Pengentasan kawasan kumuh menjadi salah satu agenda strategis perkotaan. Melalui pendekatan kolaboratif berbasis kawasan, Kota Malang hingga tahun 2021 telah berhasil menangani 88 persen dari total 608,5 hektar area kumuh yang ditetapkan pada 2015.
Pengalaman proses penanganan kumuh periode 2015-2020 menjadi modal penting menuntaskan pekerjaan rumah yang belum usai. Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji optimis pendekatan kolaboratif penanganan kawasan menjadi strategi yang tepat.
Hal tersebut diungkapkannya saat menerima kunjungan tim Bank Dunia, Kementerian PUPR, dan Bappenas RI di Balai RW 4 Kampung Kayutangan Kauman, Jumat (17/6/2022).
“Kami sampaikan terima kasih atas peran serta semua pihak. Kayutangan sekarang menjadi model pembelajaran yang menarik atensi banyak pihak, bahwa penanganan kumuh bisa sinergi dengan peningkatan nilai kawasan, pemberdayaan dan partisipasi,” terang Sutiaji.
Sutiaji menambahkan, penataan Kayutangan mencakup aspek fisik dan nonfisik. Wujud fisik koridor dan kampung yang digarap sejak 2019 bersama pemerintah pusat mulai dapat dirasakan manfaatnya oleh warga.
Di antaranya penataan jalan lingkungan, ruang terbuka, hidran, lampu jalan, penanda arah, toilet umum, dan berbagai street furniture pendukung kawasan heritage Kayutangan semakin layak huni dan bernilai.
“Apa yang kami pelajari dari proses di Kayutangan, tentu akan menjadi pembelajaran di 14 kawasan kumuh tersisa yang telah terpetakan di 31 kelurahan berdasarkan surat keputusan kumuh terbaru tahun 2021,” tambah Sutiaji.
Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Ms. Satu Kristiina Jyrintyar Kahkonen dalam sambutannya mengapresiasi pendekatan Pemkot Malang dalam menjawab tantangan kumuh perkotaan yang semakin kompleks seiring tren urbanisasi.
“Terima kasih atas kesempatan melihat langsung kolaborasi yang sudah dilakukan di kota Anda yang indah. Senang sekali melihat wajah-wajah gembira di kampung yang telah ditata ini dan kami siap menatap ke depan, mengolaborasikan langkah-langkah penanganan kumuh selanjutnya,” ungkap Kristiina.
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) menurutnya, telah berkembang pesat sejak awal pencanangannya dan menghasilkan berbagai pembelajaran penting. Kisah-kisah perjuangan dari kampung seperti Kayutangan dapat menjadi inspirasi pengentasan kumuh di wilayah lain nusantara bahkan belahan dunia lainnya.
Turut hadir dalam kunjungan ini, Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR Wahyu J. Kusuma dan tim Direktorat Permukiman Kementerian Bappenas. Selain mengunjungi kawasan Kayutangan, Kelurahan Kauman, tim juga meninjau lokasi penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Polehan dan Kelurahan Sukoharjo. (ndu/ram)