructure bias’ yaitu kondisi di mana kemajuan ketersediaan teknologi dan infrastruktrnya tidak diikuti dengan kemajuan pembangunan socio-culture yang dibutuhkan, sehingga pemanfaatan TIK dan aplikasi yang hadir di masyarakat juga banyak termanfaatkan secara negatif dan tidak produktif. Bias dari infrastruktur ini juga dalam bentuk di mana kemajuan teknologi dan TIK tidak diiringi dengan kemajuan tingkat kompetensi SDM dan tingkat kemampuan pengembangan teknologi dan tingkat kontribusi kandungan lokal. Kebangkitan Nasional ini harus mampu menjadikan Indonesia meminimalisir bias tersebut.

Menekan ‘Infrastructure Bias’ dengan Peningkatan Kompetensi.

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kompetensi masyarakat untuk menekan bias dari pembangunan infrastruktur. Sebabnya, jumlah SDM Indonesia yang memiliki kombinasi yang imbang antara pengetahuan, keterampilan praktis, kemampuan untuk bermawas diri dan kemampuan untuk menghargai sesame perlu dielevasi. Padahal, tingkat kompetensi yang rendah memberi ruang bagi ’infrastructure bias’ untuk terus bertumbuh.

Dalam kata lain, pertumbuhan bias infrastruktur mengakibatkan kerugian riil dan non-riil dari penyalahgunaan teknologi. Penipuan, kejahatan seksual, ujaran kebencian, penyebaran informasi bodong dan lainnya ialah wujud dari pertumbuhan bias infrastruktur yang telah terjadi di Indonesia. Agar bias dair pembangunan infrastruktur tidak bertumbuh (lagi), bangsa ini perlu meningkatkan kompetensi dan kedewasaan dirinya dalam menghadapi perkembangan teknologi.

Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Peningkatan Kompetensi TIK dan Kedewasaan Diri.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika menekankan pentingnya pelatihan dan sertifikasi angkatan kerja muda, fasilitasi lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi penyandang disabilitas, penciptaan entrepreneur baru yang akan menjadi awal untuk menciptakan masa depan ekonomi digital Indonesia dan peningkatan literasi digital Indonesia berbasiskan komunitas.

Sementara itu, agar masyarakat dapat memupuk kedewasaan dirinya dalam menyikapi perkembangan teknologi Kementerian Komunikasi dan Informatika merangkul para stakeholder seperti: ICT Watch, Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage dan Group Indonesian Hoax Buster dan segenap komunitas lainnya untuk mengkampanyekan etika berinternet yang baik melalui media cetak, media sosial, elektronika, dan bahkan melalui media luar ruang seperti partisipasi di car free day beberapa kota. Mari maknai Harkitnas ke-109 dengan terus meningkatkan kompetensi dan terus menjalankan prinsip-prinsip baik dalam memanfaatkan TIK. (Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika)

BERITA MALANG RAYA, BERITA NASIONAL, PENGUMUMAN

Pilkada Serentak, Pemerintah Tetapkan 15 Februari 2017 Sebagai Hari Libur Nasional

Tinggalkan komentar

Pilkada Serentak, Pemerintah Tetapkan 15 Februari 2017 Sebagai Hari Libur Nasional

 

Dengan pertimbangan adanya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah memandang perlu untuk menetapkan hari libur nasional guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara menggunakan hak pilihnya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 10 Februari 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2017  tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017 sebagai Hari Libur Nasional.

Menurut Keppres ini, berdasarkan pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari yang diliburkan.

Lebih lanjut, Komisi Pemilihan Umum (KPU), menurut Keppres ini, melalui Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017 telah menetapkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pada hari Rabu, 15 Februari 2017.

“Menetapkan hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak,” bunyi Diktum PERTAMA Keppres Nomor 3 Tahun 2017.

Di akhir Keppres, disampaikan bahwa Keputusan Presiden ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni pada 10 Februari 2017 di Jakarta.

Salinan Keppres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017 sebagai Hari Libur Nasional dapat diunduh di Keppres Nomor 3 Tahun 2017.

Sebagai informasi, pilkada serentak ada di 7 Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Untuk tingkat kabupaten diselenggarakan di 76 Kabupaten dan 18 kota di seluruh Indonesia. (EN)

 

sumber http://setkab.go.id

BERITA NASIONAL

Presiden Jokowi: Implementasikan Keteladanan Rasulullah Dalam Kehidupan

Tinggalkan komentar
Presiden Jokowi: Implementasikan Keteladanan Rasulullah Dalam Kehidupan

Presiden Jokowi: Implementasikan Keteladanan Rasulullah Dalam Kehidupan

Jakarta – Presiden Joko Widodo mengajak para pemuda Islam di seluruh tanah air untuk mengambil hikmah peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat kondisi bangsa Indonesia yang saat ini sangat dinamis dan era persaingan global yang menuntut daya kompetisi yang tinggi.

Presiden Jokowi saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 H

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 H sekaligus silaturahmi dengan sejumlah Kiai Sepuh yang digelar oleh Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Minggu (11/12) di Kantor Pusat GP Ansor Jakarta.

“Mengajak kita semuanya bangsa Indonesia, pemerintah, untuk meneguhkan, untuk mengimplementasikan keteladanan Rasulullah dalam segala aspek kehidupan utamanya di negara kita Indonesia, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Presiden Joko Widodo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan berbagai cara yang bisa dilakukan para pemuda dalam meneladani Rasulullah. Menaati, mengikuti dan dawuh kepada para ulama yang selalu mengajarkan rasa cinta Tanah Air merupakan salah satu yang disinggung Presiden Joko Widodo.

“Salah satu cara meneladani Rasulullah adalah dengan menaati dan mengikuti ulama dan dawuh para kiai, para kiai sepuh, karena ulama dan para kiai adalah pewaris Rasulullah. Para Kiai selalu menuntun kita untuk cinta Tanah Air, Hubbul Wathan Minal Iman (Cinta Tanah Air adalah Sebagian Dari Iman),” imbuhnya.

Cinta tanah air merupakan bagian dari iman dan cinta tanah air juga menunjukkan bahwa Islam itu Rahmatan Lil Alamin, yakni Islam yang mengajarkan kedamaian dan Islam yang menjadikan rahmat bagi bagi bangsa dan negara indonesia.

“Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, selama ini telah menunjukkan kepada dunia bagaimana Islam dan dan kehidupan berbangsa berkebangsaan adalah selaras, dan harmoni. Dan ini yang dilihat oleh negara lain,” ucap Presiden.

*Kemajemukan: Anugerah Allah SWT*

Dalam peringatan maulid Nabi Muhammad SAW tersebut, Presiden menjelaskan banyak negara yang mengalami keguncangan, baik keguncangan politik maupun ekonomi. “Di Indonesia alhamdulillah masih diberkahi, masih diberikan karunia. Pertumbuhan ekonomi yang masih di atas 5 persen,” kata Presiden.

Di bidang politik, meski relatif sangat stabil, tetapi agak panas karena peristiwa 4 November 2016 (411) dan 2 Desember 2016 (212). “Tapi alhamdulillah meskipun sedikit menghangat, tetapi tidak sampai pada kondisi yg panas. Kita harus sadar semuanya itu, kita diingatkan sekarang ini, bahwa negara ini memang negara yang majemuk, beragam,” imbuh Presiden.

Indonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman, terdapat 700 lebih suku dan 1100 lebih bahasa lokal yang berbeda-beda. “Tidak ada negara di dunia ini yang semajemuk negara kita, Indonesia. Ini anugerah yang diberikan Allah SWT kepada kita. Kalau kita bisa menyatukan, ini akan menjadi sebuah contoh besar bagi negara-negara yang lain,” terang Presiden.

Kehidupan yang damai di antara keberagaman ini, tidak terlepas dari peran kyai dan ulama. “Alhamdulillah ini berkat tausiyah yang sering disampaikan oleh para kyai sepuh, para kyai. Bimbingan yang selalu diberikan pada kita semuanya dari para kyai, para ulama, mengingatkan kita betapa kita ini memang berbeda-beda,” ujar Presiden.

Menutup sambutannya, Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para Pemuda Ansor atas peran aktifnya menjaga ukhuwah bangsa dan berharap peran tersebut dapat berjalan secara kontinyu demi mewujudkan Indonesia sebagai bangsa pemenang di masa mendatang.

“Saya harap terus menjadi kader bangsa yang cerdas dan tangguh, berakhlak mulia, sehat, kreatif, ikhlas dan beramal sholeh, selain itu juga berani dan patriotik seperti digambarkan dalam Quran Surat Al- Adiyat, yaitu kuda perang yang berlari kencang dan tidak takut memasuki medan perang,” ucap Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam silaturahmi ini, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan. Selain itu, acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah Kiai Sepuh Nadhlatul Ulama, Dewan Penasehat dan Dewan Instruktur GP Ansor, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas beserta Jajaran Pengurus GP Ansor, dan seluruh anggota GP Ansor.

Jakarta, 11 Desember 2016

Kepala Biro Pers, Media dan informasi Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

BERITA NASIONAL, INFORMASI UMUM

Inovasi ASN Kunci Peningkatan Pelayanan Publik

Tinggalkan komentar
Inovasi ASN Kunci Peningkatan Pelayanan Publik

Inovasi ASN Kunci Peningkatan Pelayanan Publik

 

Jakarta, MC – Ketika berbicara tentang pemberantasan praktik korupsi dan pungutan liar (pungli), peningkatan kualitas pelayanan publik, memenangkan kompetisi global dengan pelayanan publik yang prima, maka sesungguhnya anggota KORPRI berada di garis depan perjuangan. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika menjadi pembina upacara Peringatan Hari KORPRI ke-45 di lapangan Monas, Jakarta, Selasa (29/11).

Presiden Joko Widodo ketika menjadi pembina upacara Peringatan Hari KORPRI ke-45 di lapangan Monas, Jakarta, Selasa (29/11)

Oleh karenanya, agar dapat memberikan pelayanan yang prima, inovasi-inovasi dalam pelayanan publik mutlak diperlukan. Terhadap segala hambatan yang berpotensi dapat mengurangi efektivitas laju pembangunan nasional juga diminta untuk turut dihilangkan.

“Teruslah melakukan inovasi-inovasi agar pelayanan publik bisa makin murah, makin cepat, dan makin baik. Hilangkan berbagai kendala yang dapat mengurangi produktivitas dan menghambat akselerasi laju pembangunan nasional,” tegasnya.

Mengawali sambutannya, Presiden mengapresiasi tema peringatan Hari KORPRI ke-45 kali ini, yakni “Bersama KORPRI Meneguhkan Netralitas dan Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara”. Tema tersebut dinilai Kepala Negara tepat diaplikasikan jelang gelaran Pilkada Serentak 2017.

“Ingatlah bahwa pengabdian anggota KORPRI bukanlah kepada kepentingan kelompok maupun individu. Melainkan pengabdian anggota KORPRI hanyalah kepada negara, bangsa, dan rakyat,” tegasnya.

Selain itu, agar dapat menjadi bangsa pemenang di era kompetisi ini, Presiden juga meminta para ASN untuk meninggalkan pola-pola lama. Mental dan kedisiplinan merupakan hal yang disinggungnya secara khusus.

“Rakyat membutuhkan anggota KORPRI yang disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi kerja. Segera tinggalkan pola pikir masa lalu seperti ego sektoral, mental priayi, mental penguasa, dan mental koruptif, yang hanya terpaku pada formalitas belaka,” ucap Presiden.

Mengakhiri sambutannya, sembari memberikan semangat dan dorongan kepada para ASN dalam menjalankan tugasnya, Presiden turut meresmikan toko online KORPRI dan KORPRI Expo Tahun 2016.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Toko Online KORPRI dan KORPRI ExpoTahun 2016. Semoga bermanfaat bagi seluruh pegawai ASN. Dirgahayu Korps Pegawai Republik Indonesia ke-45. KORPRI Maju Terus!” tutupnya.

Usai acara, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk meninjau stand toko online KORPRI yang berada di sekitar lokasi acara. Dalam peninjauan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden sempat ditanyakan oleh para jurnalis mengenai disinggungnya netralitas ASN dalam arahannya. Presiden kemudian menjawabnya bahwa arahan tersebut hanya untuk kembali mengingatkan seputar tugas para ASN yang harus prima dalam memberikan pelayanan kepada publik.

“Ya mengingatkan saja, mengingatkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil kita, kepada jajaran KORPRI kita, dalam Pilkada ini. Itu memang sudah aturannya, harus netral. Kalau tidak ya juga ada ketentuan hukumnya. Mengingatkan saja supaya seluruh anggota KORPRI tidak melupakan itu. Itu saja,” jawabnya.

Lebih lanjut, Presiden juga mengungkapkan bahwa di usianya yang ke-45 ini masih perlu dibangun sistem baru yang akan menjadikan pelayanan kepada publik menjadi semakin baik. Meski demikian, diakuinya bahwa pekerjaan tersebut merupakan sebuah pekerjaan yang membutuhkan proses dan waktu.

“Ini sebuah proses yang panjang. Menggabung-gabungkan dari seluruh kementerian, provinsi, kabupaten/kota. Ini sebuah pekerjaan panjang,” imbuhnya.

Jakarta, 29 November 2016
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden