PKHPKH Untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan menuju Indonesia Sejahtera

PKHPKH Untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan menuju Indonesia Sejahtera

JAKARTA (April 2016) – Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan dampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
“Karena program tersebut sudah berjalan sejak 2007, Desember 2015 sudah melahirkan 400.000 keluarga sangat miskin (KSM) menjadi mandiri,” Kata Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa.
Tidak hanya itu, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur oleh Gini Ratio turun 0,01 poin dibandingkan tahun 2015 lalu menjadi 0,40 dari sebelumnya 0,41. Adapun tahun 2016, pemerintah menargetkan Gini Ratio kembali turun di angka 0,39.
Diterangkan Mensos, efektifitas PKH dapat dilihat dari konsumsi keluarga PKH yang meningkat rata-rata sebesar 14%, dari 79% dari garis kemiskinan ke 90% dari garis kemiskinan.
Di sektor pendidikan, terjadi peningkatan angka pendaftaran sekolah. Pada tingkat sekolah dasar (SD) sebesar 2,3%, sementara tingkat sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 4,4%.
“Dampak positif PKH juga terjadi pada peningkatan kunjungan ibu hamil sebelum melahirkan, imunisasi, dan perlambatan pertumbuhan anak,” ujarnya.
Mensos mengungkapkan, pada 2015, PKH telah menjangkau 3,5 juta keluarga. Tahun ini, jumlahnya akan ditambah 2,5 juta keluarga, sehingga total penerima bantuan PKH sebanyak 6 juta keluarga.
Penambahan jumlah penerima PKH ini dilakukan, karena berdasarkan survei Bank Dunia, program ini merupakan satu-satunya program yang memiliki indeks efisiensi dan penurunan derajat kemiskinan yang signifikan.
“Intervensi PKH terhitung masih kecil, tetapi efektifitasnya tinggi sekali dibanding program bansos kemiskinan lainnya. Menurut perhitungan Bank Dunia, nilai yang diterima penerima PKH sebaiknya antara 16-25 persen dari pengeluaran per jiwa/bulan. Saat ini baru mencapai 14.5 persen. Tahun 2016 ini telah dianggarkan di APBN hampir mencapai Rp10 triliun untuk 6 juta keluarga penerima bantuan PKH,” tambahnya.
Selain perluasan jumlah keluarga yang menerima PKH, lanjut Mensos, juga ditambah komponen kepesertaan. Yaitu penambahan kategori anak SMA dengan batas usia hingga 21 tahun, penyandang disabilitas, serta lanjut usia 70 tahun yang kurang mampu.
PKH merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Bantuan PKH terbagi dalam dua komponen, yakni kesehatan dan pendidikan. Komponen kesehatan diberikan kepada ibu hamil atau anak balita dengan jumlah bantuan sebesar Rp 1,2 juta per orang. Kemudian dana bagi komponen pendidikan diperuntukkan bagi murid SD sebesar Rp 450 ribu, pelajar SMP Rp 750 ribu, dan SMA sebesar Rp 1 juta per tahun dibagi ke dalam empat pencairan dalam setahun.
“Tahun 2015, ibu hamil diberikan Rp1 juta untuk empat kali pencairan. Sedangkan 2016, ditingkatkan besaran bantuannya menjadi Rp1,2 juta,” tuturnya.
Sementara bantuan sosial lanjut usia, senilai Rp2,4 juta dan bantuan sosial disabilitas sejumlah Rp3,6 juta. Kedua bantuan sosial tersebut dicairkan tiga kali dalam satu tahun.
Secara garis besar, tambah Mensos, PKH melakukan intervensi pada bidang pendidikan, perbaikan gizi, serta kesehatan ibu hamil. Sehingga melalui PKH diharapkan akan lahir anak-anak yang cerdas dan sehat menuju keluarga sejahtera.
Mengapa program ini dapat mendorong anak-anak generasi penerus bangsa menjadi sehat dan cerdas? Karena setiap keluarga yang menerima PKH mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat pencairan dana bantuan.
Misalnya untuk ibu hamil, wajib memeriksakan kehamilan di yankes sebanyak 3-4 kali, melahirkan dengan dibantu tenaga kesehatan, dan memeriksakan kesehatan 2 kali sebelum bayi berusia satu bulan.
Untuk bayi usia 0—11 bulan wajib imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan, mendapat suplemen vitamin A, telah mendapatkan imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat badan, sekali setiap tiga bulan, serta rutin melakukan penimbangan setiap satu bulan.
Untuk anak sekolah usia 7—18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD sampai SMA) harus terdaftar di sekolah atau pendidikan kesetaraan, minimal 85 persen kehadiran di kelas setiap bulan.
Untuk mempercepat upaya kemandirian penerima PKH, mulai tahun 2016, program Kelompok Usaha Bersama (KUBe) atau Usaha Ekonomi Produktif akan diprioritaskan kepada penerima PKH, sehingga maksimal lima tahun penerima PKH diharapkan sudah siap mandiri.

**Biro Humas dan Tenaga Humas Pemerintah (THP) Kementerian Sosial RI, TIM PKP Kemkominfo

 

dikutip dari : http://humas.malangkota.go.id/2016/05/10/pkhpkh-untuk-pengurangan-kemiskinan-dan-ketimpangan-menuju-indonesia-sejahtera/

 

Industri Kreatif Kota Malang Makin Berkembang

Industri Kreatif Kota Malang Makin Berkembang

Industri Kreatif Kota Malang Makin Berkembang

Blimbing, MC – Pasca gelaran Indonesia Creative Cities Conference (ICCC) II 2016 di Kota Malang, denyut nadi industri kreatif semakin tampak menggeliat. Melihat hal itu, Harian Kompas bekerjasama dengan Telkomsel menggelar Seminar Adiwarna Nusantara bertajuk Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Digital di Hotel Santika Malang, Rabu (4/5).

Wali Kota Malang H. Moch. Anton saat menjadi pembicara di Seminar Adiwarna Nusantara, Rabu (4/5)

Dalam seminar kali ini hadir sebagai pembicara Wali Kota Malang H. Moch. Anton, Yansen Kamto (CEO KIBAR ), Tyovan Ari W. (CEO www.bahasa.com ), Dini (CEO Gandeng Tangan), Presiden Telkomsel Aditya Irawati.

H. Moch. Anton mengungkapkan keseriusan pihak Pemkot Malang untuk membangun dunia industri digital di Kota Malang agar bisa berkembang pesat. Satu diantaranya dengan mendukung penuh lahirnya Malang Creative Fusion (MCF) yang diisi anak-anak muda hebat di Kota Malang.

“Biarpun belum lama berdiri, MCF sudah teruji untuk menjadi motor penggerak industri kreatif di Kota Malang. Saya berharap adanya kegiatan ini bisa semakin mengangkat pamor dunia digital di Kota Malang,” terang pria yang kerap disapa Abah Anton itu, Rabu (4/5).

Menurut Abah Anton, masyarakat di Kota Malang harus mau merubah pola pikir supaya bisa lebih maju dan modern sehingga bisa mengikuti perkembangan dunia digital yang kian hari semakin berkembang.

Sementara itu, Yansen Kamto mengatakan bahwa saat ini pihaknya terus berupaya keras menularkan ilmu agar di Indonesia semakin banyak memiliki pengusaha handal di dunia digital.

“Kami terus berusaha agar program membuat startup tidak hanya menjadi startup biasa. Kami berharap startup itu bisa menjadi unicorn,” tegas Yansen. (cah/yon)

Sumber: http://mediacenter.malangkota.go.id/2016/05/industri-kreatif-kota-malang-makin-berkembang/#ixzz487X9XOpG

Kota Malang Pertegas Komitmen Menuju WBK dan WBBM

Kota Malang Pertegas Komitmen Menuju WBK dan WBBM

Kota Malang Pertegas Komitmen Menuju WBK dan WBBM

Blimbing, MC – Sukses meraih hasil terbaik dalam pengelolaan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kota Malang tak lekas berpuas diri. Selain mempertahankan capaian  predikat WTP, Kota Malang kini menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Rabu (4/5).

Wali Kota Malang H. Moch. Anton menandatangi piagam perluasan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM, Rabu (4/5)

Tidak main-main dengan tekad itu, Wali Kota Malang H. Moch. Anton membuka secara resmi kegiatan workshop Program Pengendali Gratifikasi (PPG) sekaligus menandatangani piagam perluasan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM bersama empat SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang terkait yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, BKD, dan BP2T Kota Malang.

Wali Kota Malang H. Moch. Anton mengungkapkan keseriusan Kota Malang untuk  menciptakan pemerintahan yang profesional dan terbebas dari korupsi. Adanya kegiatan di Hotel Atria ini adalah penegasan komitmen Pemerintah Kota Malang untuk turut serta membangun kota yang bisa menegakan WBK dan WBBM.

“Saya berharap seluruh unit lingkungan kerja di Kota Malang terus berkomitmen mempertahankan prestasi WTP dan sukses menggapai WBK dan WBBM,” tegas pria yang akrab disapa Abah Anton itu, Rabu (4/5).

Untuk bisa menggapai hal tersebut, Abah Anton berharap dukungan dari semua pihak dalam mewujudkan cita-cita Kota Malang yang bermartabat. Pemerintahan yang bersih, serta kualitas pelayanan publiknya adil terukur dan akuntabel.

Narasumber berkompeten yang didatangkan dalam workshop kali diantaranya Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Arif Lukman Hakim, dan Direktur Deputi Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, dengan moderator Drs. Wasto, SH, MH. (cah/yon)

Sumber: http://mediacenter.malangkota.go.id/2016/05/kota-malang-pertegas-komitmen-menuju-wbk-dan-wbbm/#ixzz487W8rK8v

Warga Kota Malang Jangan Takut Disensus

Warga Kota Malang Jangan Takut Disensus

Warga Kota Malang Jangan Takut Disensus

Klojen,MC – Kami berharap masyarakat memberikan data yang benar, akurat dan terpercaya sebab adanya sensus ekonomi ini sangat penting bagi Kota Malang. Begitu pesan Wakil Wali Kota Malang, Drs. Sutiaji, seusai memimpin apel kesiapan petugas sensus ekonomi 2016 di depan Balai Kota Malang, Kamis (28/4).

Wakil Wali Kota Malang, Drs. Sutiaji, memberikan tanda pengenal kepada petugas sensus ekonomi 2016 di depan Balai Kota Malang, Kamis (28/4)Sutiaji  mengatakan, demi suksesnya sensus, pihaknya sudah menginstruksikan kepada segenap jajaran Pemerintah Kota Malang untuk membantu pelaksanaan sensus. Baik Camat, Lurah, RW, hingga RT untuk bisa membantu petugas sensus agar bisa semakin mudah melakukan tugas.

“Sensus ekonomi merupakan satu poin penting untuk kebijakan ke depan pembangunan Kota Malang yang berkelanjutan,” jelas Sutiaji.

Dia menambahkan jika pemberian data kepada petugas sensus tidak bisa dipertanggungjawabkan, ke depan hasilnya tentu bisa berpengaruh buruk bagi masyarakat. Namun bila data yang diberikan akurat dan benar tentu bisa menjadi pijakan yang baik dalam sebuah pengambilan keputusan termasuk bagi Pemerintah Kota Malang.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Muhammad Sarjan, mengatakan kegiatan sensus ekonomi di Kota Malang akan dilakukan selama sebulan penuh dimulai tanggal 1-31 Mei 2016. Petugas yang diturunkan sebanyak 1.619 orang.

“Saat ini persiapan kami sudah sangat maksimal, tinggal bagaimana melaksanakan tugas di lapangan,” tegas Sarjan.

Sarjan menjelaskan, petugas sensus ekonomi tidak hanya diberikan kemampuan melakukan pendataan dengan baik, namun juga dilengkapi identitas lengkap. Mulai dari kartu pengenal, topi, rompi dan berbagai atribut lain sehingga masyarakat tidak perlu khawatir saat di data usahanya.

“Semua usaha di sensus, baik kecil maupun besar akan di data semuanya,” terang Sarjan.

Lebih lanjut, terang dia, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan pendataan seluruh sektor usaha di Kota Malang. Dari kegiatan ini targetnya adalah bisa memperoleh gambaran lengkap terkait struktur ekonomi non pertanian.

“Masyarakat tidak perlu takut usahanya di data, sebab kegiatan ini tidak ada hubungannya dengan kewajiban pembayaran besaran pajak,” ujar Kepala (BPS) Kota Malang itu. (cah/may)

Sumber: http://mediacenter.malangkota.go.id/2016/04/arek-malang-jangan-takut-disensus/#ixzz47SsKuhvE