Surabaya, MC – Guna menggali lebih dalam peran pemerintah daerah sekaligus mensinergikan peran antar pemerintah daerah dalam pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Kamis (14/04) Dinas Komunikasi Dan Informatika  Provinsi Jawa Timur menggelar Pertemuan Bakohumas Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Di Aula Lantai empat Dinas Kominfo Prov. Jatim.

Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta humas dari seluruh kabupaten dan kota di Wilayah Propinsi Jawa Timur. Hadir sebagai narasumber Dr. Ismail Cawidu dari Kepala Biro Humas Kominfo RI dan Kandi Aryani Tomasoa, S.Sos., MA Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Unair.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Ir. Eddy Santoso, MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa  begitu pentingnya pengelolaan komunikasi publik dan begitu sentralnya peran pemerintah daerah dalam hal ini.

Lebih detail dalam Inpres No. 9 Tahun 2015, peran Pemda tergaris dari hulu hingga hilir, dari pengumpulan data dan informasi hingga menyebarluaskan informasi tersebut kepada publik. “Pemerintah daerah harus menyiapkan diri untuk menghadapi hal ini jika tidak ingin tertinggal,” ujar Eddy.

“Masyarakat butuh informasi yang tidak hanya tepat dan akurat tapi harus cepat dan mudah dimengerti. Untuk itu, pemerintah harus segera merespon keinginan masyarakat ini dengan informasi yang cepat, tepat, obyektif dan berkualitas baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Ismail Cawidu menyampaikan belajar dari kejadian serangan teroris  Sarinah,  informasi pertama tersebar melalui akun twitter @nazrivovinski, 18 menit setelah ledakan pertama di pos polisi.

“Sepanjang hari melalui media twitter mampu mengekspose hingga 114 juta orang dan menjangkau 67,8 juta orang. Pemerintah baru mengeluarkan statement resmi sekitar empat sampai lima jam kemudian,” bebernya.

“Inilah alasan pentingnya perubahan pola pikir Humas, pemerintah harus sadar atas masalah lingkungan yang terjadi,” jelas Ismail. Dalam acara ini Ismail juga menyampaikan arahan Presiden Jokowi bahwa Humas untuk kepentingan rakyat, “Kita Mau ada Trust dari Rakyat!”.

Sedangkan narasumber Kandi Aryani Tomasoa menyampaikan Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Komunikasi Publik Pemerintah dengan lebih mengkedapankan prinsip-prinsip “E-Governance: Communication Strategy for Greater Citizen Participation“.

Acara ini dilanjutkan dengan diskusi antara peserta dan narasumber seputar kehumasan, hambatan dan solusinya. Dengan gelaran ini diharapkan kalangan humas bisa bekerja lebih baik lagi dalam berbagai aspek kinerjanya. (say/may)