Ternyata Stunting Bukan Faktor Gen, Tapi …..

Ternyata Stunting Bukan Faktor Gen, Tapi …..

Ternyata Stunting Bukan Faktor Gen, Tapi …..

MALANG, MC – Setiap keluarga pasti ingin memiliki anak yang sehat, cerdas dan bahagia. Terbebas dari semua yang dapat menghambat tumbuh kembang anak. Kendala yang kita hadapi masa kini adalah kesalahan dari pemberian nutrisi, sanitasi dan lingkungan yang bersih kepada anak dan balita. Stunting (balita pendek) adalah adalah keadaan dimana tinggi badan berdasarkan usia seorang anak berada di bawah minus dua standar yang berlaku.

Ilustrasi foto by https://www.pinterest.com/nurulnuha/

Berdasarkan data riset di beberapa tempat di dunia sempat menyatakan bahwa prevalensi stunting di Indonesia lebih tinggi daripada negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Myanmar (35%), Vietnam (23%), dan Thailand (16%). WHO juga melansir, ada  kurang lebih 162 juta anak berusia di bawah lima tahun di seluruh dunia yang mengalami stunting saat ini.

Tanpa disadari, bahaya stunting sudah mulai mengancam pertumbuhan jutaan anak-anak Indonesia, terutama pada balita. Anak-anak yang mengalami stunting lebih awal yaitu sebelum usia enam bulan, akan mengalami stunting lebih berat menjelang usia dua tahun. Stunting yang berat pada anak-anak akan terjadi defisit  jangka panjang dalam perkembangan fisik dan mental. Sehingga anak-anak tidak   mampu untuk belajar secara optimal di sekolah, dibandingkan anak- anak dengan tinggi badan normal (Frongillo et al., 1997).

Kapan stunting bisa terjadi ? Stunting dapat terjadi sejak janin masih dalam kandungan atau pada saat bayi telah lahir, terutama pada dua tahun pertama kehidupan. Maka dari itu, ayo mencegah anak terlahir dalam keadaan stunting dengan pemenuhan kebutuhan gizi sejak ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita minimal sampai usia 2 tahun. Makanan yang diberikan harus tepat, baik jenis maupun jumlah hingga kandungan gizinya.

Zat gizi yang dibutuhkan anak ditentukan oleh usia, jenis kelamin, aktivitas, berat badan, dan tinggi badan. Tubuh anak tetap membutuhkan semua zat gizi utama yaitu karbohidrat, lemak, protein, serat, vitamin dan mineral (Marimbi, 2010).  Jenis zat gizi dibagi menjadi dua jenis, yakni zat gizi makro (energi dan protein) dan zat gizi mikro (kalsium, zink dan besi).

Menurut Yudith E.M, salah satu Founder Kampanye Stuning Awarenes, kepedulian akan stunting harus ditingkatkan dari sekarang, karna perlu diketahuin Indonesia mendapati urutan ketiga dengan balita terbanyak yang mengalami stunting. Perlu diingat bahwa stunting bukan karena gen, melaikan masalah kesehatan (malnutrition).

Prinsip gizi seimbang yang dirancang untuk membantu setiap orang memilih makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat, sesuai dengan berbagai kebutuhan menurut usia (bayi, balita, remaja, dewasa dan usia lanjut), dan sesuai keadaan kesehatan (hamil, menyusui, aktivitas fisik, sakit). Hal itu biasa disebut sebagai tumpeng gizi untuk menjaga tumbuh kembangkannya anak-anak.

Adanya tumpeng gizi ini sebagai acuan yang tepat dalam hidup sehari-hari akan sangat membantu ibu dalam mencukupi gizi bayi anda, baik saat masih di dalam kandungan maupun setelah lahir. Sehingga kemungkinan mengalami stunting pada anak akan menurun dan generasi yang lebih sehat dan cerdas pun akan dapat kita wujudkan bersama. Mari hidup sehat dengan gizi seimbang untuk mencegah stunting, karena bersama kita dapat membuat sebuah perubahan besar. Untuk info lebih lanjut, silahkan mengunjungi http://stuntingid.wixsite.com/stuntingawareness untuk Indonesia yang lebih sehat dan cerdas. (tim/ram)

Kemenkominfo RI Siapkan Tenaga Kerja Hadapi MEA

Kemenkominfo RI Siapkan Tenaga Kerja Hadapi MEA

Kemenkominfo RI Siapkan Tenaga Kerja Hadapi MEA

Blimbing, MC – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menggelar kegiatan sertifikasi nasional berbasis Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang komunikasi bagi angkatan kerja muda, Rabu (25/1). Hal ini bertujuan untuk memperjuangkan skill anak bangsa dari benturan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

SERTIFIKASI: Dr. Ir. Basuki Yusup Iskandar, MA, Kepala Badan Litbang Sumberdaya Manusia, Kementerian Kominfo RI saat memberikan pengarahan kepada peserta sertifikasi, Rabu (25/1).

Acara sertifikasi tersebut berlangsung mulai tanggal 25-28 Januari 2017 di Hotel Savana & Convention, Kota Malang. Peserta yang mengikuti terdiri dari lulusan SMK, D1, D3, D4, dan S1 yang memiliki konsentrasi studi grafika atau desain grafis dan multimedia yang belum bekerja.

Dalam pelatihan sertifikasi nasional berbasis SKKNI ini, dihadiri langsung oleh Kepala Badan Litbang Sumberdaya Manusia, Kementerian Kominfo RI, Dr. Ir. Basuki Yusup Iskandar, MA. Pada kesempatan tersebut, Basuki Yusup Iskandar banyak mengupas tentang pentingnya peningkatan SDM di Indonesia. Sehingga generasi bangsa dapat bersaing di pasar bebas.

Basuki mengungkapkan, benar atau tidak jumlah tenaga asing yang masuk ke Indonesia saat ini harus diakui. Hal tersebut mengingat pasar bebas telah berlaku melalui Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang tidak bias ditolak lagi. Sehingga lonjakan tenaga kerja asing juga menjadi salah satu ancaman bagi Indonesia. Karena itu, lanjut Basuki, kegiatan sertifikasi ini sangat penting untuk bisa meningkatkan SDM di Indonesia agar tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja asing.

“Pesatnya pertumbuhan dunia periklanan, kehumasan, penyiaran dan distribusi konten digital via media sosial. Sehingga kebutuhan untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) semakin besar pula,” jelas Basuki Yusup Iskandar saat memberikan materi kepada peserta sertifikasi.

Melalui fenomena tersebut, Basuki menjelaskan peluang kerja di sektor komunikasi khususnya bidang multimedia, digital imaging, video editing, grafika komunikasi jelas akan semakin besar.

“Adanya sertifikasi sangat penting, ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat saja. Kegiatan ini bagian untuk melibatkan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama peduli dalam meningkatkan SDM yang adai,” terang Basuki.

Basuki menambahkan, berdasarakan data permintaan SDM di bidang industri konten secara global terus mengalami peningkatan. Rasionya hingga mencapi 63 persen. Pada skala nasional yang dirilis oleh Kementrian Perindusrian dan Perdagangan, sektor ini secara kolektif mengalami pertumbuhan 5,76 persen diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,74 persen. Industri konten secara kolektif juga mampu menyerap 11,8 juta orang atau 10,7 persen dari angkatan kerja nasional.

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah dibuka sejak 1 Januari 2016 merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dalam mengembangkan ekonomi. Tantangan ini semakin besar karena faktanya sasaran pasar yang paling potensial adalah Indonesia yang memiliki penduduk sangat besar mencapai kurang lebih 225 juta jiwa.

“Penduduk Indonesia hampir mencapai jumlah penduduk se-ASEAN yang kurang lebih berjumlah 600 juta jiwa,” tegas Basuki.

Dari data yang dibuat Asean Productivity Organization (APO) menunjukan bahwa, tenaga kerja Indonesia hanya sekitar 4,3 persen yang terampil. Berbeda dengan negara Philipina memiliki 8,3 persen, Malaysia 32,6 persen, Singapura 34,7 persen.

“Adanya kesenjangan ini harus dicarikan solusinya agar tenaga kerja di Indonesia tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja asing,” tutup Basuki. (cah/ram)

Sumber: http://mediacenter.malangkota.go.id/2017/01/kemenkominfo-ri-siapkan-tenaga-kerja-hadapi-mea/#ixzz4Wpy31oCy

Kampung Menanti, Dari Pengemis Menjadi Pengusaha

Kampung Menanti, Dari Pengemis Menjadi Pengusaha

Kampung Menanti, Dari Pengemis Menjadi Pengusaha

Kedungkandang, MC – Wakil Walikota Malang, Drs. Sutiaji melakukan sidak, Selasa (24/1) ke Kampung Menanti, Kelurahan Tlogowaru, Kota Malang. Sidak kali ini di dampingi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Kepala Dinas Sosial, Sri Wahyu Puji Lestari, untuk melihat kondisi warga setelah dibangunnya tempat usaha oleh Kementerian Sosial RI.

HARAPAN BARU: Wawali Malang, Drs. Sutiaji (pake kacamata) sedang membeli ice cream warga ketika melakukan kunjungan kerja, Selasa (24/1).

Sebelumnya, Kampung Menanti ini adalah tempat orang-orang yang menjadi pengamen, pengemis dan gelandangan. Sehingga melalui Kemensos dan Pemkot Malang melakukan sebuah perubahan untuk meningkatkan tarap hidup warga yang ada di Kampung Menanti. Saat ini, Kampung Menanti sudah menjadi tempat usaha. Warga yang dulunya sebagai pengemis, pengamen, dan gelandangan sudah beralih untuk berwirauhasa. Ada yang membuat sarung bantal, berjualan kue, berjualan balon, dan berbagai usaha warga lainnya.

Dalam sidaknya, Wawali Sutiaji, mengungkapkan bahwa Desaku Menanti tersebut program dari Kementrian Sosial RI untuk mengentaskan masalah kemiskinan. Hal itu termasuk kemiskinan yang masih menyelimuti Kota Malang. Program ini, kata Sutiaji, dilakukan mulai bulan Maret 2016 yang lalu dengan dibangun 40 rumah bagi gelandangan dan pengemis.

“Kampung Menanti sudah dibangun dengan baik, dari 40 rumah yang ada 35 rumah sudah berpenghuni dan warga disini sudah meninggalkan pekerjaan lamanya. Saat ini warga sedang bergiat menekuni berbagai macam usaha,” terang Sutiaji, Selasa (24/1) disela-sela sidaknya.

“Selain warga bisa memiliki ketrampilan yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mereka bisa hidup dengan layak. Karena itu perlu dipikirkan bagaimana bisa memasarkan produk yang dibuat warga,” sambung Sutiaji.

Menurut Sutiaji, pemberdayaan seperti itu sangat penting dilakukan agar warga Kampung Menanti tidak kembali kejalanan menekuni pekerjaan lamanya. Ini juga menjadi langkah agar ke depan warga Kampung Menanti bisa lebih mandiri, mampu mengembangkan diri sehingga menjadi wirausahawan yang sukses.

Salah satu warga Kampung Menanti, Bambang, mengaku bahwa Pemkot Malang melalui Dinas Sosial sudah banyak membantu warga. Meski begitu, tidak mudah untuk bisa mengajar warga untuk berwirausaha sebab susah meninggalkan kebiasaan nyaman hidup dijalanan.

“Contoh kecil di tempat ini sarana untuk membuat berbagai macam keripik, getuk, krupuk, peyek sudah lengkap. Namun tidak mudah mengajak warga. Sebab pesanan tidak datang setiap hari, rasanya susah untuk bisa mendapatkan uang,” tutup Bambang. (cah/ram)

Sumber: http://mediacenter.malangkota.go.id/2017/01/kampung-menanti-dari-pengemis-menjadi-pengusaha/#ixzz4WpxQQMIj

Mensos Puji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Malang

Mensos Puji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Malang

Mensos Puji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Malang

 

Kedungkandang, MC – Kerjasama yang baik Pemerintah Kota Malang dengan masyarakat dalam menyukseskan Program Keluarga Harapan  (PKH) akhirnya berbuah manis. Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa mengaku puas atas kesuksesan program PKH tersebut. Mensos juga  meninjau langsung penyaluran bantuan sosial non tunai kepada masyarakat, Senin (23/1) di Kedungkandang, Kota Malang.

KUNJUNGAN: Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa saat berkunjung ke Kedungkandang, Kota Malang, Senin (23/1).

Khofifah Indar Parawansa saat hadir di Masjid Ki Ageng Gribik, mengungkapkan secara langsung bagaimana cara menyukseskan PKH di Kota Malang. Hal itu berkaitan dengan tahun 2017 ini Kementerian Sosial akan mengucurkan subsidi beras sejahtera untuk masyarakat sebesar Rp 3,96 trilun.

“Subsidi beras sejahtera itu sesuai dengan komitmen pemerintah tahun ini 2017. Pemerintah akan memberikan subsidi (rastra) sebesar Rp 3,96 triliun. Pasokan beras sebanyak itu ditujukan untuk 2.889.929 keluarga penerima manfaat di Jawa Timur,” kata Khofifah Indar Parawansa

Tujuannya, kata Khofifah, subsidi rastra itu untuk memepercepat penanggulangan kemiskinan. Sehingga angka kemiskinan bisa berkurang setiap tahunnya. Munurut Mensos asal Jawa Timur ini, pemerintah menggelontorkan dana rastra untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras.

Selain rastra, lanjut Khofifah, pemerintah juga menyalurakan bantuan pangan non tunai. Dimana perbedaanya ada dua jenis bantuan. Pertama bantuan subsidi rastra penerima manfaat harus membayar uang tebusan Rp 1.600,- per kilogram dan mendapat sebanyak 15 kilogram setiap bulan. Kedua, bantuan pangan non tunai untuk keluarga peneriman manfaat akan mendapat voucher Rp 110.000,- per bulan. Bantuan ini harus dibelanjakan dalam bentuk beras atau dalam bentuk pangan yang lain.

“Bantua Rp 110.000 per bulan itu dapat dibelanjaka beras baik jenis premium, medium atau super. Mereka pilih beras, gula, minyak goreng juga bisa,” tegas Khofifah.

Pada kesempatan itu, Mensos juga menjelaskan tahun ini ada sebanyak 14,3 juta rumah tangga sasaran yang akan mendapat bantuan pangan non tunai. Agar bantuan itu bisa berjalan dengan sukses seperti di Kota Malang, maka kerjasama dengan semua pihak harus terus dilakukan.

“Bantuan pangan non tunai ini akan tersebar di 45 kota dan 6 kabupaten, sementara untuk subsidi rastra sebanyak 463 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” pungkas Kofifah. (cah/ram)

Sumber: http://mediacenter.malangkota.go.id/2017/01/mensos-puji-percepatan-penanggulangan-kemiskinan-di-kota-malang/#ixzz4WpwYKMMP