Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji melantik dan mengambil sumpah 89 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Ruang Sidang Balai Kota Malang, Senin (22/5/2023).
Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan bahwa pelantikan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang ini merupakan salah satu implementasi pelaksanaan sistem merit dalam rangka manajerial Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Ini sudah menjadi proses yang biasa, ketika ada (kursi jabatan) yang kosong, maka diisi, dan sudah disesuaikan dengan analisa kinerja masing-masing. Itu berarti merit sistem terus bergulir. Ada penilaian-penilaian berkaitan orientasi kinerja,” jelasnya.
Dijelaskannya, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 1, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.
“Penerapan UU Nomor 5 Tahun 2014 ini terus menerus ada pembenahan dan dilakukan penyempurnaan. Maka tadi sudah saya tekankan ada etika, etika jabatan. Misalkan atasannya masih muda, maka harus tetap taat dengan etika jabatan. Etika mengarah pada loyalitas kepada negara bukan kepada perorangan,” bebernya.
Pria berkacamata itu mengingatkan bahwa saat ini ekspektasi masyarakat sudah luar biasa. Oleh karena itulah Wali Kota Malang meminta kepada semua pejabat yang dilantik agar dapat menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan dapat menjadi teladan yang baik.
“Semoga jabatan yang melekat pada kita dapat diemban dengan baik dan dapat kita pertanggungjawabkan. Yang melihat panjenengan semua adalah bukan atasan atau bawahan saja, namun semua menilai. Sesuai janji ASN, semoga pemimpin-pemimpin yang saat ini dapat menjadi pemimpin yang dapat menjadi panutan termasuk panutan dalam kinerjanya,” pungkasnya.
Sembilan penulis menuangkan berbagai sudut pandang pemikiran menarik perjalanan Kota Malang dalam sebuah buku bertajuk Spektrum Kota Malang 2018-2013. Buku hasil kolaborasi sederet pegiat literasi, komunitas, dunia usaha dan Pemerintah Kota Malang ini diluncurkan di Malang Creative Center (MCC) dalam rangkaian Festival Inklusi 2023, Sabtu (20/5/2023).
Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji mengungkapkan meskipun Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Malang cukup tinggi yakni mencapai 65,6 persen, namun menurutnya budaya literasi masih sangat perlu ditingkatkan. Oleh karena itulah ia menyambut baik hadirnya buku Spektrum Kota Malang yang dinilai mampu memperkuat ekosistem literasi dan penulisan kreatif di Kota Malang.
“Luar biasa, apresiasi saya sampaikan kepada inisiator, semua penulis dan semua yang ikut menyusun buku ini. Mengapa kami komitmen? Karena harus diakui literasi kita masih perlu ditingkatkan. Maka nanti insyaallaah kita perbanyak untuk di perpustakaan-perpustakaan atau sekolah-sekolah,” jelas Sutiaji.
Pria berkacamata tersebut berharap hadirnya tulisan-tulisan bernas ini tidak hanya mampu menambah literasi, namun juga memantik pemikiran-pemikiran lain dari para penulis dan warga Malang yang semakin memperkaya kolaborasi pembangunan kota.
Wali Kota Malang sangat senang peluncuran buku ini disambut antusias dari sisi kehadiran maupun dialog kritis yang terjadi dalam bedah buku. “Yang namanya ilmu, gagasan tentu tidak statis, namun dinamis. Maka kuncinya adalah ketika literasi kita bertambah, wawasan bertambah, pola pikir berkembang. Ini memang ada sembilan (penulis), bisa jadi ke depan lebih dari itu,” tambahnya.
Apa yang disampaikan Wali Kota Malang diamini Ketua IKAPI Malang, Gedeon Surja. Ia berharap ada seri lanjutan dengan menggandeng penulis-penulis lainnya. “Mereka yang masuk di sini ada budayawan, sastrawan, penulis perempuan, dan akademisi juga. Tentu yang naskahnya siap, kriterianya masuk di kita. Artinya ada proses kurasi,” paparnya.
Sejumlah sudut pandang menarik dapat ditelusuri pada setiap lembar buku setebal 265 halaman yang merangkum dinamika perjalanan pembangunan Kota Malang ini.
Diantaranya tulisan bertajuk tak ada nasi padang di MCC karya Abdul Malik dan Romantisme Kenangan Arsitektur Kayutangan karya Khalyandhara Pramesthi. Juga tulisan Dwi Cahyono yang mengangkat seputar Candi Badut dan peradaban Malang Raya dan Setrum Arsitektur Kota tulisan dari Haris Wibisono.
Tak ketinggalan, dalam buku ini juga hadir tulisan karya Ari Ambarwati, Arief ‘Sam Hison’ Wibisono, Bagus Ary Wicaksono, Bambang A.W dan Wahyu Eko Setiawan yang tentunya sangat sayang dilewatkan.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang menggelar Pelatihan Pengolahan Media Sosial di Hotel Grand Mercure Malang Mirama, Senin (15/5/2023). Pelatihan yang ditujukan bagi warga masyarakat ini diharap mampu meningkatkan literasi dalam mengolah konten media sosial yang edukatif dan inspiratif.
Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji yang hadir membuka kegiatan menyampaikan pentingnya memanfaatkan media sosial dengan baik. Menurutnya media sosial ini menjadi sarana untuk melakukan dan menyalurkan kebaikan.
“Saya harap kita bisa bijak bermedia sosial. Ketika bijak, kita harus saring sebelum sharing. Kedua, media sosial itu menjadi alat untuk melakukan kebaikan, menyuarakan kebaikan, menyampaikan kebaikan, dan memitigasi apa yang tidak baik,” tutur pria berkacamata tersebut.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, S.Sos, mengungkapkan walau tingkat penggunaan media sosial terbilang tinggi, namun kurang diimbangi dengan keterampilan dalam mengolah media sosial, sehingga pemanfaatan media sosial menjadi kurang maksimal.
“Keterampilan mengolah media sosial sangat diperlukan untuk berbagai tujuan, seperti perencanaan strategi komunikasi digital, pengolahan media sosial multi-platform, serta monitoring dan evaluasi performa dari media sosial yang digunakan oleh pribadi maupun organisasi,” bebernya.
Pria yang akrab disapa Wiwid ini menyebut bahwa banyak kemudahan yang didapat dari media sosial, yakni untuk berinteraksi dan berkolaborasi dalam meningkatkan berbagai potensi yang ada di masyarakat.
Pelatihan ini digelar dalam tiga tahap dengan total peserta 273 peserta yang merupakan perwakilan masyarakat seluruh wilayah kecamatan di Kota Malang dan merupakan usulan dari Musrenbang tematik (anak, pemuda, dan disabilitas).
Dalam rangka melakukan sinkronisasi strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Malang, Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Malang menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang di Hotel Savana Kota Malang, Kamis (11/5/2023).
Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji saat memberikan arahan menyampaikan bahwa dalam 15 tahun terakhir angka kemiskinan di Kota Malang mengalami tren penurunan yakni dari 7,22 persen pada tahun 2008 menjadi 4,37 persen di tahun 2022. Disebutkannya anggaran yang dialokasikan oleb Pemkot Malang untuk penanggulangan kemiskinan pada tahun 2023 ini sekitar Rp453,72 miliar.
Dalam rakorda yang mengangkat tema percepatan penanggulangan kemiskinan melalui data yang akurat ini Sutiaji mengajak masyarakat dan segenap stakeholders untuk berkolaborasi dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan, melalui PeDeKaTe SAM (Pendataan Kesejahteraan Sosial Malang).
“Kemiskinan bukan hanya masalah Dinas Sosial saja, tapi adalah urusan semuanya. Maka kami lakukan seperti crosscutting. Maka kami dorong percepatan, seperti saat Covid-19 kenapa bisa sukses? Karena memandang ini adalah masalah krusial dan harus ditangani bersama. Demikian juga kami harap untuk kemiskinan, juga stunting adalah urusan kita semua,” bebernya.
Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut menginstruksikan bahwa penyelesaian masalah kemiskinan harus diawali dengan data yang valid (by name, by address, dan by needs) dengan harapan data selalu diperbarui agar mendapat data faktual kondisi masyarakat.
“Seperti yang kita lakukan validasi di dua kecamatan berbasis P3KE dan DTKS, kita mampu men-delete– 2.970 KK yang bisa kita keluarkan dari angka kemiskinan, itu sejumlah 11 persen. Hari ini kita kumpulkan dalam rangka data _by name by address-nya, lalu kita susun programnya, dan bagaimana cara pengentasan, treatment gimana,” terang Sutiaji.
Sementara itu dalam Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Ir. Sofyan Edi Jarwoko, diketahui bahwa angka kemiskinan Kota Malang pada tahun 2022 sebesar 4,37 persen dengan jumlah penduduk miskin per Maret 2022 mencapai 38.560 jiwa. Sedangkan garis kemiskinan berada pada angka Rp609.612 per kapita per bulan yang meningkat sebesar 6,9 dibanding tahun 2021.
Untuk angka indeks kedalaman kemiskinan tahun 2022 meningkat 0,13 persen dari tahun 2021 menjadi 1,00. Indeks keparahan kemiskinan tahun 2022 mencapai 0,34. Angka ini meningkat sebesar 0.12 dibanding tahun 2021 dan mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi para penduduk miskin di Kota Malang makin beragam sehingga perlu penanganan yang kebih spesiifk.
Wawali yang juga didapuk sebagai Ketua TKPK tersebut menyebut ada beberapa faktor yang memengaruhi kemiskinan di Kota Malang pada tahun 2022. “Situasi pascapandemi di Kota Malang berangsur mulai normal kegiatan perekonomian sudah kembali berjalan walau belum 100 persen. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,99 persen. Dari 9,65 persen pada Agustus 2021 menjadi 7,66 pada Agustus 2022. Selain itu penyaluran Program Bantuan Sembako yang tepat waktu juga memberikan dampak positif pada turunnya angka kemiskinan,” bebernya.
Wawali yang kerap disapa Bung edi tersebut mengatakan bahwa TKPK telah menggelar pendataan kesejahteraan sosial Kota Malang pada tahun 2022 dengan menyasar Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Sukun. Pada tahun 2023 ini disebutkannya akan dilakukan pendataan di Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Blimbing, dan Kecamatan Klojen.
“Nanti rencananya pada 15 Mei sampai 14 Juli 2023 dengan total responden 37.879 KK. Proses pendataan kesejahteraan sosial ini merupakan kolaborasi antar perangkat daerah. Siapkan program bapak/ibu yang sesuai dengan kebutuhan rakyat miskin,” ucapnya.
Bung Edi pun menekankan pentingnya komitmen perangkat daerah dan stakeholder terkait untuk memanfaatkan database kesejahteraan sosial sebagai data sasaran dalam melaksanakan intervensi program pengentasan kemiskinan. “Anggaran cukup besar, data yang harus ditangani sudah ada, harapan kita di tahun 2023 penurunan angka kemiskinan juga makin besar, sehingga angka kemiskinan mengecil,” pungkasnya.
