Perlunya E-Catalogue dan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang/ Jasa

Perlunya E-Catalogue dan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang/ Jasa

Perlunya E-Catalogue dan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang/ Jasa

Klojen, MC – Upaya meningkatkan efisien dan efektifitas dalam proses pengadaan barang/ jasa pemerintah diperlukan keterbukaan, transparansi, akuntabel serta prinsip persaingan atau kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan yang dibiayai oleh APBD.

BIMTEK: Asisten Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Malang Ir. Budi Herwanto, MT (kiri) saat menyampaikan pentingnya bimtek a-catalogue dan e-purchasing, Kamis (23/3).

Hal tersebut dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah bisa berlangsung dengan cepat melalui e-procurement, maka Pemerintah Kota Malang dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan bimbingan teknis (bimtek), Kamis (23/3) di Grand Palace Hotel Jl. Ade Irma Suryani No. 21 Kota Malang.

Bimbingan teknis (Bimtek) kali ini membahas tentang e-catalogue dan e-purchasing bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pengadaan (PP). Acara ini dihadiri 120 orang peserta yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Adapun narasumber LKPP ini, yakni Kepala Seksi Riset Pasar & Industri LKPP M. Haris dan Kasubdit Riset & Kontrak LKPP Eko Rinaldo Octavianus.

Bimbingan teknis ini dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Malang Ir. Budi Herwanto, MT. Dalam sambutannya, Budi Herwanto menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan sarana strategis guna memberikan pemahaman yang sama kepada para peserta, khususnya PPK dan PP di lingkungan pemerintah Kota Malang tentang e-catalogue dan e-purchasing.

“Melalui pemahaman tersebut, diharapkan seluruh peserta nantinya mampu melaksanakan proses e-purchasing dalam pengadaan barang dan jasa di OPD masing-masing secara benar dan tidak melanggar aturan,” kata Budi Herwanto.

Selama ini, kata dia, sektor pengadaan barang/ jasa selalu dianggap rentan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi maupun penyelewengan anggaran. Kenyataan ini hendaknya benar-benar menjadi perhatikan. Untuk itu, diperlukan sebuah tekad nyata untuk mewujudkan pemerintah Kota Malang yang bebas dan bersih dari tindak pidana korupsi.

“Saya berpesan kepada seluruh peserta bimtek agar dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Berbagai materi yang nantinya akan disampaikan oleh para narasumber supaya dipahami,  sehingga dalam penerapannya di lapangan tidak menyalahi aturan,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubdit Riset & Kontrak LKPP Eko Rinaldo Octavianus akan menjadi narasumber pertama dalam menyampaikan tentang dinamika pengadaan barang/ jasa pemerintah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kasi Riset Pasar & Industri LKPP M. Haris tentang bimbingan praktek teknis proses e-purchasing. (say/ram)

Kemendikbud Akan Bangun Budaya Membaca

Kemendikbud Akan Bangun Budaya Membaca

Kemendikbud Akan Bangun Budaya Membaca

Lowokwaru, MC – Bangsa Indonesia tertinggal dari negara-negara lain salah satunya adalah karena masih rendahnya budaya literasi (membaca dan menulis). Oleh karena itulah untuk bisa menjadi bangsa yang maju budaya literasi harus lebih ditingkatkan.

MEMBACA: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP (pakai kopiah) saat berkunjung menjadi keynote speaker dalam Uji Publik RUU Sistem Pembukuan 2017 di Universitas Muhammadiyah Malang, Rabu (22/3).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP saat menjadi keynote speaker dalam Uji Publik RUU Sistem Perbukuan 2017 di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (22/3) mengungkapkan bahwa Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara di dunia terkait minat baca.

“Kemampuan literasi bangsa Indonesia tertinggal empat tahun dibandingkan negara lain. Jadi kemampuan yang dimiliki anak-anak kelas XII SMA seharusnya sudah dimiliki anak anak kelas VIII SMP,” terang Menteri Muhadjir dalam kegiatan yang digagas oleh Komisi X DPR RI itu, Rabu (22/3).

Ditambahkannya, masalah perbukuan dan literasi sangatlah mendesak, karena hal itu juga memegang peranan penting untuk memajukan bangsa. Ketertinggalan ini harus dikejar dengan RUU Sistem Perbukuan yang disesuaikan dengan kondisi seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mendukung hal tersebut, Kemendikbud akan membangun budaya literasi mulai dari wilayah pinggiran dengan melakukan gerakan literasi, membagi buku ke daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T), hingga menggelar wakaf buku.

Rektor UMM Drs. Fauzan, M.Pd dalam kesempatan ini juga menyampaikan apresiasinya dengan digelarnya Uji Publik RUU Sistem Perbukuan 2017 di UMM. Diungkapkannya, UMM selalu mendukung dan senantiasa siap sedia dilibatkan dalam segala hal yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara.

Sementara itu Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Perbukuan 2017 Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ir. HAR Sutan Adil Hendra, MM mengatakan perancangan undang-undang sistem perbukuan dilakukan dengan memperhatikan keragaman masyarakat. Ini dilakukan agar buku yang tersedia memiliki kualitas, baik secara fisik maupun isinya, terjangkau harganya, serta merata pendistribusiannya.

“Kualitas fisik bisa dilihat dari bahan, cetakan, penjilidan dan kerapian, sementara itu untuk isi dilihat dari nilai edukatif, informasi dan hiburan,” jelas Sutan. (cah/yon)

Walikota Malang Dorong Pemberdayaan Ekonomi dan Kreativitas NU

Walikota Malang Dorong Pemberdayaan Ekonomi dan Kreativitas NU

Walikota Malang Dorong Pemberdayaan Ekonomi dan Kreativitas NU

Blimbing, MC– Potensi besar Nahdlatul Ulama (NU) harus bisa membuat NU semakin baik lagi dan lebih membawa kemaslahatan bagi umat. Pemberdayaan umat pun harus terus ditingkatkan agar ke depan NU semakin baik lagi.

MUSKER: Walikota Malang Moch. Anton saat menyampaikan pentingnya pemberdayaan perekonomian dan kreativitas umat, Minggu (19/3).

Hal itu diungkapkan Wali Kota Malang H. Moch. Anton dalam acara Ta’aruf, Pelantikan, dan Musyawarah Kerja (Musker) I Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Blimbing 2017-2022 Kota Malang, Sabtu (19/3). Wali Kota Malang yang akrab disapa Abah Anton itu juga berpesan agar NU tidak hanya mengandalkan proposal, namun harus mau meningkatkan diri melakukan pemberdayaan perekonomian dan kreativitas.

“Warga NU harus mendorong pemberdayaan ekonomi umat, contohnya menghidupkan usaha-usaha NU seperti M2M Fried Chiken,” imbau Abah Anton, Minggu (19/3).

Pada kesempatan ini, Abah Anton juga mengajak warga NU untuk mendukung pola pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Malang yang kini aktif mendorong kampung tematik dan produktif. Seperti halnya Glintung Go Green, Kampung Warna Warni, Kampung Tridi, Kampung Putih, dan sebagainya.

Ketua pelaksana Zaini Nashirudin mengatakan bahwa pemberdayaan terus dilakukan, apalagi setelah terpilihnya kepengurusan MWC NU Blimbing 2017-2022.

“Fokus NU selain jamaah keagamaan adalah bagaimana memberdayakan warganya. Dimana saat ini meski jumlahnya banyak, namun keberadaanya masih banyak yang berada di kalangan menengah ke bawah,” ungkapnya.

Melalui jaringan yang ada, Zaini berharap ke depannya NU semakin berkembang, baik dalam dakwah keagamaan maupun dalam bidang pemberdayaan ekonomi. Hal itu juga semakin mempertegas keberadaan NU untuk mengejawantahkan jati diri NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang ahli sunah waljamaah (aswaja).

Sementara itu, Rais Syuriyah MWC NU Blimbing KH Syaifuddin Zuhri mengingatkan agar strategi dakwah NU dibangun dengan lemah lembut, yang teristilahkan dengan kosakata Islam Nusantara.

Ia juga mengkritisi dan mengungkapkan keprihatinan atas munculnya sikap radikalisme, dakwah dengan menggunakan kutub kafir dan non kafir, serta anarkisme umat yang bisa memunculkan potensi disintegrasi bangsa. Sehingga menurutnya saat ini dibutuhkan bagaimana penerapan dalam rangka mewujudkan Islam Rahmatan lil ‘Alamin. (cah/yon)