Arsip Bulanan: Januari 2017

BERITA MALANG RAYA

Mensos Puji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Malang

Tinggalkan komentar
Mensos Puji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Malang

Mensos Puji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Malang

 

Kedungkandang, MC – Kerjasama yang baik Pemerintah Kota Malang dengan masyarakat dalam menyukseskan Program Keluarga Harapan  (PKH) akhirnya berbuah manis. Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa mengaku puas atas kesuksesan program PKH tersebut. Mensos juga  meninjau langsung penyaluran bantuan sosial non tunai kepada masyarakat, Senin (23/1) di Kedungkandang, Kota Malang.

KUNJUNGAN: Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa saat berkunjung ke Kedungkandang, Kota Malang, Senin (23/1).

Khofifah Indar Parawansa saat hadir di Masjid Ki Ageng Gribik, mengungkapkan secara langsung bagaimana cara menyukseskan PKH di Kota Malang. Hal itu berkaitan dengan tahun 2017 ini Kementerian Sosial akan mengucurkan subsidi beras sejahtera untuk masyarakat sebesar Rp 3,96 trilun.

“Subsidi beras sejahtera itu sesuai dengan komitmen pemerintah tahun ini 2017. Pemerintah akan memberikan subsidi (rastra) sebesar Rp 3,96 triliun. Pasokan beras sebanyak itu ditujukan untuk 2.889.929 keluarga penerima manfaat di Jawa Timur,” kata Khofifah Indar Parawansa

Tujuannya, kata Khofifah, subsidi rastra itu untuk memepercepat penanggulangan kemiskinan. Sehingga angka kemiskinan bisa berkurang setiap tahunnya. Munurut Mensos asal Jawa Timur ini, pemerintah menggelontorkan dana rastra untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras.

Selain rastra, lanjut Khofifah, pemerintah juga menyalurakan bantuan pangan non tunai. Dimana perbedaanya ada dua jenis bantuan. Pertama bantuan subsidi rastra penerima manfaat harus membayar uang tebusan Rp 1.600,- per kilogram dan mendapat sebanyak 15 kilogram setiap bulan. Kedua, bantuan pangan non tunai untuk keluarga peneriman manfaat akan mendapat voucher Rp 110.000,- per bulan. Bantuan ini harus dibelanjakan dalam bentuk beras atau dalam bentuk pangan yang lain.

“Bantua Rp 110.000 per bulan itu dapat dibelanjaka beras baik jenis premium, medium atau super. Mereka pilih beras, gula, minyak goreng juga bisa,” tegas Khofifah.

Pada kesempatan itu, Mensos juga menjelaskan tahun ini ada sebanyak 14,3 juta rumah tangga sasaran yang akan mendapat bantuan pangan non tunai. Agar bantuan itu bisa berjalan dengan sukses seperti di Kota Malang, maka kerjasama dengan semua pihak harus terus dilakukan.

“Bantuan pangan non tunai ini akan tersebar di 45 kota dan 6 kabupaten, sementara untuk subsidi rastra sebanyak 463 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” pungkas Kofifah. (cah/ram)

Sumber: http://mediacenter.malangkota.go.id/2017/01/mensos-puji-percepatan-penanggulangan-kemiskinan-di-kota-malang/#ixzz4WpwYKMMP

BERITA MALANG RAYA

Menteri Sosial RI Akan Menambah 2.500 E-Warung

Tinggalkan komentar
Menteri Sosial RI Akan Menambah 2.500 E-Warung

Menteri Sosial RI Akan Menambah 2.500 E-Warung

Kedungkandang, MC – Hingga saat ini, sudah terbentuk 7.733 e-warung yang dibentuk oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang merupakan salah satu program dari Kementerian Sosial RI. Dari jumlah itu, keberadaan e-warung tersebar di 45 kota dan 6 kabupaten di Indonesia. Tahun ini, pihak kemensos akan memperluas jangkauan e-warung ke 98 kota dan 200 kabupaten.

BANTUAN: Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa (jilbab kuning) saat memantau operasional e-warung di Jalan Ki Ageng Gribig, Senin (23/1).

Setidaknya, kata Khofifah Indar Parawansa, akan menambah 2.500 e-warung baru sehingga keberadaannya dapat lebih dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan warga kurang mampu sebagai penerima bantuan tunai serta non tunai.  E-warung ini, ada yang berbasis kube program keluarga harapan (PKH) yang berbasis agen untuk memiliki toko sembako, serta berbasis Rumah Pangan Kita (RPK) di bawah koordinasi Bulog.

Demikian yang disampaikan oleh menteri sosial RI, Khofifah Indar Parawansa, dalam acara penyerahan dan penyaluran berbagai bantuan sosial (Bansos), di salah satu e-warung yang ada di kawasan jalan Ki Ageng Gribig, kelurahan Lesanpuro.

Menurut Mensos, agen yang bisa mendistribusikan bantuan pangan adalah, agen yang sudah memiliki toko yang berbasis Himpunan Bank Negara (Himbara). Ada 4 bank sebagai penyalur bansos PKH maupun bantuan pangan, yaitu bank BRI, BNI, Mandiri dan BTN. Disisi lain, dengan berbagai basis dari e-warung ini, warga penerima bansos dapat lebih leluasa dan bisa memilih beras yang berkualitas.

“Kita juga sudah menghimbau Bulog untuk mengamankan persediaan (stok) dan menyediakan beras dengan kualitas premium, medium dan super,” imbuh Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa.

Lebih lanjut perempuan berjilbab itu mengatakan, dari hasil survey yang dilakukan Kemensos, jika beras yang diterima warga kualitasnya baik, maka dikonsumsi tanpa lauk pauk pun masih terasa enak. Sehingga penerima bantuan tersebut merasa puas.

“Dengan beras kualitas bagus, maka kebutuhan kalori bagi yang mengkonsumsi sudah tercukupi,” tegasnya.

Sedangkan untuk bantuan non tunai, kemensos sudah mensasar 3 juta penerima. Bagi penerima yang sudah mempunyai buku tabungan dan ATM, serta ada pendampingan dari petugas PKH maupun pemerintah setempat yang memberikan family development session setiap bulan, maka diharapkan warga sudah mulai belajar menabung.

“Meski demikian, untuk mengakses dunia perbankan ini, harus ada edukasi yang intensif dari pihak terkait tadi, sehingga warga kurang mampu penerima bansos ini dapat mengambil dan mencairkan bantuan yang mereka terima, secara mandiri,” pungkas Khofifah. (say/ram)

Sumber: http://mediacenter.malangkota.go.id/2017/01/menteri-sosial-ri-akan-menambah-2-500-e-warung/#ixzz4WpwA51kK

BERITA MALANG RAYA

Idrus Achmad Terpilih Jadi Ketua KORPRI Kota Malang

Tinggalkan komentar
Idrus Achmad Terpilih Jadi Ketua KORPRI Kota Malang

Idrus Achmad Terpilih Jadi Ketua KORPRI Kota Malang

Klojen, MC – Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Malang dituntut semakin profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu mengingat semakin maju dan majemuknya masyarakat yang harus dilayani. Setidaknya seperti itulah yang disampaikan oleh Wawali Malang, Drs. Sutiaji saat membuka musyawarah KORPRI ke-IV, Kamis (19/1) di Balai Kota Malang.

MUSYAWARAH: Wakil Walikota Malang, Drs. Sutiaji saat membuka acara musyawarah KORPRI KE-IV di Balai Kota Malang, Kamis (19/1).

Sutiaji mengungkapkan, untuk membangun kebersamaan persatuan dan kesatuan KORPRI sebagai organisasi kegiatan tentu tidak terlepas dari kedinasan. Dengan demikian, KORPRI perlu diarahkan kepada terbangunnya organisasi yang demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.

“Soliditas segenap anggota KORPRI diharapkan mampu meningkatkan tugas dan pengabdiannya untuk turut serta melayani masyarakat. Sejatinya, agar Kota Malang semakin sejahtera,” jelas Sutiaji saat membuka acara tersebut.

Begitu strategisnya perang KORPRI dalam menyelenggarakan pemerintahan. Tentu dengan pembinaan jiwa Korps yang secara berkesinambungan. Melalui cara itu, diharapkan kinerja segenap anggota KORPRI di Kota Malang semakin hari semakin baik dan profesional.

Ia melanjutkan, KORPRI juga memiliki fungsi yang sangat berpengaruh menjadi pelopor peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas anggota. Pendorong peningkatan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat . Juga pelopor pelayanan publik dalam mensukseskan program pembangunan. Selain itu menjadi mitra aktif perumusan berbagai kebijakan, pencetus ide serta pejuang kemakmuran bangsa.

“Melalui musyawarah KORPRI ini, kami berharap mampu mengembalikan peran utama birokrasi sebagai komponen penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Sutiaji.

Dari Muskot ke-IV KORPRI tersebut, Sekretaris Daerah Kota Malang, Dr. Idrus Achmad, M.Si terpilih menjadi Ketua KORPRI Kota Malang periode 2017-2021. Ia terpilih menggantikan Dr. Drs. Shofwan, SH, M.Si dan Ir. Cipto Wiyonos, M.Si yang telah berpindah tugas. (cah/ram).

BERITA MALANG RAYA

Asyik, 2018 Kota Malang Punya Monorel

Tinggalkan komentar
Asyik, 2018 Kota Malang Punya Monorel

Asyik, 2018 Kota Malang Punya Monorel

Klojen, MC – Pemerintah Kota Malang berencana membangun monorel untuk mengatasi kemacetan yang kian meresahkan. Upaya Pemkot Malang tersebut akan dilakukan pada tahun 2018 dan sudah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT. Indonesia Transit Central, Rabu (18/1) di Balai Kota Malang.

INOVASI BARU: Walikota Malang, H. Moch. Anton saat menunjukkan desain monorel untuk tahun 2018 di Kota Malang, Rabu (18/1).

Dalam kesempatan itu, investor monorel dari PT. Indonesia Transit Central melakukan presentasi langsung di hadapan Walikota Malang dan jajaran Kepala SKPD. Adanya MoU tersebut menjadi langkah awal dimulainya proses pembangunan monorel tersebut. Dengan harapan mampu menjadi transportasi penujang bagi masyarakat Malang dan wisatawan.

Moch. Anton mengungkapkan, bahwa untuk bisa memecahkan kemacetan di Kota Malang butuh sebuah langkah nyata dan tepat. Monorel bisa menjadi jawaban atas keluhan masyarakat terhadap kemacetan di Kota Malang. Sehingga Kota Malang bebas dari kemacetan.

“Kami berharap dengan dibangunnya monorel ini, kemacetan dapat teratasi. Target saya pada tahun 2018 sudah benar-benar terwujud,” kata Abah Anton, sapaan Walikota Malang tersebut.

Investasi yang akan dikucurkan oleh investor, kata Abah Anton, mencapai Rp 2 triliun sampai Rp 3 triliun untuk proses pembangunan monorel itu. Tentu untuk pelaksanaanya harus dilakukan pengkajian secara mendalam. Untuk itu, lanjut Abah, perlu dilakukan kajian teknis, kajian hukum, kajian kelayakan proyek secara ekonomi dan sosial, maupun kajian-kajian yang lainnya.

“Panjang monorel yang akan dibangun saat ini adalah 8,2  km. Sementara jalur monorel yang dibutuhkan sepanjang 40 km di Kota Malang,” jelas Abah

Sementara itu, Direktur PT. Indonesia Transit Central (PT ITC), Sukmawati, mengatakan bahwa partner PT ITC berasal dari berbagai negara seperti Amerika, RRT, Jerman, dan Singapura. Nama-nama patner kerjasama tersebut akan diumumkan secara resmi setelah dimasukan kajian  feasibility study (FS) kepada Pemerintah Kota Malang.

“Untuk mewujudkan monorel di Kota Malang akan ada tiga tahap kegiatan yang akan dilakukan setelah adanya MoU ini,” kata Sukmawati.

Di antara kajian itu, lanjut Sukmawati, adalah melakukan kajian pra feasibility study (FS) dan kajian perundang-undangan. Dimana kajian FS membutuhkan waktu kurang lebih selama enam bulan.

“Jika mendapat persetujuan dari pemerintah pusat akan memasuki tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan FS,” terang Sukmawti

Lebih jauh Sukmawi menjelaskan, bahwa setelah  pelaksanaan FS disetujui maka akan segera dilakukan proses pembangunan monorel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Apabila usulan final FS sudah disetujui, maka konsorsium PT ITC dapat ditetapkan sebagai pemrakarsa pengembangan proyek monorel di Kota Malang,” tutup Sukmawati. (cah/ram)