Jelang Purna, Wali Kota Malang Sutiaji Lakukan Safari Media

Menjelang akhir masa jabatannya pada 24 September 2023 mendatang, Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji melakukan safari media ke berbagai kantor media, mulai dari media cetak, elektronik maupun online di Kota Malang, Jumat (15/9/2023).

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa media memiliki peran yang begitu penting, sebab media merupakan satu dari empat pilar demokrasi. Maka dari itu, sejak hari pertama menjabat sebagai wali kota, dirinya terus berupaya menciptakan kolaborasi yang apik dengan media-media di Kota Malang. “Hari pertama ketika dilantik, yang saya sapa pertama adalah media. Karena media merupakan salah satu dari empat pilar demokrasi,” ujarnya.

Terkait dengan safari media yang dilakukannya, Sutiaji mengatakan safari ini merupakan ajang silaturahmi sekaligus rasa terima kasihnya atas kolaborasi yang sudah tercipta selama lima tahun dirinya menjabat. Menurutnya, dukungan media, terutama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat merupakan faktor penting yang turut membantunya menjalankan roda pemerintahan.

Disebutkannya, media merupakan mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Media menurutnya memiliki nilai tawar yang tinggi di mata masyarakat, sebab sifatnya yang masih independen. Oleh karena itu, ia menilai media merupakan alat atau wahana untuk memberikan edukasi dan literasi kepada masyrakat, serta yang tidak kalah penting adalah untuk memberikan advokasi ketika ada kebijakan yang dinilai tidak pro kepada rakyat, dan media bisa hadir memberikan penguatan dan pembelaan.

“Terima kasih atas kolaborasi yang luar biasa media memberikan literasi, memberikan edukasi, dan demokrasi. Tanpa panjenengan kami tidak bisa berbuat banyak,” ucapnya.

Ke depan, Sutiaji berharap komunikasi yang telah dijalin dengan media bisa terus terjaga dengan baik. Selain itu ia berharap media sebagai salah satu dari empat pilar demokrasi bisa terus dikuatkan, terutama atas perannya yang begitu penting sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

“Saya mohon jalinan komunikasi terus terjaga. Mudah-mudahan terus dapat berbuat baik bagi umat, dan saya kira media menjadi salah satu pilar demokrasi yang terus menerus harus dikuatkan,” pungkasnya.

Wali Kota Malang Serahkan Sertiikat Hibah BMD 15 Masjid dan Musala

Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji secara simbolis menyerahkan sertifikat hibah Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Malang berupa tanah sebagai tempat ibadah bagi 15 masjid dan musala di Kota Malang, Jumat (15/9/2023). Penyerahan ini dilakukan di Masjid Sabilillah Kota Malang setelah salat Jumat.

Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh masjid yang memanfaatkan hibah BMD ini dengan baik. “Ketika tanah digunakan dengan baik, itu akan membawa kebaikan, termasuk bagi Pemerintah Kota Malang,” kata Sutiaji, Jumat (15/9/2023).

Pria berkacamata tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada segenap yayasan pengelola masjid yang sudah menginisiasi mengajukan permohonan, sehingga jajaran Pemerintah Kota Malang terdorong untuk menelaah dan melakukan pendataan.

Sebanyak 37 masjid telah mengajukan permohonan, dan pada hari ini 15 di antaranya diserahkan secara langsung. Proses pelepasan aset akan terus berlanjut, dan Wali Kota Malang Sutiaji pun mendorong BPKAD dan Sekda Kota Malang untuk melanjutkan proses ini karena ini adalah tindakan baik.

“Ketika aset sepenuhnya diserahkan kepada pengelola masjid, contoh seperti Masjid Sabilillah dapat membangun dan mengelola sepenuhnya, karena hak atas tanah sudah dimiliki oleh yayasan atau masjid,” jelas Sutiaji.

“Sesuai mandat saya sebagai wali kota yang berakhir pada 24 September 2023 ini, berkas-berkas yang sudah masuk atau ketika hak atas tanah itu dimiliki oleh pemerintah , segera ajukan, dan pemerintah kota akan melakukan verifikasi,” tambah Sutiaji.

Dijelaskannya, tanah itu boleh diserahkan ketika sudah jelas aset tersebut milik Pemerintah Kota Malang dan sudah bersertifikat sehingga nanti diserahkan. Yang saat ini masih berproses terus di BPN totalnya ada 8.264 lahan. Pada tahun 2017 baru ada 17 yang telah selesai, tahun 2019 hingga saat ini berkisar antara 3.000 hingga 4.000, dan diharapkan proses ini dapat selesai pada tahun 2024.

Wali Kota Malang pun meminta agar tempat ibadah yang menempati lahan milik Pemkot Malang dan belum memiliki sertifikat agar segera mengajukan agar dihibahkan.

“Pertama, untuk dokumentasi. Masyarakat supaya tahu, ketika sudah tahu maka harus diawasi bersama-sama. Kedua, bisa jadi contoh oleh mereka yang belum mengajukan. Serta yang ketiga dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lain. Saya kira mungkin kota/kabupaten yang lain juga ada tanah milik pemerintah tapi digunakan sebagai tempat ibadah,” pungkas Sutiaji.

Jelang Purna, Sutiaji-Sofyan Edi Sowan Mantan Wali Kota Malang

Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji bersama Wakil Wali Kota, Ir. Sofyan Edi Jarwoko beserta jajaran melakukan kunjungan ke kediaman beberapa mantan Wali Kota Malang, Kamis (14/9/2023).

Hari ini kita memang merencanakan sowan ke orang tua, guru, inspirator, pemimpin kita. Ini dilakukan sama seperti waktu kita memulai dulu pada 2018. Kita minta fatwa, saran, masukan kepada orang tua kita. Ini tinggal sepuluh hari kerja, kami sampaikan capaian kinerja selama lima tahun,” terang Sutiaji.

Dalam agenda kunjungan kali ini, Sutiaji bersama rombongan sowan mantan Wali Kota Malang ke-10, Kolonel Soegiyono. Rombongan diterima oleh istri Alm. Ebes Sugiyono Ny. Egnie Sugiyono Rumambi. Perjalanan dilanjutkan menuju kediaman Kolonel Inf. Suyitno. Di rumah yang berada di kawasan Jalan Sigura-gura ini, rombongan disambut hangat oleh Pak Yit, sapaan akrab mantan Wali Kota Malang ke-14. Kunjungan diakhiri di kediaman mantan Wali Kota Malang ke-15, yakni Peni Suparto di Kepanjen.

Sutiaji menyampaikan bahwa sebenarnya pihaknya telah merencanakan untuk melakukan kunjungan ke lima kediaman mantan wali kota pada hari ini. “Sebenarnya, hari ini juga rencana ke kediaman Bu Soesamto. Namun, atas pertimbangan keluarga karena kondisi beliau sakit dan saran dokter tidak boleh menerima tamu, maka belum bisa dilakukan. Kalau Abah Anton dan Umi saat ini masih di luar kota, sehingga juga tidak bisa dilakukan kunjungan hari ini. Sebelumnya, sudah kita lakukan komunikasi kepada beliau-beliau,” katanya.

Kunjungan wali kota dan wawali ini adalah dalam rangka memberi apresiasi juga penghormatan bagi para pendahulu yang telah membangun Kota Malang. “Tentu kami sampaikan terima kasih pada beliau-beliau yang memberi contoh, keteladanan bagi kami yang kami teruskan dalam jeda waktu lima tahun. Program-program beliau kami teruskan. Kami juga minta maaf jika kinerja kami selama ini belum sesuai dengan mimpi-mimpi beliau. Ke depan mudah-mudahan beliau tetap diberi kesehatan sehingga bisa membimbing kita semua,” ucapnya.

Pada silaturahmi kali ini, wali kota dan wawali mengajak serta para kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah untuk membiasakan dan menghormati pada pendahulu. Menurutnya, hal ini menjadi budaya yang harus terus dilakukan untuk saling menghormati.

“Karena namanya kepala daerah tidak bisa bekerja sendiri dan harus dibantu dengan kepala dinas. Kemudian juga membiasakan dan menghormati pada orang tua yang harus dimulai dari diri kita, beliau-beliau ini kan orang tua kita, pemimpin kita. Maka ini budaya silaturahmi, menghormati, itu menjadi keharusan kita semua,” pungkasnya.

Lewat Inovasi E-JKN Cekat, Kota Malang Dianugerahi Penghargaan APDI 2023

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berkomitmen agar semua warga terjamin kesehatannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Malang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menghadirkan aplikasi e-JKN Cekat (Cepat, Efektif, dan Akurat) yang telah diluncurkan Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji pada bulan Agustus 2022 lalu.

Atas upaya dan komitmen ini, Wali Kota Malang Drs. H.Sutiaji diganjar apresiasi atas inisiatif Elektronik Jaminan Kesehatan Nasional dalam kategori Transformasi Digital Terintegrasi yang diterima pada Malam Penganugerahan Apresiasi Pemerintah Daerah Indonesia (APDI) B-Universe 2023, di Jakarta, Selasa (12/9/2023)

“Alhamdulillah hingga kini sudah terdaftar sekitar sebelas ribu lebih warga yang telah terdaftar jadi peserta BPJS Kesehatan melalui e-JKN Cekat. Tentu ini mendukung program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Malang yang sudah mencapai 107,68 persen,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Lebih lanjut disampaikannya, melalui sistem ini masyarakat dengan KTP Kota Malang yang belum memiliki jaminan kesehatan akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan Pemerintah Daerah (PBPU BP Pemda) Kelas III di faskes atau puskesmas yang berada di Kota Malang.

“Sasarannya adalah warga dengan KTP Kota Malang yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional aktif terutama masyarakat prasejahtera. Sehingga warga kita yang kurang beruntung secara kesehatan dan finansial bisa terbantu. Kita permudah dengan e-JKN Cekat ini agar prosesnya lebih cepat juga,” bebernya.

Sesuai dengan namanya E-JKN Cekat, prosesnya pun mudah. Warga hanya perlu membawa kartu keluarga (KK) serta dilengkapi surat PHK bagi segmen Bukan Pekerja (BP) dan membawa surat keterangan lahir, KTP/KK ibu dan KIS ibu bagi segmen bayi baru lahir ke kelurahan. Selanjutnya petugas kelurahan dan dinas terkait akan melakukan proses selanjutnya. Warga hanya tinggal menunggu kepesertaan aktif yang dapat dicek melalui aplikasi JKN Mobile.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian yang hadir secara langsung pada malam penganugerahan APDI 2023 menilai bahwa penghargaan ini bisa meningkatkan persaingan antardaerah untuk maju dan berinovasi demi memajukan daerahnya. Menurutnya seleksi yang ketat dalam penghargaan yang diselenggarakan B-Universe membuat kepala daerah berlomba untuk bisa menjadikan daerahnya terbaik.

“Dengan penghargaan ini akan memancing kepala daerah ini untuk bisa kreatif, inovatif dan membuat iklim yang kompetitif demi daerahnya masing-masing. Dengan seleksi yang ketat, obyektif dan kredibel membuat kepala daerah berlomba untuk menjadikan daerahnya sebagai daerah yang terbaik,” pungkasnya.

Sebelum penganugerahan ini, berbagai tahapan penilaian telah dilakukan yang berlangsung mulai Juni hingga Agustus 2023. Dimulai dari penjaringan, hingga penjurian virtual, akhirnya program ini telah memasuki tahap akhir, yaitu memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Adapun deretan Dewan Juri APDI 2023 yakni Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Akmal Malik, M.SI, tenaga profesional Lemhanas RI Prof. Dr. Dadan Umar Daihani, peneliti sekaligus manajer kajian dan advokasi KPPOD Herman N. Suparman, dan Dr. Wahyu T. Setyobudi yang merupakan pengajar dan peneliti Global Business School sekaligus Co-Founder Astagatra Institute.