Bakohumas: Perkuat Sinergitas dan Peran Daerah Dalam Pengelolaan Komunikasi

Bakohumas: Perkuat Sinergitas dan Peran Daerah Dalam Pengelolaan Komunikasi

Bakohumas: Perkuat Sinergitas dan Peran Daerah Dalam Pengelolaan Komunikasi

Surabaya, MC – Guna menggali lebih dalam peran pemerintah daerah sekaligus mensinergikan peran antar pemerintah daerah dalam pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Kamis (14/04) Dinas Komunikasi Dan Informatika  Provinsi Jawa Timur menggelar Pertemuan Bakohumas Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Di Aula Lantai empat Dinas Kominfo Prov. Jatim.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Ir. Eddy Santoso, MM menyampaikan pentingnya komunikasi kehumasan, Kamis (14/4)

Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta humas dari seluruh kabupaten dan kota di Wilayah Propinsi Jawa Timur. Hadir sebagai narasumber Dr. Ismail Cawidu dari Kepala Biro Humas Kominfo RI dan Kandi Aryani Tomasoa, S.Sos., MA Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Unair.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Ir. Eddy Santoso, MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa  begitu pentingnya pengelolaan komunikasi publik dan begitu sentralnya peran pemerintah daerah dalam hal ini.

Lebih detail dalam Inpres No. 9 Tahun 2015, peran Pemda tergaris dari hulu hingga hilir, dari pengumpulan data dan informasi hingga menyebarluaskan informasi tersebut kepada publik. “Pemerintah daerah harus menyiapkan diri untuk menghadapi hal ini jika tidak ingin tertinggal,” ujar Eddy.

“Masyarakat butuh informasi yang tidak hanya tepat dan akurat tapi harus cepat dan mudah dimengerti. Untuk itu, pemerintah harus segera merespon keinginan masyarakat ini dengan informasi yang cepat, tepat, obyektif dan berkualitas baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Ismail Cawidu menyampaikan belajar dari kejadian serangan teroris  Sarinah,  informasi pertama tersebar melalui akun twitter @nazrivovinski, 18 menit setelah ledakan pertama di pos polisi.

“Sepanjang hari melalui media twitter mampu mengekspose hingga 114 juta orang dan menjangkau 67,8 juta orang. Pemerintah baru mengeluarkan statement resmi sekitar empat sampai lima jam kemudian,” bebernya.

“Inilah alasan pentingnya perubahan pola pikir Humas, pemerintah harus sadar atas masalah lingkungan yang terjadi,” jelas Ismail. Dalam acara ini Ismail juga menyampaikan arahan Presiden Jokowi bahwa Humas untuk kepentingan rakyat, “Kita Mau ada Trust dari Rakyat!”.

Sedangkan narasumber Kandi Aryani Tomasoa menyampaikan Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Komunikasi Publik Pemerintah dengan lebih mengkedapankan prinsip-prinsip “E-Governance: Communication Strategy for Greater Citizen Participation“.

Acara ini dilanjutkan dengan diskusi antara peserta dan narasumber seputar kehumasan, hambatan dan solusinya. Dengan gelaran ini diharapkan kalangan humas bisa bekerja lebih baik lagi dalam berbagai aspek kinerjanya. (say/may)

Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur TIK Tahun 2016

Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur TIK Tahun 2016

Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur TIK Tahun 2016

Klojen, MC – Untuk  mengoptimalkan pembangunan infrastruktur teknologi  dan informasi di Kota Malang dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun 2016 di ruang sidang Majapahit, Rabu (13/4).

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur TIK Tahun 2016 berlangsung gayeng, Rabu (13/4)

Kegiatan ini diikuti oleh staf Dinas Kominfo Kota Malang, staf bagian TI seluruh SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Kota Malang. Para peserta diwajibkan mengisi lembar kuesioner yang dibagikan untuk memperoleh informasi data aktual implementasi TIK.

Kegiatan ini dimulai dengan penjelasan cara pengisian kuesioner dan dilanjutkan dengan diskusi mengenai kendala di setiap SKPD dalam implementasi TIK.

Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing SKPD dan hasil kajian ini digunakan sebagai bahan masukan untuk menyusun rencana pengembangan TIK Kota Malang yang mendukung pelaksanaan kebijakan e-Government Kota Malang.

“Kuesioner ini digunakan sebagai acuan pengembangan teknologi informasi tahun 2017 agar menjadi lebih baik. Yang tiap tahunnya rutin dilakukan penilaian Pemeringkatan e-Government Indonesia (PEGI), Indeks kota cerdas.” Ungkap Ita Nurdiyah, Kepala Seksi Aplikasi dan Pengembangan Telematika Kominfo Kota Malang.

Ditambahkannya, bahwa perkembangan teknologi informasi sangat cepat serta dibutuhkan oleh semua institusi. “Kehadiran TIK berperan dalam menunjang kinerja, karena itu saat ini diharapkan semua orangmelek teknologi,” imbuh Ita. (say/may)

Kota Malang Raih Penghargaan Government Award 2016 Kategori Keterbukaan Informasi Publik

Kota Malang Raih Penghargaan Government Award 2016 Kategori Keterbukaan Informasi Publik

Kota Malang Raih Penghargaan Government Award 2016 Kategori Keterbukaan Informasi Publik

Jakarta, MC – Puri Agung Ballroom Grand Sahid Hotel Jakarta menjadi saksi penghargaan kategori Keterbukaan Informasi Publik yang diterima Kota Malang pada ajang Government Award yang dihelatSindo Weekly Magazine, Selasa (12/4).

Wali Kota Malang, H. Moch Anton saat menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik pada ajangGovernment Award yang dihelat Sindo Weekly Magazine di Puri Agung Ballroom Grand Sahid Hotel Jakarta, Selasa (12/4)

Acara ini mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Kementerian Perencanaan Pembangunan RI.

Ketua DPD RI, Irman Gusman menyatakan bahwa daerah akan dinilai sukses apabila mampu menjadikan otonomi kota/kabupaten di Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan kota lain di negara Asia Tenggara.

Sementara itu, Sofyan Jalil yang merupakan Menteri Perencanaan Pembangunan RI juga menyatakan setiap kompetisi harus diletakkan pada satu semangat untuk memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara.

Beikut Daftar Penerima penghargaan untuk Kota dalam 15 kategori pada Government Award 2016 adalah:

  1. Kategori Pendidikan: Kota Gorontalo
  2. Kategori Kesehatan: Kota Payakumbuh
  3. Kategori infrastruktur: Kota Makassar
  4. Kategori Ekonomi Kreatif: Kota Sawahlunto
  5. Kategori Peduli Lingkungan: Kota Kendari
  6. Kategori Investasi: Kota Pekanbaru
  7. Kategori Layanan Publik: Kota Pontianak
  8. Kategori Pariwisata: Kota Ambon
  9. Kategori Pembangunan Kependudukan: Kota Surakarta
  10. Kategori Tata Kelola Pemerintahan: Kota Jambi
  11. Kategori Pertumbuhan Ekonomi: Kota Tangerang
  12. Kategori UMKM dan koperasi: Kota Yogyakarta
  13. Kategori Keterbukaan Informasi Publik: Kota Malang
  14.  Kategori Tata Kota / Tata Wilayah: Kota Padang
  15. Kategori Budaya: Kota Singkawang

“Ini harus jadi motivasi bagi Pemkot untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya, “tegas Abah Anton, Wali Kota Malang saat menerima penghargaan yang diserahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kedepan Pemkot Malang akan terus memaksimalkan pelayanan publik sehingga masyarakat merasa nyaman dan terpenuhi semua kebutuhannya. “Pelayanan menjadi garda terdepan bagi semua institusi. Pelayanan yang baik bisa menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah kinerja,” imbuh Abah Anton. (say/may)

TUJUH PENDIDIKAN IKATAN DINAS BUKA PENDAFTARAN

TUJUH PENDIDIKAN IKATAN DINAS BUKA PENDAFTARAN

JAKARTA – Kabar gembira bagi putra-putri terbaik lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) sederajat. Tahun 2016 ini, pemerintah membuka kesempatan kepada mereka untuk mengikuti seleksi menjadi siswa/taruna pada Kementerian/Lembaga yang mempunyai Lembaga Pendidikan Ikatan Dinas (LPID).

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji mengungkapkan, ada tujuh LPID yang membuka kesempatan 5.940 kursi calon siswa. Ketujuh LPID dimaksud adalah Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, yang membuka kesempatan untuk 3.650 siswa.

Adapun LPID lainnya adalah Istitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan 900 kursi, Sekolah Tinmggi Ilmu Statistik (STIS) yang membuka 500 kursi,  Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) yang mencari 300 calon siswa/taruna, 260 calon taruna Akademi Imigrasi (AIM) dan Poltekip, 250 orang untuk Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG), dan sebanyak 80 orang untuk Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN).

Atmaji lebih lanjut menjelaskan, bagi warga masyarakat yang bermaksud melakukan pendaftara dapat melakukan pendaftaran secara online melalui portal panseldikdin.menpan.go.id sesuai dengan jadwal. Informasi lengkap terkait dengan pendaftaran dapat diakses di portal masing-masing Kementerian/Lembaga Pendidikan Kedinasan yang akan dibuka mulai tanggal 15 Maret s/d 27 Mei 2016.

Dengan sistem pendaftaran terpadu ini, maka tidak ada satu orang atau pihak manapun yang dapat membantu kelulusan dengan kewajiban menyediakan uang dalam jumlah tertentu.

Ditambahkan, peserta hanya boleh mendaftar di salah satu dari 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga Pendidikan Kedinasan. “Apabila mendaftar di dua atau lebih Lembaga Pendidikan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur,”  ujarnya di Jakarta, Senin (14/03).

Menurut Atmaji, peserta dapat mengikuti pendidikan apabila telah dinyatakan lulus keseluruhan tahapan seleksi.

Untuk pengangkatan menjadi CPNS,  dilakukan setelah dinyatakan lulus serta memperoleh ijazah dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan dan ditempatkan pada jabatan tertentu berdasarkan usulan dari Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan Pemerintah Daerah (yang melakukan pola pembibitan bagi lulusan STTD) berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri PANRB. “Jadi, meskipun sudah diterima di lembaga  pendidikan ikatan dinas tersebut, tidak otomatis diangkat menjadi CPNS,” pungkas Atmaji.  (ags/HUMAS MENPANRB)

Daftar  Ketujuh LPID  yang membuka  pendaftaran sebagai berikut  :

Kementerian Keuangan (PKN STAN) sebanyak 3.650 siswa (pendaftaran dibuka dari tanggal 21 Maret s/d 3 April 2016, pelaksanaan TKD dari tanggal 20 s/d 24 Juni 2016);

  1.  Kementerian Dalam Negeri (IPDN) sebanyak 900 siswa (pendaftaran dibuka dari tanggal 29 Maret s/d 19 April 2016, pelaksanaan TKD dari tanggal 9 s/d 13 Mei 2016);
  2.  Kementerian Perhubungan (STTD) sebanyak 300 siswa pola pembibitan (pendaftaran dibuka dari tanggal 4 April s/d 27 Mei 2016, pelaksanaan TKD dari tanggal 9 s/d 10 Agustus 2016);
  3. Kementerian Hukum dan HAM (AIM dan POLTEKIP) sebanyak 260 siswa (pendaftaran dibuka dari tanggal 21 Maret s/d 4 Mei 2016, pelaksanaan TKD dari tanggal 30 Mei s/d 3 Juni 2016);
  4.  Badan Pusat Statistik (STIS) sebanyak 500 siswa (pendaftaran dibuka dari tanggal 1 Maret s/d 30 April 2016, pelaksanaan TKD dari tanggal 19 s/d 22 Juli 2016);
  5.  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) sebanyak 250 siswa (pendaftaran dibuka dari tanggal 21 Maret s/d 22 April 2016, pelaksanaan TKD dari tanggal 11 Mei s/d Selesai);
  6.  Lembaga Sandi Negara (STSN) sebanyak 80 siswa (pendaftaran dibuka dari tanggal 15 s/d 30 Maret 2016, pelaksanaan TKD dari tanggal 15 s/d 22 April 2016)

(dikutip dari :http://www.menpan.go.id/berita-terkini/4520-tujuh-pendidikan-ikatan-dinas-buka-pendaftaran )